Oleh. Eri
Muslimahtimes.com–Di saat masyarakat yang sedang mengalami kesulitan akibat kenaikan harga kebutuhan pokok. Pemerintah justru tidak melakukan tindakan konkrit untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Sebaliknya, pemerintah mengeluarkan kebijakan khusus untuk menarik para investor asing. Dengan memberikan keringanan pajak untuk investor asing yang menjalin kerja sama dalam berbagai peluang investasi di Indonesia.
Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menjanjikan berbagai insentif fiskal kepada investor Hong Kong seperti Tax Holiday, Tax Allowance, Investment Allowance, dan Super Deduction Tax. Berbagai hak istimewa atau ‘privilege’ yang tidak mungkin diberikan kepada masyarakat sendiri (tempo.co 9/1/25). Kebijakan ini disampaikan tidak lama setelah penerapan PPN 12 persen. Hal ini telah menyakiti hati masyarakat. Sepertinya, pemerintah tidak memiliki empati.
Banyak masyarakat yang tengah berjuang dalam kesulitan ekonomi, ancaman PHK dan sulitnya mencari pekerjaan. Inilah, sederet permasalahan yang tak mampu pemerintah selesaikan. Mirisnya, pemerintah lebih fokus dan proaktif dalam menarik minat investor asing.
Masyarakat mulai banyak menyadari bahwa sistem pemerintahan saat ini lebih mengutamakan kepentingan oligarki. Menariknya, sistem demokrasi selalu memberi ruang dominasi oligarki dan kepentingan kelompok tertentu. Sebab, melalui sistem demokrasi kapitalisme lahirlah berbagai kebijakan yang menguntungkan para kapitalis (oligarki).
Sistem demokrasi dan oligarki diibaratkan memiliki hubungan simbiosis mutualisme. Para kapitalis bisa mengatur kebijakan sesuai kehendaknya. Disamping itu, para penguasa membutuhkan modal untuk melanggengkan kekuasaannya. Meskipun prinsip sistem demokrasi yang berasal dari kuasa rakyat untuk mengambil keputusan secara luas, sangat bertolak belakang dengan kepentingan oligarki. Namun, sistem demokrasi sangat memungkinkan menumbuhsuburkan oligarki.
Oleh karena itu, penyebab penderitaan rakyat adalah penerapan sistem demokrasi kapitalisme. Maka, sistem rusak ini wajib dicabut sampai ke akarnya dan diganti dengan sistem shahih. Sistem yang menjadikan negara sebagai pelayan bagi rakyatnya bukan regulator bagi para kapitalis. Hanya sistem Islam yang mampu menghilangkan pengaruh oligarki.
Sistem Islam merupakan sistem yang menerapkan akidah Islam sebagai standar amal. Serta menjadikan hukum-hukum Islam yang diterapkan sebagai sistem kehidupan. Dalam sistem Islam, kedaulatan mutlak milik Allah Swt., bukan milik rakyat. Standar inilah yang menutup celah manusia yang lemah membuat aturan yang sarat kepentingan. Selain itu, syar’iat Islam menetapkan peran penguasa atau pemimpin umat sebagai pengurus (raa’in) dan penjaga (junnah). Sebagaimana hadis Rasulullah Saw.,
“Imam adalah raa’in (gembala) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR Bukhari)
”Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu perisai yang (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)nya.” (HR Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud)
Tugas seorang pemimpin yaitu melaksanakan hukum syariat dan memastikan kemaslahatan umat terwujud. Kalaupun pemimpin melanggar syar’iat, rakyat berhak mengoreksi penguasa. Hal ini memastikan bahwa pemimpin tidak akan menyalahi kekuasaan demi kepentingan kelompok tertentu dan menjalankan amanah sesuai syariat.
Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme yang bertumpu pada pemasukan pajak. Maka, sistem ekonomi Islam dalam memperoleh pendapatan dari pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan pos pendapatan lainnya seperti ghanimah, kharaj, fai, jizyah, dharibah dan lainnya. Untuk SDA yang termasuk kepemilikan umum dikelola oleh negara untuk kemaslahatan umat. Sedangkan asing atau swasta yang terlibat hanya sekadar jasa yang dibutuhkan negara untuk mengelola SDA tersebut.
Khusus pajak atau dharibah merupakan jalan terakhir pemerintah disaat baitul dalam keadaan kosong. Artinya, pajak dipungut berdasarkan kebutuhan baitulmal bukan pungutan tetap. Sehingga, masyarakat tidak merasa terbebani. Sebaliknya, menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan negara hanya akan memperburuk ekonomi dan meningkatkan angka kemiskinan.
Sudah saatnya masyarakat beralih pada sistem shahih. Sistem yang membawa kemaslahatan umat dan mampu mewujudkan kesejahteraan secara merata. Hanya Islam yang mampu mewujudkannya. Terbukti selama 13 abad peradaban Islam membawa kegemilangan, baik dalam bidang ilmu, ekonomi, keamanan, kesejahteraan benar-benar terwujud. Waallahu a’lam bis shawwab.
