Oleh. Kholda Najiyah
(Founder Salehah Institute)
Muslimahtimes.com– Dunia kesehatan dikejutkan dengan datangnya lagi virus polio akhir tahun lalu. Di Pidie Aceh ada 3 kasus pada 2022, dan awal 2023 ada 3 kasus di Aceh Utara, Bierun dan Purwakarta Jabar. Temuan ini terjadi, tepat delapan tahun setelah Indonesia mendapat sertifikat WHO sebagai negara yang telah bebas polio pada 2014 (BBC Indonesia).
Ketua Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi, Hindra Irawan Satari, khawatir jangan-jangan di berbagai provinsi ditemukan juga, namun tidak terlaporkan karena tingkat kesadaran yang kurang. Padahal temuan tersebut merupakan alarm tanda bahaya.
”Jadi, kalau kasus polio muncul kembali, itu adalah sinyal bahwa kita ternyata masih gagal menumpas penyakit,” ujar Hindra kepada wartawan seusai peringatan Pekan Imunisasi Global 2023 di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (27/3/2023).
Kementerian Kesehatan segera menetapkan Kejadian Luar Biasa Polio, terhitung sejak 19 November 2022. Mengingat, polio adalah penyakit menular dan menimbulkan cacat permanen berupa kelumpuhan. Pemerintah memang harus bergerak cepat. Di wilayah temuan kasus polio, Kabupaten Purwakarta Jawa Barat, segera digencarkan imunisasi terhadap 3,9 juta balita demi mencegah penularan.
Bahaya Polio
Polio merupakan penyakit menular. Virus polio menyerang sistem saraf dan bisa menyebabkan kelumpuhan, kesulitan napas, hingga kematian. Meski bisa menyerang siapa saja tanpa batasan usia, namun yang paling rentan terjadi pada anak di bawah 5 tahun, terutama yang belum imunisasi polio.
Memang, tak semua virus polio menyebabkan kelumpuhan. Pada beberapa kasus, infeksi hanya menimbulkan gejala ringan serupa flu atau penyakit infeksi lainnya. Beberapa gejala yang muncul pada umumnya berupa demam, kelelahan, sakit kepala, muntah, kekakuan leher hingga nyeri tungkai. Namun, pada rentang waktu seminggu kemudian, potensi gejala muncul berupa kehilangan refleks, otot terasa lemah sangat intens, hingga kaki terkulai.
Polio menular melalui mulut dan feses. Sangat mudah menyebar di lingkungan dengan situasi kebersihan dan sanitasi yang buruk. Virus tidak akan rentan menginfeksi dan mati bila anak diimunisasi. WHO memimpin pemberantasan polio di seluruh dunia secara permanen mulai 1988. Berharap bisa melenyapkan penyakit berbahaya ini dari muka bumi.
Karut Marut Dunia Kesehatan
Temuan polio ini semakin menambah deretan panjang karut marut di dunia kesehatan. Khususnya menyangkut kesehatan anak-anak, generasi penerus bangsa ini. Betapa tidak, belum lama ini kita dikejutkan oleh kasus penyakit gagal ginjal akut yang “membunuh” anak-anak. Hingga 5 Februari 2023, mencapai 326 kasus dan 204 di antaranya tak bisa diselamatkan. Mayoritas balita usia 1-5 tahun (Tempo).
Belum lagi kasus stunting. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi balita stunting di Indonesia mencapai 21,6 persen pada 2022. Tahun ini diharapkan bisa turun di angkat 17 persen (Republika).
Kasus polio sendiri, membuktikan lalainya program imunisasi, karena cara ini secara ilmiah merupakan yang paling efektif untuk mengenyahkan virus berbahaya. Namun, tak cukup imunisasi, isu kesehatan adalah lingkaran setan yang melibatkan kemiskinan, rendahnya pendidikan, kurangnya wawasan dan buruknya sanitasi.
Pada kasus polio anak di Purwakarta, ternyata diketahui anak tersebut tidak diimunisasi. Bahkan, saat digelar Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN), anak tersebut juga tidak ikut vaksin. Rupanya di sana ada penolakan alias antivaksin.
Adanya penetapan KLB serta gencarnya kembali imunisasi, diharapkan segera dapat mengubur virus polio ini selama-lamanya. Namun, tak cukup sampai di situ. Edukasi tentang vaksinasi, pola hidup sehat, produksi makanan yang halal dan menciptakan lingkungan yang bersih masih menjadi PR besar pemerintah. Tak hanya untuk mengatasi polio, juga mengurai karut marut dunia kesehatan.
Jaminan dan Edukasi
Tidak bisa dimungkiri, belakangan ini ada kalangan tertentu yang menyatakan antivaksin. Hal ini cukup menghambat program imunisasi dan capaiannya. Terlebih, di antara kalangan ini menjadikan agamawan sebagai latar belakang fatwa.
Isu seputar kehalalan zatnya, hingga konspirasi politik, mewarnai kontra vaksinasi. Hal ini membuat masyarakat bingung dan ragu mengikuti imunisasi, karena takut dosa. Faktanya, mereka yang memfatwakan keharaman imunisasi tidak memiliki dasar kajian yang kuat dan ilmiah. Sudah seharusnya jika pendalaman fakta soal vaksin ini diserahkan kepada ahli di bidangnya.
Karena itu, penting bagi pemerintah agar tegas memberi jaminan akan titik kritis vaksin ini, yaitu soal kehalalannya. Kita maklum jika umat Islam ragu, karena ketegasan pemerintah tidak ada dalam hal ini. Munculnya pro kontra vaksin tidak segera diredam dengan pembuktian-pembuktian yang menghilangkan keragukan.
Inilah tugas besar pemerintah, bagaimana menjamin keamanan, kehalalan dan kebermanfaatan vaksin ini. Selain itu, juga memberikan edukasi dan sosialisasi yang meluas kepada masyarakat tentang pentingnya vaksinasi. Namun, bisakah pemerintah yang dikendalikan sistem sekuler kapitalisme mampu menjamin semua ini? Melihat karut marut dunia kesehatan saat ini, rasanya jauh dari harapan.(*)
