Oleh. Nining Ummu Hanif
Muslimahtimes.com–Istilah Sekolah Rakyat ternyata bukan istilah baru bagi generasi orang tua ataupun kakek nenek terdahulu. Sekolah Rakyat ( SR) sudah ada sejak jaman pendudukan kolonial di Indonesia untuk penyebutan bagi pendidikan dasar yang kemudian menjadi Sekolah Dasar (SD) sekarang ini. Pada masa itu, SR ditujukan untuk anak-anak pribumi dan merupakan bentuk diskriminasi yang membatasi akses pendidikan berdasarkan ras dan status sosial.
Kendati berbeda, istilah Sekolah Rakyat kembali hadir setelah Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program pendidikan ini bekerja sama dengan Kemensos (Kementrian Sosial). Dikutip dari laman sekolahrakyat.kemensos.go.id, Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah yang bertujuan memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan. Demi mewujudkan pendidikan yang bisa dinikmati semua anak Indonesia. Sasarannya anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dengan target awal 100 unit lokasi di seluruh Indonesia, Sekolah Rakyat mulai beroperasi per 14 Juli 2025 sebanyak 63 sekolah , sedangkan 37 unit sekolah akan dibuka pada akhir Juli atau awal Agustus 2025. Sekolah Rakyat menyediakan pendidikan full gratis mulai jenjang dari tingkat SD, SMP, SMA dengan model asrama atau boarding scholl. Dipilihnya format boarding school agar selain mendapatkan pendidikan akademik, anak- anak juga mendapatkan pembentukan karakter dan rasa percaya diri.(Kompas.com, 21/7/25)
Program Sekolah Rakyat ini disinyalir merupakan cara untuk memutus rantai kemiskinan, karena data dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)sebanyak 227 ribu anak usia SD di Indonesia belum pernah sekolah atau putus sekolah, jenjang SMP 499 ribu anak dan SMA 3,4 juta anak.”Sedangkan bekerja memerlukan ijazah” , begitu yang disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI Robben Rico (detik.com,21/7/25)
Pertanyaan yang mengganjal adalah jika SR diperuntukkan hanya untuk anak- anak miskin apakah kualitas pendidikan yang diberikan sama dengan sekolah formal ? Lantas siapa yang berhak mendapatkan pendidikan gratis?
Diskriminasi Pendidikan dan Kebijakan Populis
Berbagai kekhawatiran itu muncul bukan tanpa alasan . Apabila kurikulum yang disampaikan di SR berbeda dengan di sekolah formal maka akan menimbulkan diskriminasi dan membuat disparitas tak ubahnya masa kolonial dulu. Negara terkesan hanya mengurusi pendidikan anak- anak miskin saja. Seharusnya pendidikan yang diberikan kepada siswa sesuai dengan standar yang ada, untuk semua anak, tidak ada diskriminasi hanya karena mereka tidak mampu.
Program Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak miskin dengan berbagai fasilitas gratis dari negara, menjadikan adanya tumpang tindih dalam pengelolaannya. Sekolah Rakyat ditangani oleh Kemensos, padahal seharusnya masalah pendidikan adalah ranah Kemendikbud. Sementara banyak problem sekolah negeri yang masih menjadi PR besar seperti kualitas sarana dan prasarana yang kurang memadai , kesejahteraan pengajar, serta jumlah dan kualitas tenaga pengajar . Bukannya membenahi yang sudah ada tapi malah membuat program baru yang tentu saja memerlukan anggaran yang lebih besar lagi.
Sejatinya Sekolah Rakyat bukan solusi untuk mengatasi atau memutus rantai kemiskinan. Faktanya kemiskinan yang terjadi adalah “kemiskinan struktural”. Kemiskinan yang diakibatkan struktur sosial yang sengaja diciptakan sehingga seseorang tidak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh kebutuhan hidup yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan karena kurangnya lapangan pekerjaan, banyaknya PHK, tingginya angka pengangguran, harga-harga kebutuhan pokok yang semakin naik tidak terkendali. Kemiskinan yang disebabkan karena sistem kapitalis yang dianut negara ini.
Oleh karena itulah, Sekolah Rakyat hanya solusi tambal sulam yang sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Sekolah Rakyat seperti halnya program MBG (makan bergisi gratis) merupakan dua kebijakan populis penguasa yang tidak menyentuh akar masalah. Tidak serta merta dengan anak-anak miskin masuk SR maka masalah pengangguran teratasi, atau dengan mendapatkan MBG anak- anak terbebas dari gizi buruk. Karena tanpa adanya perencanaan,pengawasan dan kontinuitas program, MBG dan Sekolah Rakyat malah akan menjadi ladang korupsi baru bagi oknum pejabat.
Beginilah imbas penerapan sistem kapitalis, negara hanya sebagai regulator bagi oligarki. Kepentingan rakyat menjadi komoditas jual beli antara oligarki dan pengusaha. Orientasi pendidikan pun semata diarahkan untuk materi agar bisa segera terjun ke dunia kerja.
Pendidikan dalam Islam
Berbeda halnya jika negara menganut sistem Islam .Hukum menuntut ilmu dalam Islam wajib bagi setiap muslim wajib laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu negara memberikan jaminan pendidikan bagi setiap individu. Negara wajib menyediakan pendidikan secara gratis kepada seluruh rakyat tanpa diskriminasi agama, suku, ras, dan status ekonomi dan sosial mereka.
Orientasi pendidikan dalam Islam menghasilkan individu yang bertakwa dengan dasar akidah Islam. Semua fasilitas sarana dan prasarana disediakan oleh negara secara gratis. Negara juga memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk anak-anak yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Guru juga diberikan tunjangan secara layak oleh negara.
Sumber pembiayaan pendidikan sepenuhnya ditanggung negara, yaitu kas baitulmal . Sumber baitulmal berasal dari kharaj, ghanimah, jizyah, khumus dan dari sumber pemilikan umum seperti kekayaan alam, tambang minyak dan gas. Selain itu negara Islam juga menjamin kesejahteraan seluruh rakyat dan menjamin ketersediaan lapangan kerja yang seluas- luasnya dengan membuka industri- industri padat karya.
Maka di sinilah pentingnya peran negara/ penguasa sebagai junnah bagi rakyatnya. Rasulullah SAW bersabda: “Imam (Khalifah) adalah ra’in dan ia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” (HR. Ahmad, Bukhari)
Wallahu ‘alam bishshawab
