Oleh: Puji Ariyanti
(Pegiat Literasi Untuk Peradaban)
#MuslimahTimes — Nama Abdi yang juga dikenal dengan sebutan Abdee Slank santer menjadi pemberitaan dan diperbincangkan di media sosial. Bukan karena Bandnya – Slank mengeluarkan album baru, Abdi diangkat menjadi Komisaris PT Telkom IndonesiaTbk (Persero).
Juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman, menilai penunjukan Abdi Negara atau Abdee Slank menjadi komisaris PT Telkom Indonesia merupakan keputusan tepat. Fadjroel mengatakan penunjukan Abdee sudah sesuai dengan rekam jejak. “Sangat tepat, sesuai dengan jejak profesionalitas Abdee,” kata Fadjroel Rachman lewat pesan singkat (detiknews 30/5/2021).
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyoroti soal penunjukan pejabat direksi hingga komisaris di perusahaan-perusahaan pelat merah atau di bawah BUMN. Menurutnya, kalau ingin usaha-usaha milik negara atau BUMN itu maju, maka pemerintah tidak boleh menyerahkan pengurusannya kepada orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan dan kompetensi serta pengalaman dan kredibilitas yang mumpuni.
“Dan inilah yang kita lihat akhir-akhir ini yang banyak terabaikan, di mana yang didudukkan untuk menjadi pimpinan dari BUMN tersebut terutama untuk posisi-posisi sebagai komisaris adalah orang-orang yang dinilai oleh banyak pihak tidak tepat, tidak kompeten dan tidak mumpuni,” kata Anwar dalam keterangan yang diterima (Tribunnews.com 30/5/2021).
Penunjukan komisaris BUMN bukan berdasar kompetensi seolah menegaskan bahwa pengelolaan negara bukan untuk kemaslahatan rakyat, tapi demi keuntungan pihak tertentu. Jabatan profesional diberikan kepada pihak yang berjasa untuk menaikkan ke kursi kekuasaan sebagai balas budi. Meniscayakan pemerintahan korup dan merugikan kepentingan publik
Pengangkatan Abdee pun tak lepas dari dukungannya pada Jokowi pada Pilpres 2014 Dia menginisiasi “Konser Akbar Salam 2 Jari” di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 5 Juli 2014. Pada Pilpres 2019, Abdee juga mendukung Jokowi.
Perseroan pelat merah memiliki ratusan anak usaha mempekerjakan jutaan orang Indonesia dan memiliki peran penting dalam membangun pelabuhan, kereta api, serta ribuan kilometer jalan baru sebagai bagian dari rencana infrastruktur senilai USD415 miliar Presiden Joko Widodo.
BUMN dikelola secara oligarki sehingga tidak profesional. Padahal BUMN adalah peran strategis bahkan dijadikan mesin pertumbuhan ekonomi dan salah satu elemen utama untuk mencapai cita-cita Indonesia menjadi negara maju. Namun demikian BUMN merugi sehingga banyak yang gulung tikar, sedangkan yang lain menawarkan pensiun dini pada karyawannya.
Sejalan dengan tugas itu, total utang yang dimiliki oleh BUMN mencapai Rp1.600 triliun atau setara USD98 miliar pada kuartal III/2020 menurut data Kementerian BUMN. Jumlah itu mengalami kenaikan 15 persen dari tahun sebelumnya. Bloomberg Kamis (9/4/2020) menuliskan beberapa BUMN telah mengalami masalah utang bahkan sebelum Covid-19 melanda.
BUMN bukan milik individu, namun mengelola hajat hidup publik (rakyat). BUMN yang mengelola sektor energi, infrastruktur, listrik, migas, dan sektor strategis lainnya. Dan ini merupakan harta milik rakyat, karena itu negara memiiki kekuasaan untuk mengelola melalui BUMN.
Ujung tombak BUMN adalah kemaslahatan, maka pengelolaannya harus sesuai dengan syariat, sehingga urusan rakyat terpenuhi sebagaimana sabda Rasulullah saw: “Tidaklah seorang penguasa diserahi urusan kaum muslim, kemudian ia mati, sedangkan ia menelantarkan urusan tersebut, kecuali Allah mengharamkan surga untuknya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Jika selama ini BUMN banyak hutang dan merugi itu menunjukkan bahwa pejabat yang diserahi urusan abai akan hal ini. Mereka lalai atas amanah yang diberikan terhadapnya. Ditambah kini jabatan dijualbeli jadi hadiah balas budi. Ini negara nenek moyangnya apa?
Rasulullah bersabda,”Apabila suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat!” (HR Bukhari). Wallahu’alam Bissawab[]
