Oleh: Linda Ariyanti, A.Md
(Anggota Komunitas Muslimah Jambi Menulis)
Muslimahtimes– Pertumbuhan ekonomi global disebut-sebut akan memengaruhi perekonomian Indonesia. Hal ini disampaikan oleh World Bank dalam materi presentasi kepada pemerintah, seperti dikutip detikcom, Jumat (6/9/2019). Dalam materi tersebut, World Bank menyebutkan jika perekonomian Indonesia akan terus turun akibat masih lemahnya produktivitas dan melambatnya pertumbuhan tenaga kerja. Kemudian, harga komoditas juga disebut akan menekan perekonomian domestik.
Sebagai negara berkembang, perekonomian Indonesia hari ini sedang tidak baik-baik saja. Indonesia disebut akan makin terpuruk akibat masih tingginya defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD). Kuartal II 2019 CAD Indonesia mencapai 3% atau US$ 8,4 miliar dari produk domestik bruto (PDB), naik dari kuartal sebelumnya yang hanya 2,6% dari PDB.
Kemudian Bank Dunia memproyeksi, CAD Indonesia di akhir 2019 US$ 33 miliar naik dari tahun sebelumnya US$ 31 miliar. Kemudian investasi asing atau foreign direct investment (FDI) hanya US$ 22 miliar hingga akhir tahun ini. Dengan kondisi itu, Bank Dunia menilai, Indonesia membutuhkan dana asing masuk (inflow) minimal US$ 16 miliar per tahun untuk menutup gap defisit tersebut.
//Investasi; Jalan Penjajahan Ekonomi//
Sistem ekonomi kapitalisme yang tengah mencengkram dunia termasuk Indonesia- menawarkan investasi sebagai solusi bagi permasalahan ekonomi negeri ini. Faktanya, investasi adalah jalan penjajahan/eksploitasi faktor-faktor ekonomi oleh para kapitalis.
Sungguh, sejak awal era Orde Baru, Barat terutama AS dan diikuti oleh Eropa telah mencengkeram negeri ini dan mengeruk kekayaannya melalui investasi. Mereka melancarkan aksinya melalui korporasi-korporasi multinasional, khususnya di sektor hulu pengelolaan SDA seperti tambang, migas, hutan, dsb.
Tak hanya menjajah lewat pengelolaan SDA, Barat juga telah mencengkram negeri ini melalui investasi modal (pinjaman/hutang).
Sejak masa reformasi, Indonesia makin terlilit hutang. Alhasil, karena cengkeraman hutang dari asing maka seluruh aturan dan kebijakan di negeri ini mengikuti pesanan asing. Negara abai terhadap urusan rakyatnya, kebijakan negara semata-mata demi kepentingan asing. Kini tak hanya Amerika yang mencengkram Indonesia, ada Cina yang juga telah menancapkan penjajahan lewat proyek OBOR (one belt one road).
Abdurrahman al-Maliki dalam Politik Ekonomi Islam mengemukakan, sesungguhnya pendanaan proyek-proyek dengan mengundang investasi asing adalah cara yang paling berbahaya terhadap eksistensi negeri-negeri Islam. Investasi asing bisa membuat umat menderita akibat bencana yang ditimbulkannya, juga merupakan jalan untuk menjajah suatu negara.
//Ekonomi Neolib; Menyengsarakan Rakyat//
Kebijakan ekonomi negara seharusnya mampu menyejahterakan rakyat, faktanya justru sebaliknya. Seluruh kebijakan ekonomi negeri ini makin memperparah ketimpangan ekonomi, menciptakan kemiskinan, bahkan tak sedikit rakyat yang mati kelaparan. Sungguh miris, negeri yang berlimpah SDA namun rakyatnya tak sejahtera. Semua ini akibat salah tata kelola karena negeri ini menganut sistem ekonomi neo liberal.
Dalam sistem ekonomi kapitalis neolib yang tegak di atas asas sekulerisme dan pilar-pilar ekonomi yang batil, aktivitas riba menjadi nafas utamanya. Melalui aktivitas hutang ribawi, rakyat terbebani karena harus membayar pajak guna membayar hutang yang tak kunjung usai. Pajak melambung tinggi, negara tak perduli meski rakyat tercekik dengan kebijakan ini.
Sistem ini pun menjamin kebebasan kepemilikan bagi siapa saja yang memiliki modal untuk mengelola SDA. Maka tak heran jika kekayaan negara hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Contoh paling nyata adalah Freeport di Papua yang mengeruk gunung emas sejak lama. Rakyat di papua tidak mendapat apa-apa kecuali dampak dari penambangan tersebut. Rakyat Papua masih hidup miskin dan hidup di bawah garis kemiskinan.
//Islam Solusi Masalah Perekonomian//
Sebagai aturan kehidupan, Islam telah memberikan jalan bagi kesejahteraan manusia. Tak hanya muslim, namun seluruh makhluk hidup akan sejahtera di bawah penerapan sistem Islam. Islam menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Seluruh kebijakan negara tidak boleh merugikan rakyat, apa lagi sampai membahayakan dan menyengsarakan.
Islam akan menghapus konsep ribawi dan menjalankan aktivtas ekonomi sesuai dengan hukum Islam. Seluruh kerja sama dengan asing, meski dibolehkan namun tidak boleh merugikan dan harus terikat dengan hukum Islam. Rasulullah Saw pernah melakukan perjanjian dengan Yuhanah bin Rubah pemilik kota Ilah dan bani Dhamrah. Beliau bersabda“Kaum Muslimin (wajib) terikat pada syarat-syarat yang mereka buat.
Islam memiliki konsep kepemilikan yang jelas, yakni kepemilikan individu, kepemilikan negara dan kepemilikan umum. SDA termasuk dalam kepemilikan umum yang haram dikuasai oleh individu atau pihak manapun, apa lagi asing. Tak akan ada jalan bagi asing untuk menjajah SDA, seluruh hasil SDA dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat.[nb]