Oleh. Uqy Chan
(Pena Ngopi, Ngobrol Seputar Opini)
Muslimahtimes.com–Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih ada sebanyak 7,99 juta pengangguran per Februari 2023. Jumlah tersebut setara dengan 5,45 persen dari sebanyak 146,62 juta orang angkatan kerja. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edy Mahmud, mengatakan tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2023 ini turun dari data Agustus 2022 yang sebanyak 8,42 juta orang atau 5,86 persen.
“Dari 7,99 juta atau 5,45 persen yang menganggur, ini turun. Jadi pertumbuhan ekonomi memberikan dampak positif ke tingkat pengangguran terbuka ini,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (5/5). Bila dibandingkan dengan Februari 2022 (year on year/yoy), jumlah pengangguran ini juga turun sekitar 410 ribu orang, dari 8,40 juta jiwa menjadi 7,99 juta orang. Menurut jenis kelamin, pengangguran terbanyak ada pada laki-laki sebesar 5,83 persen dan perempuan sebanyak 4,86 persen. Hal ini sejalan dengan jumlah angkatan kerja yang memang masih didominasi oleh kaum laki-laki. (cnnindonesia.com/5/5/2023).
Pengangguran, masih menjadi pembahasan sebab hingga detik ini tak kunjung terselesaikan. Masalah ini justru menjadi momok, kian hari semakin meningkat tajam. Padahal pengangguran merupakan perkara serius yang membutuhkan solusi cepat dan tepat. Apalagi di tengah maraknya pembangunan industri harusnya mampu atasi pengangguran. Namun sayangnya pengangguran semakin bertambah. Ditambah adanya kemajuan teknologi harusnya semakin memudahkan namun sebaliknya justru menambah kesulitan rakyat. Lalu seperti apa industri dan teknologi ini digunakan dengan semestinya agar memudahkan rakyat memenuhi kebutuhannya ?
Kapitalisme Menciptakan Pengangguran
Kini pengangguran terjadi di mana-mana. Namun terkadang hal ini dianggap sebagai penyebabnya, seperti masalah pendidikan, ekonomi, status sosial, dan lain-lain. Padahal jika diteliti, penyebab pengangguran ini terjadi secara sistemis. Selain itu adanya kesalahan paradigma terhadap pembangunan industrialisasi. Negara – negara maju saat ini, menciptakan berbagai mesin industri dan robot yang dapat menggantikan pekerjaan manusia. Mulai dari mengepel, memasak, membuka pintu, belanja, menjaga anak, karyawan di kantor, karyawan hotel, dan lain-lain.
Diciptakannya robot memang memudahkan manusia beraktivitas, namun justru aktivitas manusia menjadi sedikit. Sebab telah digantikan oleh robot. Alhasil dampaknya tak sedikit manusia yang galau, menjadi pengangguran dan tidak produktif. Hal ini disebabkan karena kesalahan paradigma terhadap kebutuhan pada industri dan teknologi. Harusnya keberadaannya menjadikan manusia meningkat taraf berfikirnya. Dengan kata lain adanya robot untuk memudahkan manusia melakukan hal-hal yang lebih urgen, manusia bisa lebih banyak beribadah dan melakukan amalan-amalan sholeh yang mendekatkan pada Allah Swt. Sebaliknya jika mesin industri dan teknologi ini ada namun manusia tak mengerti penggunaan hakikinya maka akan menjadi sia-sia bahkan tidak ada nilainya sama sekali. Yang ada justru manusia telah diperbudak oleh teknologi. Mesin industri dan teknologi ada, namun hanya untuk memperkaya materi agar dapat meraih hidup fun dan foya-foya.
