Oleh: Yuni Jaida
MuslimahTimes.com–Pemilu 2024 memang masih beberapa tahun lagi, kendati demikian sejumlah baliho sudah banyak terpasang di pinggir jalan. Sudah menjadi tradisi pemasangan baliho dilakukan oleh para petinggi parpol untuk memperkenalkan calon pemimpin yang diusungnya kepada masyarakat. Menebar citra sebagai mantra pemikat membujuk hati rakyat.
Langkah Politisi yang Miskin Empati
Fenomena pemasangan baliho yang dilakukan para elit politik dimasa pandemi sungguh mengiris hati, tak hanya menunjukkan krisis empati para politisi, juga menunjukkan kapasitas para politisi yang sibuk bersiap mengincar kursi bukan berpikir cerdas cari solusi atasi pandemi yang tak jua bisa diatasi. Pemasangan baliho saat ini jelas tidak tepat momentumnya, tidakkah mereka terpikir dana pemasangan baliho bisa disalurkan untuk membantu rakyat yang tengah berjuang bertahan hidup dalam kungkungan PPKM yang tak jelas kapan akhirnya dan tak ada jaminan kebutuhan pokok dari negara .Bukankah sang pemasang baliho adalah para politisi yang hendak mengincar kursi untuk mewakili rakyat? Apakah mereka tak bisa mewakili rasa sakit yang diderita oleh rakyat karena kebijakan penguasa yang tak konsisten sehingga menambah lara mereka yang tak berharta?
Lihat saja berapa uang yang harus dikeluarkan para politisi untuk pemasangan baliho, untuk pemasangan baliho berukuran 8×16 di daerah Semanggi harganya Rp135 juta per bulan, sedangkan untuk ukuran 6×12 harganya Rp60 juta per bulan, kalau di jembatan penyeberangan orang di jalan Gatot Subroto bisa mencapai Rp150 juta per bulan.(JawaPos.com)
Tidak ada harga pasti pemasangan baliho karena beda ukuran, beda tempat pemasangan, lama waktu pemasangan akan berpengaruh terhadap harga yang ditawarkan. Maka semakin besar ukuran baliho,semakin strategis tempat pemasangannya dan semakin lama baliho tersebut dipasang semakin banyak cuan yang harus dikeluarkan. Bagaimana kalau sang politisi memasang di sejumlah provinsi? bagaimana pula ketika dalam satu provinsi mereka mengepakkan balihonya di beberapa tempat? Berapa ratus juta yang harus mereka gelontorkan hanya demi sebuah citra diri?
Sungguh sebuah ironi disaat masyarakat masih dirundung duka akibat pandemi, mereka berjibaku demi sesuap nasi, banyak juga yang kehilangan profesi bahkan sanak famili. Tapi para politisi dengan ringannya menghamburkan uang demi mempopulerkan diri di depan penduduk negeri. Dan pemasangan baliho tidak membawa manfaat apa pun bagi masyarakat, hanya menjadi penghias di sudut-sudut jalan yang sesak, penuh dengan gambar politisi.
Terlebih soal etika, apakah syahwat berkuasa lebih berharga sehingga tak lagi bisa menimbang rasa duka dan derita rakyat? Tega menebar citra dengan jargon-jargon miskin empati, ketika rakyat terkapar tak bisa lagi mengais rezeki.
Politik tanpa etika adalah hal yang biasa dipertontonkan di depan publik dan hal seperti ini bukanlah aneh dalam praktik pemerintahan demokrasi kapitalistik. Para penguasa bergandengan mesra dengan para pengusaha, sehingga kepentingan merekalah yang jadi acuan, sedang kepentingan rakyat di pinggirkan. Rakyat menjadi penting ketika mereka butuh suara agar bisa berkuasa, tapi ketika sudah berkuasa, rakyat tak lagi ada gunanya. Maka berharap pemimpin yang memiliki empati tinggi dan memprioritaskan kepentingan rakyat dalam sistem kapitalis demokrasi adalah sebuah ilusi.
Pemimpin yang Taat Syariat Akan Mampu Menjadi Pelayan dan Pelindung Rakyat
Karakter pemimpin dalam kapitalis demokrasi tak pernah memosisikan diri mereka sebagai pelayan dan peindung rakyat, bahkan kerap kita lihat merekalah yang minta dilayani dan memalak rakyat atas nama pajak. Sangat bertolak belakang dengan gambaran pemimpin di dalam Islam. Dalam Islam pemimpin memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai raa’in dan junnah(perisai ) umat. Kedua fungsi ini telah dijalankan oleh Rasulullah Saw dan para khalifah sesudah beliau sepanjang 14 abad kegemilangan Islam. Kedua fungsi pemimpin ini tetap dijalankan meski pemerintahan Islam mengalami pasang surut dalam menjalankan pemerintahannya.
Fungsi pemimpin menurut Islam tersebut didasarkan pada sabda Rasulullah Saw berikut:
“….Imam (pemimpin)adalah pelayan,maka dia bertanggung jawab terhadap apa yang dilayaninya.”
(HR Ahmad dan Bukhari)
“Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu perisai,dimana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)nya.”
(HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dll)
Jadi, seorang pemimpin dalam Islam memiliki tugas mulia untuk mengurusi semua kebutuhan rakyat dan melindungi seluruh rakyatnya dari segala mara bahaya dan dia menyadari bahwa semua tindakannya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Swt.
Kondisi saat ini harusnya menjadi momentum perubahan bagi kita karena sistem kapitalis demokrasi yang diadopsi negeri ini tak bisa menghasilkan solusi tuntas dalam setiap permasalahan. Kalaupun bisa menghadirkan solusi tak lebih hanya solusi tambal sulam. Maka, berharap pemimpin negeri dan para politisi memiliki empati dalam sistem ini adalah ilusi, fakta telah menguak segalanya. Terlebih kondisi pandemi semakin menguak kerusakan dan kebobrokan sistem buatan manusia ini. Maka tak inginkah kita kembali kepada sistem buatan illahi?
Syariat Islam yang akan membawa rahmat bagi seluruh alam dan itu sudah pernah terbukti mampu melahirkan para pemimpin yang amanah, berempati tinggi, lembut terhadap rakyat dan garang kepada para perongrong kedaulatan negeri. Sistem ini pula yang akan membawa seluruh rakyat kepada ketaatan kepada Allah Swt dan terjauhkan dari maksiat. Menebar rahmat dan membawa kebaikan dunia akhirat.
