Oleh. Widi Yanti
(Tim Redaksi Muslimahtimes. Com)
Muslimahtimes.com– Presiden Indonesia menerima Penghargaan Perdamaian Internasional Imam Hasan bin Ali Tahun 2022 yang diserahkan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 7 November 2022. Penghargaan dari Abu Dhabi Forum Peace Award tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Forum Perdamaian Abu Dhabi Cheikhna Abdallah AlSheikh AlMahfodh Bin Bayah. Penghargaan ini adalah pengakuan atas dedikasinya dalam mewujudkan perdamaian, termasuk kontribusi Indonesia dalam perdamaian internasional. (sindonews.com).
Di bulan September lalu Presiden Joko Widodo memperoleh penganugerahan atas kepemimpinannya sebagai Presidensi G20, upaya dalam menjembatani dampak perang di Ukraina dan dukungan luas untuk memajukan pemenuhan hak asasi manusia, demokrasi dan arsitektur kesehatan global yang lebih baik. Ini tidak terlepas dari kunjungan Presiden RI pada akhir Pebruari lalu sebagai simbol upaya dari kelompok luas negara-negara berkembang guna menghindari mengkritik Rusia secara terang-terangan atau memihak salah satu kubu. Kantor berita AFP, dalam laporannya, Jumat (01/07/2022), menggambarkan peran Presiden Jokowi yang menjadi penyambung pesan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy kepada Presiden Rusia Vladimir Putin telah membuka kemungkinan cairnya hubungan Barat-Rusia.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perdamaian adalah penghentian permusuhan atau perselisihan dan sebagainya. Perdamaian dunia diartikan sebagai gagasan perdamaian, kebebasan, dan kebahagiaan bagi seluruh negara, melalui hak asasi manusia, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga mengakhiri semua pertikaian yang terjadi di seluruh dunia.
Mengutip dari laman PBB, kata damai mengandung makna tidak sekadar tanpa peperangan. Namun, sebagai terjaminnya martabat dan kesejahteraan untuk semua orang. Hak-hak setiap orang terjamin, bagaimana kehidupan di dunia berlangsung serta interaksi satu dengan lainnya. Harus berlandaskan toleransi, rasa hormat dan saling mengerti mengingat saat ini rentan akan kekerasan, konflik, ekstremisme dan terorisme. PBB sendiri merupakan lembaga internasional yang mendorong kerjasama antar anggotanya. Negara pelopornya adalah Amerika Serikat.
Indonesia sebagai salah satu anggota PBB, secara langsung terikat dengan pelaksanaan konsep dan praktik diplomasi. Baik dalam bidang perdagangan, hukum, kerja sama sosial ekonomi maupun penyelesaian perdamaian internasional. Tanpa disadari negeri ini telah membebek pada negara kafir barat dalam menjalankan seluruh kebijakan pemerintahan.
Negara-negara Barat berkiprah dalam politik internasional tentunya dengan peranan untuk menyebarluaskan ide-ide sekularisme, demokratisasi, HAM, dll. Amerika Serikat mulai menyebarkan kapitalisme sejak tampil di panggung dunia sebagai negara penjajah. Metode yang digunakannya untuk menyebarkan kapitalisme adalah dengan melakukan penjajahan (imperalisme), baik penjajahan gaya lama maupun gaya baru. (Zallum, 1996: 4)
Pengakuan terhadap suatu negeri tidak terlepas dari peran aktifnya di perpolitikan global. Dibutuhkan ideologi dengan sistem dan konsep jelas dalam masalah politik internasional. Sebagaimana Amerika dengan ideologi kapitalisme, maka kaum muslim mempunyai Islam sebagai ideologi. Karena Islam mempunyai fikrah (pemikiran) yang jelas dalam konsep pemecahan semua masalah beserta tata cara pemecahannya (thariqah).
Politik Islam mempunyai makna mengurusi masalah umat. Sehingga metode untuk pelaksanaannya adalah dengan adanya institusi pelaksana hukum Islam yang berasal dari Allah Sang Pembuat Hukum. Disebut dengan Khilafah Islamiyah. Dalam penerapan hukumnya tidak mengenal pemisahan antara agama dari kehidupan sebagaimana yang dikenal dalam sekularisme. Seorang pelaksana negara dalam Khilafah justru mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan pribadinya maupun bernegara.
Jika bicara masalah perdamaian, sesungguhnya saat ini banyak negeri merasa terzalimi dengan penjajahan secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh negara-negara imperialis kapitalis. Mereka butuh solusi nyata untuk membuat kondisi negerinya menjadi aman dan tenteram. Hanya dengan penerapan hukum Islam dalam naungan Khilafah yang mampu memberi solusi secara tuntas.
Prinsip politik luar negeri Khilafah adalah menyebarkan kebaikan dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya melalui dakwah. Membangun hubungan baik dengan negara lain. Penunjukan bahwa Rasulullah bukan hanya diutus untuk bangsa Arab terdapat dalam firman Allah,
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
“Kami tidak mengutus kamu (Muhammad) melainkan kepada umat manusia seluruhnya, sebagai pembawa berita dan pemberi peringatan.” (QS Saba [34]: 28)
Demikianlah Islam memberikan solusi dalam menyelesaikan konflik antarnegara untuk mewujudkan perdamaian dunia secara hakiki. Dengan cara menghilangkan imperialisme dan kapitalisme serta membongkar makar kaum kafir penjajah. Mengganti dengan hukum Islam yang akan membawa rahmat bagi seluruh alam.
Maka, sebagaimana penjelasan di atas, hanya jihad dan Khilafah lah yang bisa menyelesaikan konflik-konflik yang ada serta mewujudkan perdamaian dunia. Yaitu dengan menghilangkan imperialisme dan kapitalisme yang mencengkeram negeri-negeri saat ini serta membongkar berbagai persekongkolan jahat. Inilah wujud hakiki yang dibutuhkan negeri muslim mana pun, terbebasnya mereka dari segala bentuk penjajahan ataupun penderitaan. Dengan jihad dan Khilafah pula akan tegak hukum-hukum Islam secara kaffah yang menjadi rahmat seluruh alam.