Jika sudah begini, apa yang bisa diharapkan dari mesin industri dan teknologi jika tenaga manusia tersingkirkan? Karena hal itulah yang menjadi sebab pengangguran. Nasib pekerja kian menderita. Semua ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Akibat dari industrialisasi yang berdasarkan pada ideologi Kapitalisme, tenaga manusia dieksploitasi. Industrialisasi hadir bukan berdasarkan kebutuhan namun mengikuti pesanan oligarki. Alhasil keuntungan bukan untuk rakyat. Industrialisasi hadir hanya membuat rakyat menderita. Inilah gambaran kedzaliman sistem Kapitalisme akibat kebijakan yang tak memihak rakyat. Akan sampai kapan terjadi seperti ini ? Maka mau tidak mau harus berhenti dari sistem Kapitalisme ini dan menggantinya dengan sistem yang lebih memanusiakan manusia.
Islam Menghapus Pengangguran, Ciptakan Kesejahteraan
Islam menuntut manusia untuk menggunakan akalnya dalam melakukan aktivitas apapun. Namun belum cukup sampai disini, akalnya harus dibimbing dengan hukum Syariat Islam agar tidak salah dalam memandang suatu aktivitas. Sebab konsekuensinya jelas yaitu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt kelak. Seorang penguasa/pemimpin dalam hal ini Khalifah akan dimintai pertanggungjawaban atas apa-apa yang diurusinya. Terkait pekerjaan, Islam mewajibkan seorang laki-laki bekerja maka negara pun wajib menyediakan lapangan pekerjaan yang luas sebagai salah satu bentuk mekanisme dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Hanya saja mekanisme ini pun harus sesuai kebutuhan umat dan memperhatikan hukum syariatnya.
Hukum Islam sangat kompleks atasi pengangguran. Manakala ada warga yang tidak mampu bekerja, negara wajib memenuhi kebutuhannya. Mulai dari seorang pemuda yang menganggur, seorang disabilitas, wanita yang tak memiliki ayah/suami/saudara laki-laki yang dapat membantunya memberi nafkah, seorang janda, orang tua yang lansia, fakir miskin, dan lain-lain. Sehingga tidak ada alasan bagi penguasa untuk tidak memenuhi kebutuhan mereka. Karena Islam tidak membiarkan siapapun dalam kondisi kelaparan, kebodohan, dan lemah akal. Islam memberi jaminan lahir batin agar rakyat tetap mendapatkan haknya.
Ketika penguasa tak serius memenuhi rakyat maka berdampak luas pada terjadinya keburukan dan kedzaliman dimana-mana. Hukum- hukum Islam disepelekan dan diganti dengan hukum manusia yang batil dan lemah. Penguasa hanya memikirkan kepentingannya sendiri sementara rakyat dibiarkan pontang panting memenuhi kebutuhannya. Miris, hidup di tengah kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah namun rakyat terancam pengangguran dan hidup miskin. Ditambah kesalahan dalam mengelola SDA oleh pemerintah, mengakibatkan rakyat tak mendapatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hanya didapatkan pada segelintir orang saja.
Maka permasalahan ini berkaitan dengan sistem politik Islam. Politik dalam negeri negara Islam tidak boleh bergantung pada negara lain yang menyebabkan akan negara lain ikut campur tangan. Termasuk berkaitan dengan kebutuhan umat, negara Islam wajib mengelola sendiri SDA untuk kemaslahatan umat. Biaya sistem pendidikan, perekonomian, sosial, politik pangan, kesehatan, dan lain-lain diambil dari pengaturan SDA ini. SDA diatur sesuai dengan syariat Islam. Seseorang / penguasa dilarang menguasai SDA yang menjadi hajat hidup rakyat yang akan menyebabkan munculnya kedzaliman. Sistem Islam menjamin hak setiap individu tanpa kecuali. Dalam sistem pendidikannya mampu mencetak generasi cemerlang dan berkepribadian Islam yang mumpuni dalam menguasai segala bidang termasuk sains dan teknologi. Islam menjadi kebutuhan tidak lain adalah untuk meraih rida Allah Swt. Maka, tak ada alasan bagi penguasa negeri ini untuk tidak memperhatikan kebutuhan umat secara serius agar tak ada lagi kedzaliman yang mengancam umat, beralihlah pada sistem Islam kaffah yang menyejahterakan.
Wallahua’lam bisshowab.
