Oleh. Safira M. Shalihah
(Mahasiswi Pascasarjana Universitas Negeri Malang)
Muslimahtimes.com- Melanjutkan hubungan bilateral pasca pandemi, Presiden Jokowi melakukan lawatan ke Cina dan bertemu dengan Xi Jinping di Beijing pada Selasa (26/07/2022). Dalam pertemuan itu, Jokowi membawa misi penguatan kerja sama ekonomi baik di bidang perdagangan maupun investasi. Mengutip keterangan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI pada Rabu (27/07/2022), kedua presiden membahas kemitraan strategis komprehensif Cina-Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menandatangani tujuh kesepakatan secara terperinci, yakni (1) pembaruan MoU sinergi poros maritim dunia dan Belt and Road Initiative (BRI), (2) MoU kerjasama pengembangan dan penelitian vaksin dan genomika, (3) MoU mengenai pembangunan hijau, (4) pengaturan kerja sama kelautan, (5) protokol mengenai ekspor nanas Indonesia, (6) pengaturan kerja sama pertukaran informasi dan penegakan pelanggaran kepabeanan, serta (7) rencana aksi kerjasama pengembangan kapasitas keamanan siber dan teknologi. (Katadata, 26/07/2022)
Selama masa kepemimpinan Jokowi, Cina menjadi salah satu investor terbesar di Indonesia. Beberapa pendanaan proyek-proyek infrastruktur berskala besar melibatkan Cina sebagai bagian dari program BRI. Xu Liping, seorang peneliti studi Asia Tenggara di Akademi Ilmu Sosial China di Beijing, mengatakan kepada Global Times bahwa selama menjabat sebagai presiden RI, Jokowi memang memprioritaskan menarik investasi asing ke Indonesia dan memperluas perdagangan. Hal itu, kata Xu terlihat dari volume perdagangan antara Cina dan Indonesia berlipat ganda pada 2021 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Data 2021 menunjukkan nilai total perdagangan Indonesia-Cina mencapai US$110 miliar tahun 2021. Untuk investasi, Beijing merupakan investor ketiga terbesar dengan total nilai investasi sekitar US$3,2 miliar pada 2021.
Tidak dimungkiri, peran Cina ternyata makin kuat pada perekonomian Indonesia. Hal ini jelas akan mengakibatkan Indonesia makin bergantung pada Cina, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan implikasi ekonomi dan politik yang akan merugikan Indonesia, sebagaimana yang terjadi pada negara-negara lain. Semakin besarnya utang Indonesia kepada Cina, akibat proyek BRI jelas akan meningkatkan risiko Indonesia gagal bayar. Proyek BRI yang mengharuskan negara mitra membeli 70% bahan baku dari Cina dan mempekerjakan para pekerja Cina akan memberatkan pelaku industri lokal.
Ketergantungan Indonesia terhadap Cina juga akan membuat Indonesia semakin lembek menghadapi sengketa Laut Cina Selatan, yang mana kapal-kapal penangkap ikan Cina sering masuk tanpa izin ke wilayah Indonesia di perairan Natuna. Tampak juga masalah ini tidak dibahas dalam pertemuan Jokowi ke Cina.
Laporan Rand Corporation berjudul Cina and the International Order, menjelaskan bahwa kepentingan inti Cina sejak awal 2000-an berfokus pada tiga hal penting yakni keamanan, kedaulatan, dan pembangunan. Dalam Pidato di Majelis Umum PBB tahun 2015, Presiden Xi Jinping menyatakan, “Kami tidak dapat mewujudkan impian Cina tanpa lingkungan internasional yang damai, tatanan internasional yang stabil dan pengertian, dukungan, dan bantuan dari seluruh dunia. Ini menegaskan bahwa program BRI menjadi fokus kebijakan luar negeri pada masa pemerintahannya dan menjadi diplomasi ekonomi bagi setiap kebijakan luar negeri Cina dengan negara lain dalam kurun dekade ke depan.
Hubungan Indonesia dengan Cina yang semakin erat ini akan menjadikan Indonesia sebagai bagian dari diplomasi Cina. Presiden Xi mengatakan Cina akan terus melakukan kerja sama vaksin dengan Indonesia untuk membantu membangun pusat produksi vaksin regional sehingga dapat bersama-sama melawan “kesenjangan imunisasi.”
Melalui Konferensi BRI tahunan pada 23/6/2021 yang lalu, yang fokus pada diplomasi vaksin. Menteri Luar negeri Cina, Wang Yi, menggunakan kesempatan itu untuk menjadikan Cina sebagai pemimpin dunia dalam diplomasi vaksin.
Terlihat nyata sekali jerat kapitalisme Cina ini. Kapitalisme ala Cina akan berdampak langsung pada aspek ekonomi dan politik negara. Penguasa seharusnya mengambil pelajaran dari Sri Lanka yang gagal bayar utang negara terhadap Cina membuat Sri Lanka kehilangan mayoritas sahamnya di sebuah proyek pelabuhan. Belum lagi perjanjian yang mengharuskan bahan baku dan pekerja dari Cina juga semakin mematikan ekonomi masyarakat. Pada faktanya bukan kerjasama mutualisme yang didapat. melainkan keuntungan memihak Cina sedangkan Indonesia akan semakin merugi.
Kemandirian ekonomi sepertinya mustahil untuk kondisi Indonesia kini dan nanti. Utang berkedok investasi masih dipandang sebagai satu-satunya pilihan untuk memulihkan ekonomi. Padahal, Indonesia memiliki modal untuk mandiri membangun perekonomian. Apa penyebab Indonesia sulit sekali mandiri dan masih bergantung secara ekonomi? Tentu saja sistem kapitalisme yang diadopsi untuk menyelesaikan permasalahan inilah penyebabnya. Kapitalisme membuat negara-negara terus melakukan diplomasi bahkan seberapa banyak negara berdiplomasi menjadi tolak ukur suatu negara disebut berkembang atau maju. Negara-negara berkembang terus ‘dijaga’ agar tetap pada statusnya dengan mengikatnya melalui diplomasi-diplomasi ini.
Hal ini sangat berbeda dengan Islam. Sistem ekonomi Islam bersifat mandiri, jauh dari intervensi. Pemahaman bahwa untuk menjadi negara terdepan dan diperhitungkan dalam konstelasi politik internasional, membuat Khilafah mengerahkan segenap upaya untuk menjadi negara terdepan, bebas dari dikte negara mana pun. Khilafah juga akan memaksimalkan pemasukan dari pos-pos pendapatan negara berupa pemasukan tetap, yakni fai, ghanimah, kharaj, dan jizyah. Selain itu, ada pemasukan dari hak milik umum dengan berbagai macam bentuknya dan pemasukan dari hak milik negara berupa usyur, khumus, rikaz, dan tambang. Pengaturan seperti ini jelas akan menjadikan negara mandiri dan tidak bergantung pada negara lain.
