Gandeng Renteng , Benarkah Beban Jadi Enteng?
Oleh : Rut Sri Wahyuningsih
(Muslimah Penulis Sidoarjo)
Muslimahtimes – 11 dari 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dinyatakan masuk zona merah. Terdiri dari pasien dalam pengawasan (PDP) serta orang dalam pemantauan (ODP). Penyebaran Covid-19 di Kabupaten ini bahkan menduduki peringkat kedua di Jawa Timur setelah Surabaya (Mediaindonesia.com, 14/4/2020).
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur kemudian mengajak perusahaan di kabupaten setempat untuk peduli dan menyalurkan dana mereka dalam penanganan kasus virus corona penyebab COVID-19. Wakil Bupati Sidoarjo, Jawa Timur Nur Ahmad Syaifuddin mengatakan, penanganannya harus dilakukan bersama-sama, dengan saling peduli (Liputan6.com, 7/4/2020).
Wabup berharap pada kondisi seperti ini semua pihak dapat saling bergandengan tangan, bukan sebaliknya berpikir untuk keselamatan dirinya sendiri. Sampai dengan saat ini anggaran penanganan wabah COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo sudah mencapai Rp114 miliar.
” Kegiatan-kegiatan yang masih bisa kami tunda atau tidak kami laksanakan pada saat situasi seperti ini, akhirnya kami alihkan untuk kegiatan gugus tugas penanganan COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo ini. Tak hanya masalah prevetif atau kuratif, namun juga akan menghadapi masalah dampak sosialnya” ucap wagub lagi.
Sebelumnya, Dewan penasihat Kopri Sidoarjo mengeluarkan surat edaran bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di semua eselon mulai pelaksana hingga eselon dua dapat menyisihkan pendapatannya dalam rangka menanggulangi dampak sosial terhadap masyarakat kurang mampu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo sekaligus Dewan Penasihat Korpri Sidoarjo Achmad Zaini mengatakan, langkah tersebut diambil untuk menggugah kepedulian ASN melalui penghasilan mereka. “Sifatnya sukarela, tapi tiap eselon ditentukan jumlah paketnya ,” jelasnya.
Kepala Dinas Perindustrian dan Pedagangan (Disperindag) Sidoarjo Tjarda menjelaskan lebih jauh bahwa fokus pemberian pada 24.600 paket sembako yang biayanya diambilkan dari APBD Sidoarjo itu ditujukkan untuk selain masyarakat tidak mampu. Terlebih pada pelaku usaha mikro dan pedagang kali lima (PKL) yang penghasilannya sangat terdampak akibat sepinya pembeli. “Harus selektif. Dan sasaran itu tidak masuk daftar keluarga tidak mampu yang dibantu Dinas Sosial. Biar tidak dobel,” tegasnya (Radarsurabaya, 5/4/2020).
Menumbuhkan kepedulian di masa sulit penangan pandemi ini memang hal penting. Mengingat jumlah pertambahan baik yang positif maupun yang meninggal juga meningkat. Namun jika kemudian membebankannya kepada rakyat adalah sungguh tak adil.
Sejak awal pemerintah pusat terlalu ambigu dalam mengeluarkan kebijakan, wajar jika kemudian pemerintah daerah mengambil jalan masing-masing. Sebab penanganan pandemi membutuhkan biaya yang tak sedikit. Mengandalkan anggaran pendapatan daerah saja tak kan mungkin cukup meskipun sudah dihemat dengan cara apapun.
Alih-alih pemerintah ingin mengeluarkan rakyat dari situasi yang sulit namun yang terjadi justru makin membebani. Bagaimanapun fungsi negara adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaiman hadis Rasulullah SAW berikut: “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari).
Tak ada alasan untuk berlepas tangan dengan mengatasnamakan kepedulian. Sunattulah jika rakyat ada yang lemah atau kuat. Namun negara adalah institusi yang memang dimasukan Allah menjadi perisai dan pelayan umat. Maka Allah sekaligus memberi aturan yang baku dan adil, yaitu Alquran dan As-Sunnah.
Jika hari ini pemerintah bersikap seolah peduli, sebenarnya semua itu palsu. Tak akan ada pernyataan demikian jika bukan mereka salah urus. Kapitalisme yang diadopsi negara memang meniscayakn matinya hati dan enggan rugi. Pemerintah sudah gagal, diakui atau tidak. Sebab, pemasukan real hari ini adalah dari utang luar negeri dan pajak. Di mana dua sektor itu sama-sama memiliki resiko yang tidak sedikit.
Khalifah tak akan menerapkan kebijakan mengumpulkan dana dari masyarakat berupa apapun jika Baitul mall masih dalam keadaan tersedia dana. Jikapun suatu saat kosong dan harus mengumpulkan dana, maka itu tidak terjadi sepanjang tahun, tidak juga dipungut dari seluruh kaum muslim atau pengusaha saja.
Dalam negara Daulah ada pos di dalam Baitul maal yang disebut dengan pos Thawariq, atau pos yang berisi dana untuk penangan wabah atau kejadian tiba-tiba. Pos ini ada tidak ada hajat akan selalu diisi oleh negara, yaitu dari harta fai, jizyah dan kharaz .
Dan selama 1300 tahun Daulah memimpin dunia dengan peradabannya yang mulia, bukan tak mungkin mengalami bencana dan krisis, namun selalu sukses keluar dari masalah sulit tersebut karena dukungan sistem yang berasal dari Wahyu Allah. Berikut dengan pendanaan yang kokoh dan mandiri.
Tak pernah bergantung kepada pihak lain, di sinilah bedanya utang LN yang diambil negara Indonesia sebagai modal perbaikan. Sebab, karakter kaum kuffar tak sebaik muslim. Pasti ada imbal balik yang mereka minta dari pemberian utangnya. Dan sistem terbaik inilah yang melahirkan pemimpin yang bertakwa. Wallahu a’ lam bish showab.
