Oleh : Jesiati
Muslimahtimes– “Lebih menyayangi anak orang, anak kandung ditelantarkan” nampaknya itulah kiasan yang tepat disematkan pada pemerintah saat ini. Rakyat sendiri yang semestinya mendapat kasih sayang, perhatian dan pengurusan yang cukup dari pemimpinnya, justru kini harus rela dianaktirikan dengan kenyataan pemerintah lebih mendukung kelompok atau para pengusaha asing ketika terjadi pertarungan bisnis dan pencarian penghidupan di negeri sendiri. Apa saja fakta yang terjadi baru-baru ini? Yuk kita telusuri agar tahu akar permasalahan dan solusi tuntasnya.
Direktur Indonesia Political Opinion (IPO) dikutip dari TEMPO.CO, Dedi Kurnia Syah Putra mengatakan sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowiyang kerap mengundang relawan atau pendukungnya untuk bicara keputusan politik penting menunjukkan sikapnya yang bias. Menurutdia, Jokowi terkesan tidak menghormati pimpinan-pimpinan formal, seperti staf ahli atau menteri terkait. “Hal ini menandai Jokowi tidak memiliki kepercayaan kepada para pembantu formalnya untuk mendiskusikan hal sepenting struktur pemerintahannya,”katanya Senin, 24 Februari 2020.
Menurut Dedi, dengan sikap seperti ini Jokowi tidak akan berhasil meredam kegaduhan politik lantaran ia sendiri tidak melakukan tata kelola komunikasi pemerintahan yang baik. “Maka wajar jika kemudian terjadi silang pendapat soal reshuffle, terburuknya jika kemudian publik tidak lagi percaya pada lembaga-lembaga formal di masa mendatang,”tuturnya.
Penulis buku Media dan Politik ini menuturkan pasca pemilihan presiden kelompok relawan seharusnya sudah tidak adalagi. “Jokowi seolah bias identitas, tidak dapat membedakan dirinya sebagai Presiden untuk seluruh anak bangsa, atau hanya untuk tim pemenangannya, sangat disayangkan,”ucap dia.
Presiden Jokowi bebelumnya beberapa kali kerap mengundang relawan, influencer, atau buzzer ke Istana Kepresidenan. Terbaru, Jokowi mengundang mereka ke Istana Bogor, Jawa Barat pada Selasa, 18 Februari 2020. Pertemuan itu bahkan menyinggung soal keputusan politik tinggi, yakni reshufflekabinet.
Jokowi pernah pula mengundang relawan ke Istana Merdeka, Jakarta, beberapa jam setelah dilantik sebagai presiden 2019-2024. Pertemuan itu ia membicarakan soal gabungnya Partai Gerindra ke dalam koalisi pemerintah. Demonstrasi saat #Reformasi Dikorupsi pecah di sejumlah daerah di Indonesia, Jokowi juga memanggil para relawannya saat pemilihan presiden. Koordinator Relawan Gojo (Golkar Jokowi), Rizal Mallarangeng, mengatakan para relawan dari berbagai organisasi ini memberikan dukungan, simpati, serta pertimbangan seputari surevisi Undang-Undang KPK.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikutip dari CNN Indonesia berencana mengguyur dana Rp72 miliar untuk influencer. Bayaran untuk influencer diharapkan mampu menangkal dampak virus corona terhadap sektor pariwisata Indonesia. Influencer itu apasih? Influenceradalah orang yang bisa memberi pengaruh di masyarakat dirangkum dari berbagai sumber. Influencer di era saat ini banyak berseliweran di media sosial, sepertiyoutuber, selebgram, selebtwit, beautyblogger, travelbloggerdan key opinion leader. Mereka sesuai namanya menggunakan platform media sosial YouTube, Instagram, Twitter, dan lain-lain untuk melancarkan usahanya. Medium itu digunakan untuk mengunggah (posting) gambar atau video.
Influencerumumnya memiliki banyak pengikut setia. Influencer ini digandeng sebagai rekan pemilik bisnis, mulai dari skala kecil, menengah dan besar. Salah satu tujuannya untuk mempromosikan produk dan meningkatkan brand awareness. Influencer ini ujung-ujungnya diharapkan dapat membantu rekan bisnis mereka untuk meningkatkan penjualan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air langga Hartarto sebelumnya mengatakan anggaran Rp72 miliar untuk influencer akan merogoh kocek APBN 2020. Pemerintah juga akan menggelontorkan Rp103 miliar untuk promosi, Rp25 miliar untuk kegiatan wisata, Rp98,5miliar untuk maskapai dana gen perjalanan.
