Oleh. Rahma Al-Tafunnisa
Muslimahtimes.com–Sekolah Rakyat masih terdengar asing di telinga kita. Apalagi kita yang berada cukup jauh dari perkotaan. Sudah banyak program yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan tapi faktanya sampai hari ini kemiskinan tidak juga lenyap dari kehidupan kita. Presiden RI, Prabowo Subianto, meluncurkan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya memutus rantai kemiskinan yang telah berlangsung dalam beberapa generasi. Program terkait menjadi langkah strategis untuk memberikan akses pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Adapun Sekolah Rakyat hadir dengan tiga prinsip utama, yakni memuliakan wong cilik, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin. Dalam forum yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tersebut, Robben memaparkan data yang cukup mengejutkan. Sebanyak 227.000 anak usia sekolah dasar (SD) di Indonesia belum pernah sekolah atau putus sekolah. Angka ini melonjak pada jenjang sekolah menengan pertama (SMP) sebanyak 499.000 anak dan sekolah menengah atas (SMA) sebanyak 3,4 juta anak. Jawa Tengah menjadi provinsi dengan angka putus sekolah tertinggi kedua pada jenjang menengah, dengan 44.800 anak usia SMP dan 464.000 anak usia SMA tercatat tidak bersekolah.
Namun, di sisi lain. Terdapat berbagai kendala di lapangan, seperti dikutip dari media Pikiran Rakyat – Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) A Pajajaran Bandung menghadapi tantangan serius di awal tahun ajaran baru. Ruang belajar mereka berkurang dari empat menjadi tiga ruangan, akibat digunakan oleh Sekolah Rakyat, program dari Kementerin Sosial (Kemensos). Kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak signifikan pada kualitas pembelajaran siswa, mengingat karakteristik siswa di sana yang merupakan difabel. Bagi siswa yang mengalami tunanetra misalnya, mereka sangat mengandalkan pendengaran saat belajar. Saat ruang kelas berkurang, pengurus terpaksa memandatkan siswa di kelas yang tersisa. Sehingga, dalam satu kelas ada dua guru yang mengajar.
Belum lagi soal status lahan yang digunakan SLBN A Pelajaran. SLBN Pelajaran di Wyata Guna berdiri di atas lahan yang dimiloiki Kemensos. Upaya untuk memperjuangkan agar SLBN A Pelajaran berdiri di atas lahan sendiri sudah lama dilakukan. Namun belum ada hasil yang memuaskan.
Pemerintah memunculkan program Sekolah Rakyat (SR) sebagai satu langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Program ini merupakan inisiatif langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang selama ini sulit mengakses pendidikan berkualitas.
Sejatinya jika melihat faktanya Sekolah Rakyat bukanlah solusi yang benar-benar mengentaskan kemiskinan. Karena realita hari ini kemiskinan yang terjadi adalah kemiskinan struktural, yaitu kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh struktur sosial ekonomi yang tidak adil, sehingga menghambat sebagian masyarakat untuk mengakses sumber daya dan peluang yang tersedia. Kondisi ini menyebabkan kelompok masyarakat tertentu terperangkap dalam kemiskinan, bahkan jika mereka berusaha untuk keluar dari situasi tersebut.
Demikian juga problem pengangguran tidak lantas terealisasikan dengan anak-anak keluarga miskin masuk Sekolah Rakyat. Faktanya hari ini PHK marak. Seperti yang terjadi di berbagai wilayah, termasuk di wilayah Bandung. Terdapat 951 warga kota Bandung kena PHK sepenjang tahun 2025. Mereka yang terdampak ini berasal dari berbagai macam sektor pekerjaan seperti hotel, manufaktur hingga ritel.
Selain itu juga lapangan pekerjaan memang langka. Hal ini menjadi tantangan nyata bagi pencari kerja di Indonesia saat ini. Seharusnya negara mempunyai kewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan dan tidak ada lagi kemiskinan yang marak terjadi seperti saat ini.
Semua adalah akibat dari penerapan sistem kapitalisme, yang mernempatkan negara hanya sebagai regulator oligarki. Negara tdak menjadi pengurus rakyat, baik dalam menyediakan layanan Pendidikan dan menjamin kesejahteraan rakyat.
Sekolah Rakyat memang gratis, namun hal ini menunjukkan negara hanya mengurus rakyat miskin yang tak mampu sekolah. Padahal hari ini masih banyak problem pada sekolah negeri, baik terkait kualitas pendidikan maupun sarana dan prasarana yang belum memadai, kecukupan dan kualitas tenaga pendidik dan lain-lain. Nampaknya Sekolah Rakyat hanya sekadar solusi tambal sulam yang tidak menyelesaikan persoalan masyarakat juga kebijakan populis seperti MBG yang tidak menyentuh akar masalah.
Islam menjadikan pendidikan dengan kualitas terbaik berada dalam tanggungjawab negara, pada semua rakyat, miskin maupun kaya, pada semua jenjang pendidikan dan dengan pembiayaan yang ditanggung penuh oleh negara. Negara Islam memiliki sumber dana yang mumpuni. Negara juga menjamin kesejahteraan dan juga lapangan kerja negara dalam Islam adalah rain dan junnah, yang akan terwujud dengan penerapan syariat Islam secara kaffah.
Wallahua’lam biishawab
