Oleh. Wiratmi Anitasari, S.Pd
Muslimahtimes.com–Kesehatan merupakan kebutuhan dan modal dasar yang sangat dibutuhkan setiap orang. Layanan kesehatan gratis tentu menjadi hal yang sangat didambakan semua orang untuk saat sekarang, mengingat makin hari biaya penopang kebutuhan keluarga juga terus melonjak. Wajar jika ada pendapat kalau orang miskin dilarang sakit karena memang kenyataan di masyarakat layanan yang layak hanya didapat jika bersedia membayar mahal.
Baru-baru ini beredar kabar akan segera diluncurkan program cek kesehatan gratis. Menurut beritasatu.com pada Jumat, 3 Januari 2025 bahwa Bapak Presiden menganggarkan dana 4,7 triliun untuk program ini yang akan dimulai di bulan Februari ini.
Dilansir dari kompas.com 2 Pebruari 2025 bahwa Kementerian Kesehatan sudah menyiapkan 10.000 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan 20.000 klinik serta pedoman pelaksanaan programnya juga sudah disiapkan oleh Pemerintah. Dengan kondisi negeri saat ini, mampukah program ini menjamin kesehatan rakyat?
Peluncuran program cek kesehatan gratis ditengah himpitan beban hidup yang dirasakan masyarakat bak angin segar yang sangat dinanti, mengingat selama ini masyarakat harus merogoh kocek yang lumayan untuk mendapat layanan kesehatan yang memadai. Program BPJS hanya melayani peserta yang aktif membayar iuran setiap bulan. Bagi rakyat miskin yang tidak mampu membayar iuran hanya bisa pasrah dengan layanan kesehatan seadanya.
Tentu masih lekat dalam ingatan, beberapa waktu lalu rakyat sudah terbebani dengan kenaikan harga listrik, BBM, pajak dan gas sebagai bahan pokok kebutuhan masyarakat serta berbagai layanan yang menjadi hak rakyat dengan dalih kondisi keuangan negara yang menipis. Kebijakan program ini seolah tidak menjawab dan mengatasi permasalahan pokok yang harus segera diatasi.
Di tengah karut marut permasalahan korupsi dan setiap kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat sehingga terabaikan hak-hak rakyat, kebijakan ini terkesan sebagai kebijakan populis yang bertujuan membangun citra baik di mata masyarakat. Permasalahan kesehatan yang begitu komplek dengan berbagai kebijakan sebelumnya tidak menunjukkan makin terlayaninya hak-hak rakyat di bidang kesehatan.
Tenaga medis, faskes, rumah sakit, peralatan kesehatan, obat-obatan serta transportasi yang tidak merata di berbagai daerah menjadi permasalahan yang tidak ada ujungnya. Setiap kebijakan yang diambil hanya menguntungkan segelintir kelompok yang bermodal saja. Bahkan layanan kesehatan yang seharusnya menjadi tugas penguasa nyatanya dijadikan bisnis yang tidak pernah berpihak kepada rakyat.
Apalagi program ini tanpa disertai program penanganan pasca cek kesehatan gratis, maka program ini kurang efektif untuk menjamin kesehatan rakyat. Cek kesehatan hanya untuk mengetahui kondisi kesehatan dan jika ditemukan penyakit dan kondisi kurang baik lainnya maka diperlukan tindakan lebih lanjut untuk menyembuhkannya. Melihat kondisi ekonomi saat ini maka kecenderungan masyarakat dengan kondisi demikian sangat besar. Masyarakat lebih membutuhkan layanan kesehatan ini, bukan hanya sekedar cek kesehatan saja.
Memang bukan hal yang aneh di negeri ini karena sistem yang diterapkan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan adalah sistem sekuler kapitalis buatan manusia. Dalam penerapannya sistem kapitalis tidak melibatkan Allah SWT Al Khaliq, pencipta alam dan seisinya. Sistem kapitalis hanya berpihak kepada pemilik modal dengan asas manfaat yang tidak terbatas.
Saat ini sumber pemasukan negara hanya bertumpu dari pajak dan hutang sementara sumber daya alam yang melimpah di negeri ini justru dikuasai pihak asing dan segelintir orang saja. Negara hanya berperan sebagai regulator saja, maka resiko gagalnya program cek kesehatan gratis ini sangat besar. Belum lagi dari efektifitasnya diragukan dapat menjangkau merata seluruh lapisan masyarakat.
Selama ini rakyat sudah terbiasa mandiri dalam segala hal pemenuhan kebutuhan termasuk masalah kesehatan. BPJS yang diwajibkan kepada rakyat nyatanya tidak mampu melayani dan memberikan fasilitas kesehatan yang layak kepada rakyat yang seharusnya menjadi tanggungjawab negara.
Hal yang sangat berbeda dilakukan para pemimpin sistem Islam yang nyata mengurus dan menjamin kesehatan dan kesejahteraan rakyatnya. Sejarah membuktikan dengan penerapan sistem Islam yang bersumber dari AlQur’an dan Al Hadist mampu memberikan layanan secara merata dan gratis. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Imam atau penguasa adalah pengurus rakyat dan Dia bertanggungjawab terhadap rakyat yang diurusnya” (HR. AL-Bukhari)
Rasulullah SAW juga bersabda: “Tidaklah seorang hamba dijadikan Allah sebagai pemimpin yang mengurusi rakyat, lalu ia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan surga bagi dirinya.” (HR Muslim)
Pemimpin dalam sistem Islam dengan keimanan dan tanggungjawabnya akan berusaha menjalankan amanah dengan berdasarkan syariat Islam. Penerapan Islam kaffah dalam sistem Islam memberikan layanan gratis, tidak membeda-bedakan rakyat miskin dan kaya dan semuanya dimudahkan untuk mendapatkan layanan kesehatan secara paripurna. Bahkan juga berlaku bagi warga negara yang tidak beragama Islam juga mendapatkan hak yang sama.
Pembiayaan jaminan kesehatan dalam sistem Islam berasal dari Baitulmal yang mempunyai sumber pemasukan yang melimpah. Sumber daya alam diolah dan dikelola oleh negara dan hasilnya akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk berbagai fasilitas umum untuk kesejahteraan rakyat. Hanya dengan penerapan sistem Islam kesejahteraan rakyat terwujud dengan adil dan merata. Semua lapisan rakyat mendapat layanan terbaik tanpa dibeda-bedakan kelasnya. Sistem ini hanya bisa diterapkan dalam tatanan institusi yaitu Daulah Islamiyah. Wallahu a’lam bishowab
