Oleh. Azizah, S.Pd
Muslimahtimes.com–Baru-baru ini Menko Polkam Budi Gunawan, mengatakan bahwa perputaran uang judi online di negeri ini telah mencapai Rp900 triliun sepanjang 2024. Rinciannya 8,8 juta adalah kalangan menengah ke bawah, sementara 97 ribu orang adalah anggota TNI-Polri dan 1,9 juta adalah pegawai swasta. Sementara 80 ribu orang berusia di bawah 10 tahun. Nominal ini diprediksi akan terus bertambah. (dikutip CNN indonesia,21 November 2024)
Banyak pihak yang terlibat dalam praktik kemaksiatan massal judi online ini, baik kalangan masyarakat biasa maupun pejabat. Catatan PPATK menunjukkan bahwa pemain judol di Indonesia berasal dari berbagai usia, mulai dewasa hingga anak-anak. Para pelaku dewasa berasal dari beragam latar belakang profesi, mulai dari polisi, tentara, wartawan, sampai PNS.
Para pemain judol berangkat dari usia dibawah 10 tahun hingga di atas 50 tahun. Bahkan, judol yang saat ini sudah merambah beragam usia dan beragam kalangan, nyatanya sekarang bukanlah urusan yang dianggap remeh. Sungguh ini berbahaya dan bersifat sistemis.
Digitalisasi dalam berbagai hal memang menjanjikan berbagai kemudahan teknologi dan informasi. Ibarat pisau bermata dua, bila disalahgunakan oleh manusia pasti berakibat pada kerusakan.
Akibat dari Sekularisasi
Dalam negara demokrasi yang mendewakan kebebasan dan perjudian sangat mungkin dilegalkan karena bisa menyumbang pendapatan negara. Tapi lain cerita ketika judi sudah merajalela, negara mulai kebingungan mencari cara untuk mencegahnya. Dalam sistem sekuler, agama ditempatkan pada posisi yang kurang penting.
Manusia bebas mengatur hidupnya sendiri tanpa campur tangan dari agama. Sehingga wajar saja bila aktifitas judi yang jelas-jelas diharamkan oleh islam, demi kebebasan akan dilegalkan oleh negara. Aturan negara bisa diutak atik sesuai dengan kepentingan pemangku kebijakan.
Saat ini judi dilarang oleh undang-undang, tetapi faktanya, aktivitas judi baik online maupun offline makin marak di tengah masyarakat. Negara tampak kebingungan menangani masalah ini, terutama judi online yang makin merajalela. Kiranya hal yang wajar bila ini terjadi.
Para panutan di negeri ini nyatanya banyak yang terlibat aktifitas judol yang kian marak saat ini. Mulai dari anggota DPR, para pejabat negara bahkan TNI Polri yang harusnya bertugas memberantas, malah terlibat juga. Bagaimana mungkin negara akan bisa memberantasnya?
Terlebih lagi, aturannya lumayan longgar. Pasal 303 KUHP terdapat frasa “kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. Maka frase itu bisa ditafsirkan bahwa perjudian bisa menjadi boleh ketika penguasa mengizinkan. Betapa mirisnya negara yang menerapkan demokrasi kapitalis. Aturan bisa diubah ubah untuk memenuhi kepentingan para penguasa.
Hanya Negara yang Mampu Menghentikan Judol
Hanya negara yang bisa menghentikan semua jenis kemaksiatan termasuk judi. Masyarakat tidak punya kekuatan penuh untuk menghilangkan semua jenis kemaksiatan. Mereka hanya bisa mencegah kemungkaran itu dengan lisan ataupun tulisan mereka.
Mereka tidak punya kekuatan untuk mencegah kemungkaran. Adapun negara dengan semua pirantinya pasti bisa mencegah kemungkaran dengan kekuasaan yang ada padanya. Negara bisa membuat aturan dan undang-undang yang melarang semua konten merusak bahkan memberi sanksi yang berat kepada para pelakunya.
Negara bisa secara langsung memblokir akun-akun yang memuat konten yang bisa merusak agama rakyatnya dengan mekanisme edukasi dan peringatan sebelumnya. Negara bahkan harus menciptakan suasana kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bernuansa islami yang akan melindungi rakyat dari berbagai jenis kemaksiatan termasuk judi.
Negara mana pun yang menerapkan sistem sekuler secara pasti akan menerapkan aturan yang terbebas dari campur tangan agama. Negara dengan corak kapitalisme telah kehilangan fungsinya sebagai pelindung dan penjaga rakyat.
Hanya Negara Khilafah Solusi Atasi Judol
Islam melalui pemerintahannya yakni Khilafah akan memberantas secara tuntas aktivitas perjudian apapun bentuknya dengan langkah langkah yang mencakup berbagai bidang baik itu bidang pendidikan, ekonomi maupun sosial. Penerapan sistem pendidikan Islam yang berlandaskan akidah Islam dengan tujuan membentuk cara berfikir dan cara berprilaku yang sesuai dengan Islami akan dilakukan. Pelajar akan menjadikan Islam sebagai patokan dalam melakukan semua perbuatannya. Kesenangan dunia bukanlah yang utama. Keridoan Allah adalah yang utama.
Negara juga akan menutup semua celah yang bisa membuka peluang terjadinya perjudian yang ada di tengah tengah msyarakat baik itu celah untuk judi online maupun offline. Pembiasaan mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran akan dijadikan sebagai amaliyah prioritas pada kehidupan masyarakat dan bernegara. Pembiasaan ini menjadi salah satu program yang penting dalam mencegah individu dari berbagai macam perbuatan maksiat.
Langkah yang lain adalah pemberian hukuman yang akan membuat pelakunya kapok sehingga tidak berbuat maksiat lagi. Demikian pula para pelaku perjudian akan diberi hukuman yang sesuai dengan level kemaksiatan yang mereka lakukan. Berikutnya adalah pemberian jaminan kepada rakyat untuk memenuhi kebutuhannya.
Dengan berbagai langkah yang menyeluruh seperti di atas, sudah semestinya tidak ada lagi alasan untuk melakukan perjudian. Dengan diberlakukan aturan Islam secara menyeluruh secara otomatis akan membentuk cara berpikir dan berprilaku yang baik yang sesuai dengan aturan Islam.