Anggaran sejumlah Rp298 miliar itu digelontorkan untuk meredam dampak virus corona terhadap sektor pariwisata Indonesia. Negara seperti yang diketahui banyak mengeluarkan peringatan perjalanan (travel warning) dan maskapai penerbangan menghentikan sementara jadwal terbang mereka. Beberapa daerah di Indonesia mengklaim mulai merasakan dampaknya tercermin dari sepinya jumlah kunjungan wisatawan. Pemerintah daerah setempat di Yogyakarta mengaku banyak wisatawan mancanegara yang membatalkan pemesanan hotel. Maskapai asing di Bali sementara banyak menangguhkan penerbangan mereka. Singapore Airlines misalnya membatalkan penerbangan tujuan Bali hingga Mei 2020.
Upaya pemerintah yang berani mengeluarkan dana besar di tengah lambatnya pertumbuhan ekonomi negeri tentu itu menjadi sesuatu yang mengganjal bagi kita. Dana yang seharusnya digunakan untuk menggenjot sektor pertanian, perdagangan, industri, jasa dan sumber daya alam. Sektor inilah yang riil mampu bertahan di tengah arus virus corona maupun embargo negara lain. Harapan pertumbuhan ekonomi tidak hanya sebagai wacana melainkan akan terwujud dengan sendirinya. Hakikatnya ekonomi yang berdiri di atas sektor non riil, investasi, utang dan pajak merupakan bagian dari sistem kapitalisme yang menguntungkan para pemilik modal. Kucuran dana kepada influencer bisa jadi akan memberikan sedikit angin segar kepada sektor pariwisata.
Miris sekaligus menyedihkan, rezim lebih mementingkan aspirasi dari kelompok pendukungnya dan memberikan fasilitas agar program-program dapat berjalan dengan maksimal sementara aspirasi rakyat dipinggirkan. Rakyat banyak yang ketakutan akan wabah virus corona yang dialami di berbagai negara, namun rezim tidak memberikan solusi yang menenangkan rakyat. Kita di era sistem kapitalisme sering kali dihadapkan dengan banyak masalah tapi solusi yang diberikan tidak menyelesaikan masalah bahkan malah menambah masalah. Indonesia harus berbenah meninggalkan sistem rusak dan menggantinya dengan Islam. Tercatat dalam sejarah bahwa Islam mempu membuktikan peradaban yang gemilang. Sebuah negara yang memiliki sistem politik ekonomi yang kokoh dan tidak bergantung dengan negara yang lain.
Aspirasi rakyat dalam Institusi Islam akan didengar dan diwadahi oleh majelis umat. Majelis umat adalah orang yang mewakili kaum muslim dalam menyampaikan pendapat, sebagai bahan pertimbangan bagi Khalifah. Majelis umat berhak mengkritik Khalifah terhadap seluruh aktivitas yang telah di laksanakan di negara, baik menyangkut urusan dalam negeri, luar negeri, keuangan, angkatan bersenjata maupun yang lainnya. Pendapat majelis umat bersifat mengikat dalam masalah yang di dalamnya pendapat mayoritas bersifat mengikat. Jika majelis umat berbeda pendapat dengan Khalifah dalam suatu aktivitas yang telah dilaksanakan dalam aspek syar’i, maka hal itu dikembalikan ke Mahkamah Madzalim untuk memastikan syar’i dan tidaknya aktivitas tersebut. Pendapat Mahkamah Madzalim bersifat mengikat.
Syura dan masyurah adalah pengambilan pendapat secara mutlak. Pendapatnya tidak mengikat dalam masalah tasyri’, definisi, masalah-masalah yang menyangkut pemikiran seperti menyingkapi fakta, masalah-masalah sains dan teknologi. Pendapat syura dan masyurah mengikat Khalifah dalam perkara-perkara yang bersifat praktis dan aktivitas yang tidak membutuhkan pembahasan dan penelitian. “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan suatu hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar dan Maha Melihat” (TQS. An-nisa: 581).
Wallahu a’lam bisshawab.
