Oleh: Wity
(Anggota Komunitas Menulis Revowriter Purwakarta)
#MuslimahTimes –– Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu resmi dicopot sebagai Komisaris PT Bukit Asam Tbk (PTBA) pada Jumat (28/12), sebagaimana ditulis cnnindonesia.com
Dari sumber yang sama menyebutkan, bahwa Direktur Utama PTBA Arviyan Arifin mengaku tak mengetahui alasan pencopotan Said dari jabatan yang diembannya sejak 2015 lalu. Sementara itu, Said melalui akun Twitter resminya menduga pemberhentiannya dilakukan karena ia dianggap tidak sejalan lagi dengan pemegang saham Dwi Warna dalam hal ini Menteri BUMN Rini Soemarno.
Diketahui, pada malam sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bukit Asam, Said memberikan kuliah lewat Twitter (kultwit) terkait divestasi saham PT Freeport Indonesia. Ada 100 kultwit Said Didu yang mengkritisi keputusan pemerintah membeli saham PT Freeport Indonesia. Cuitan tersebut diantaranya berkaitan dengan pembelian saham termasuk soal lingkungan, pajak hingga pihak pengendali Freeport. Dia pun menyebutkan Freeport McMoran bisa menghindar dari sanksi lingkungan terkait dengan pengelolaan limbah. (cnnindonesia.com)
Pemecatan terhadap Said Didu atas keberaniannya mengkritisi kebijakan pemerintah menunjukkan bahwa penguasa saat ini anti kritik. Hal ini semakin menambah daftar panjang kebobrokan sistem demokrasi.
Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang menjunjung kedaulatan di tangan rakyat nyatanya mengabaikan suara rakyat. Terlebih, bila suara-suara itu menentang kebijakan penguasa.
Kedustaan demokrasi telah dijabarkan secara gamblang oleh Abdul Qadim Zallum dalam bukunya Demokrasi Sistem Kufur. Dalam demokrasi, parlemen yang dikatakan sebagai wakil rakyat, pada faktanya adalah wakil dari para pemilik modal yang memiliki dana untuk menempatkan orang yang diinginkannya. Maka, aturan yang dibuat adalah aturan yang menguntungkan mereka, bukan menguntungkan rakyat.
Maka, tidak heran jika penguasa dengan mudah menjual aset-aset negara, memprivatisasi BUMN, menyerahkan pengelolaan SDA pada Asing dan Aseng. Bahkan membuka pintu investasi selebar-lebarnya. Semua kebijakan yang dibuat penguasa semata-mata demi keuntungan para pemilik modal atau kaum kapitalis.
Di sisi lain, keputusan penguasa atas Freeport menunjukan kerusakan sistem ekonomi neoliberal. Sistem ekonomi ini memberi peluang bagi pihak asing untuk menguasai negeri ini melalui jalan investasi.
Sistem demokrasi dan ekonomi neoliberal keduanya lahir dari ideologi kapitalisme yang bersumber dari akal manusia yang terbatas. Sistem seperti ini tak akan membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Karena itu, tak layak dipertahankan.
Allah SWT. telah menurunkan risalah Islam bagi seluruh umat manusia. Sebagai agama yang sempurna, Islam pun memiliki sistem ekonomi yang mampu memberikan kemaslahatan bagi umat manusia.
Dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan terbagi menjadi tiga, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan negara, dan kepemilikan umum. Kebutuhan vital masyarakat seperti air, listrik, jalan, termasuk barang tambang yang hasilnya melimpah seperti emas, minyak bumi, gas alam, dan sebagainya termasuk kepemilikan umum. Karenanya, tidak boleh dimiliki oleh individu apalagi dikuasai asing. Sebaliknya, harus dikelola sepenuhnya oleh negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat.
Sistem ekonomi Islam telah terbukti mampu menyejahterakan rakyat di masa kekhilafahan Islam. Karena itu, bila Indonesia ingin menyejahterakan rakyatnya dan melepaskan diri dari cengkeraman Asing, sudah seharusnya menerapkan sistem ekonomi Islam. Dan sistem ekonomi Islam tidak mungkin bisa diterapkan, kecuali dengan menerapkan sistem Islam dalam bingkai Daulah Khilafah Islamiyyah.
Allah SWT berfirman:
“Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?” (QS. Al-Ma’idah (5): 50). Wallahu’alam.[]
=================
Sumber Foto : Visi Muslim Media
