Oleh: Liyanti Ummu Syifa
Muslimahtimes.com–Banyak masyarakat Indonesia saat ini memilih profesi menjadi pekerja migran, mengingat sulit dan mahalnya biaya hidup. Meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi seperti terkendala bahasa, keuangan, lingkungan yang baru, terutama dalam menghadapi masalah hukum yang ada di negara tujuan.
Menjadi pekerja migran seolah solusi praktis dalam menyelesaikan persoalan ekonomi, mereka memilih bekerja di luar negeri baik secara legal maupun ilegal, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan, demi memenuhi kebutuhan hidup yang semakin pesat, tanpa mempertimbangkan tantangan yang akan dihadapi, seperti faktor keselamatan pekerjaan yang tidak sesuai, adanya tindak kekerasan, perdagangan orang, gaji yang tidak dibayar, depresi hingga mengakibatkan sakit jiwa.
Seperti yang baru ini terjadi, yakni kasus penembakan pekerja migran di daerah perairan Malaysia.
Adanya penembakan terhadap 5 warga negara Indonesia, terjadi di perairan Malaysia. Aksi penembakan tersebut dilakukan oleh Agensi Penguatan Kekuasaan Maritim Malaysia ( APMM ), kejadian tersebut menewaskan seorang pekerja migran Indonesia, dan empat orang lainnya mengalami luka-luka, kejadian tersebut terjadi pada Jumat 24/1/2025, bukan hanya itu perlakuan diskriminatif juga sering dialami oleh para pekerja migran.
Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo dari catatannya menyatakan, ada 75 kasus penembakan yang dilakukan oleh otoritas bersenjata Malaysia, dalam kurun waktu 20 tahun belakangan ini, padahal sudah jelas kekerasan dengan senjata merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
Akan tetapi, pemerintah Indonesia tidak memiliki ketegasan dalam menyelesaikan berbagai kasus tersebut. Yang dilakukan hanya membuat nota protes diplomatik, akan tetapi tidak menyelesaikan secara tuntas, sehingga warga Indonesia diperlakukan semena-mena. Menurutnya, diplomasi perlindungan pemerintah Indonesia terhadap pekerja migran sangatlah minim, Kompas 29 Januari 2025.
Adanya fakta di atas membuktikan bahwa pekerja migran kita sering menghadapi berbagai ancaman, akan tetapi belum ada keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan kasus-kasus yang tersebut.
Kasus ini telah menyingkap masalah perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang tidak pernah terselesaikan.
Berbagai pihak baik dari pemerintah, maupun lembaga sosial masyarakat ( LSM ), telah menuntut penyelidikan terhadap pemerintah Malaysia, akan tetapi mereka lupa kelalaian negara dalam memberi perlindungan kepada pekerja migran Indonesia ( PMI ), padahal banyak kerja migran asal Indonesia yang tidak memiliki prosedural, baik dari segi bisnis, operasional, kesehatan serta keamanan.
Data dari pusat pelayanan terpadu pekerja migran Indonesia ( P2MI ), pada bulan November 2024, ada 5 juta orang pekerja migran yang non prosedural, sementara jumlah pekerja migran yang meninggal pada tiga tahun terakhir mencapai 1.300 orang.
Masalah perlindungan pekerja migran Indonesia adalah masalah multidimensi, yang tidak akan bisa diselesaikan dengan adanya satu kementerian baru, karena masalah ini menyangkut masalah tata kelola, pengangguran dalam negeri, sindikat pedagang global, dan liberalisasi tenaga kerjaan, serta penegakan hukum.
Hal yang masih mungkin untuk diperbaiki adalah memperkecil jumlah pekerja migran, dengan regulasi yang ketat, serta meningkatkan peluang lapangan kerja di dalam negeri.
Sayangnya pemerintah tidak mampu menyusun langkah-langkah tersebut, karena arah pembangunan kapitalistik yang selalu mengutamakan pertumbuhan ekonomi.
Kesalahan mendasar dalam memberi perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, adalah paradigma negara yang keliru, yakni melihat warga negara sebagai tenaga kerja penghasil uang, dan menjadi cadangan devisa yang menguntungkan.
Inilah cara berpikir kapitalis, yang menjadikan negara lemah dalam memberi perlindungan terhadap pekerja migran. Bertolak belakang dengan aturan Islam, yang memberikan paradigma atau konsep bahwa, warga negara adalah objek untuk diterapkannya politik ekonomi Islam. Negara akan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar orang per-orang, melalui berbagai mekanisme, baik itu sistem proses dan kerangka kerja, bahkan pengadaan lapangan kerja yang mudah, sehingga tidak harus menjadi pekerja imigran. Negara juga memberikan perlindungan terbaik bagi setiap warga negaranya, dengan memastikan setiap individu hidup dalam kondisi sejahtera.
Wallahu alam bisshawab.
