Oleh: Tari Ummu Hamzah
MuslimahTimes.com–Infrastruktur merupakan urat nadi penunjang perekonomian negara. Sebab dengan adanya pemerataan pembangunan negara, maka akan mengurangi kesenjangan wilayah, memberikan nilai ekonomis suatu barang dan jasa, memudahkan masyarakat untuk memenuhi berbagai keperluan mereka. Maka, terlihat jelas bahwa infrastruktur berperan dalam perputaran roda ekonomi negara.
Tapi perlu kita ketahui bahwa jika perencanaan infrastruktur kurang matang maka akan menjadi bencana. Terlebih lagi pembiayaan sektor ini akan menelan banyak dana. Jelas ini akan berpengaruh pada kondisi ekononomi.
Bicara tentang kondisi ekonomi, saat ini ekonomi global masih harus berhadapan dengan pandemi. Tak terkecuali di Indonesia. Pandemi bak badai yang menghantam sektor perekonomian negara. Jika negara tidak memiliki pondasi ekonomi yang kuat maka semua sektor akan luluh lantak, dan ini sudah terjadi. Tapi parahnya saat perekonomian tersungkur, negara justru masih giat untuk menggenjot sektor infrastrukur. Buktinya niat pemerintah untuk memindahkan ibu kota tak juga surut meski saat pandemi. Ibu kota baru yang menelan dana sebesar 500 triliun rupiah tetap dikerjakan meski saat pandemi. Padahal sektor utama yang patut diberikan perhatian adalah sektor kesehatan. Sebab sektor ini mengalami kepayahan saat pandemi. Semua pihak bersuara agar pemerintah menguatkan sektor kesehatan dengan memberikan gelontoran dana yang cukup untuk menopang sektor kesehatan.
Tapi faktanya, pemerintah justru tetap ngotot untuk menggenjot infrastuktur dengan gelontoran dana fantastis. Memang selama pandemi sektor infrastruktur melambat, tapi bukan berarti setop dan mengalihkan dana pembangunan ke arah sektor vital. Malah selama pandemi pemerintah tetap menjalankan beberapa proyek besar.
Dilansir dari portal berita katadata.com pada tahun 2021, pemerintah mengalokasi anggaran infrastruktur sebesar Rp417,4 triliun rupiah. Beberapa output dari anggaran infrastruktur di antaranya pembangunan jalan baru sepanjang 776 kilometer yang start pada 2017 dan ditargetkan sepanjang 817 kilometer pada tahun 2021, pembangunan bandara di 10 lokasi (kumulatif) pada tahun 2021, pembangunan jalur kereta api hingga sepanjang 6.326 kilometer pada 2021.
Bukan main banyaknya alokasi dana untuk infrastruktur. Padahal sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, dan pangan sangat membutuhkan perhatian dan dana dari pemerintah. Seolah pemerintah menutup mata untuk sektor pokok rakyat dan membuka diri untuk para investor asing yang menunjang aktivitas pembangunan.
Memang benar bahwa infrastruktur memang tidak bisa dilepaskan dengan aktivitas investasi. Bahkan nilai investasinya mencapai ratusan triliun. Fantastis bukan? ! Maka wajar saja jika pemerintah tidak akan menghentikan pembangunan saat pandemi, karena mereka khawatir akan kehilangan investasi ratusan triliun. Ini semua adalah buntut dari kebijakan pemerintah yang membuka jalan investasi untuk asing. Sehingga pemerintah lebih condong memenuhi kepentingan “tuan besar” mereka ketimbang kepentingan rakyat.
Memang seperti inilah sistem ekonomi kapitalis, sangat teliti dalam menakar untung dan rugi. Lebih baik melakukan aktivitas yang mendatangkan banyak uang ketimbang harus menggelontoran banyak dana kepada rakyat. Sebab apa yang akan pemerintah berikan kepada rakyat jelas tidak akan bersifat seperti aktivitas investasi yang akan bertambah nilai modalnya, tapi justru akan mengurangi jumlah kas negara. Itulah sebabnya pemerintah tidak setop melakukan pembangunan di masa pandemi.
Ini tampak jelas bahwa sistem ekonomi kapitalis telah gagal dalam meri’ayah rakyat. meskipun pemerintah kapitalis yang sekarang ini memiliki narasi hebat dan alasan yang kuat untuk mempertahankan hawa nafsu mereka, tetap saja peran pemerintah tidak seratus persen terasa untuk rakyat, tapi sangat terasa oleh para pemodal.
Jika ekonomi kapitalis gagal dalam meri’ayah rakyat, maka coba kita bandingkan dengan sistem Islam. Dalam Islam, politik bertujuan untuk mengurusi seluruh aspek kehidupan rakyat. Memenuhi kebutuhan dan memperkuat sektor-sektor vital. Politik dalam Islam juga tidak digunakan untuk melanggengkan kekuasaan serta memperkaya diri para pejabatnya. Tapi digunakan untuk melayani rakyat sebaik mungkin.
Begitu juga dalam perekonomian Islam. Perekonomian islam tidak dibangun asas untung dan rugi, tetapi digunakan sebagai alat untuk memperkokoh aktivitas segala sektor negara dan kebutuhan vital rakyat. Perekonomian negara juga bersifat independen. Tidak bergantung kepada negara asing manapun. Sehingga negara bisa leluasa dalam mengatur perekonomian dalam negeri, tanpa campur tangan asing.
