Oleh. Eni Imami, S.Si, S.Pd
Muslimahtimes.com–Setelah delapan dekade merdeka, wajah pendidikan di negeri ini masih suram. Selain masalah kurikulum yang bergonta-ganti, akses dan fasilitas pendidikan juga belum merata. Pendidikan yang sejak awal diletakkan sebagai fondasi utama dalam pembangunan bangsa, kondisinya sangat memprihatikan.
Wajah Buram Pendidikan
Pendidikan di pelosok desa seperti Seko, Luwu Utara, Sulawesi Selatan kondisinya sangat memprihatinkan. Ruang kelas beralaskan tanah dan berdinding papan. Akses menuju sekolah tersebut juga ekstrem. Harus melewati kubangan lumpur, jalan yang becek serupa bubur saat hujan dan medan yang naik turun. (Kompas.id, 16-08-2025)
Kisah di Seko, hanya secuil dari wajah buram pendidikan di negeri ini. Menurut data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), pada tahun ajaran 2024/2025 dari 1,18 juta ruang kelas SD, 60,3% dalam kondisi rusak. Dengan rincian 27,22% rusak ringan, 22,27% rusak sedang, dan 10,81% rusak berat. Hanya 39,7% ruang kelas yang kondisinya baik.
Selain masalah infrastruktur sekolah, wajah suram pendidikan juga dihiasi oleh rusaknya moral pelajar. Kasus tawuran, pergaulan bebas, kriminalisasi guru juga kerap terjadi. Terkait kualitas guru dan kesejahteraanya juga menyisahkan masalah. Wajah buram ini menunjukkan bahwa pendidikan belum menjadi prioritas utama dalam pembangunan bangsa, dan menjadi PR besar bagi negeri ini.
Kapitalisme Ilusi Pendidikan Berkualitas
Suramnya wajah pendidikan di negeri ini sejatinya bukan sekadar persoalan lemahnya pemerataan fasilitas pendidikan, tetapi akibat dari sistem yang diterapkan, sistem sekularisme-kapitalis. Pendidikan dalam sistem ini tidak dipandang sebagai hak dasar masyarakat yang harus dijamin oleh negara. Melainkan dipandang sebagai komoditas yang dapat dikomersilkan.
Penguasa dalam sistem sekularisme-kapitalis, berperan sebagai regulator ketimbang penyedia utama layanan pendidikan. Alhasil banyak sekolah swasta tumbuh dengan pesat dan berbiaya mahal. Sedangkan sekolah negeri dengan keterbatasan dana tumbuh dengan fasilitas seadanya dan kualitasnya tertinggal jauh dari sekolah swasta. Dalam sistem Sekularisme-Kapitalis, hubungan penguasa dengan rakyat seperti pedagang dan pembeli. Jika rakyat ingin mendapatkan pendidikan berkualitas, maka harus membayar dengan harga mahal kepada penguasa.
Persoalan pendidikan seakan tak pernah terurai, berkelindan dengan masalah lainnya, seperti ekonomi dan politik pemerintahan. Sudah jamak dipahami bahwa sumber pendapatan negara terbesar berasal dari pajak dan utang. Sumber daya alam yang sebenarnya berpotensi menjadi sumber pendapatan negara justru dikomersialisasi dan dikuasi oleh Asing. Jika negara hendak memperbaiki kualitas pendidikan dengan alokasi anggaran yang besar, lagi-lagi rakyat yang akan terkena imbasnya, pajak dinaikkan dengan berbagai jenisnya dengan alasan untuk menutupi anggaran negara.
Sistem Islam Memprioritaskan Pendidikan
Sistem Islam sangat memprioritaskan pendidikan. Hal ini terbukti dengan tumbuhnya lembaga-lembaga pendidikan Islam, majelis ilmu, serta lahirnya para ulama dan ilmuwan diberbagai disiplin pengetahuan pada era Khilafah Islam. Bahkan lembaga tersebut masih eksis hingga sekarang, seperti Universitas Al-Azhar (975-sekarang) di Mesir, Al-Qarawiyyin (859-sekarang) di Fez, Maroko, dan Sankore (989-sekarang) di Timbuktu, Mali, Afrika.
Sistem Islam memandang bahwa pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Oleh sebab itu, negara wajib menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh warga negara secara cuma-cuma dan berkualitas.
Negara menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, meliputi perpustakaan, laboratorium, dan gedung-gedung yang memadahi secara merata tanpa ada perbedaan wilayah. Demikian pula tunjangan dan gaji guru diberikan dengan cukup, sehingga guru tidak perlu mencari penghasilan tambahan untuk menyambung hidup. Guru fokus mendidik dan memajukan pendidikan di sekolah.
Menyelenggaran pendidikan berkualitas tentu butuh ditopang dengan anggaran yang besar. Dengan penerapan sistem ekonomi Islam, negara memiliki sumber pendapatan yang berlimpah berbasis syariat Islam, bukan berbasis pajak dan utang. Keuangan negara ada dalam baitulmal dengan pos-pos pendapatan dan pengeluaran yang sudah ditetapkan. Ada sumber pendapatan dari harta milik negara, harta milik umum yang dapat membiayai segala urusan rakyat termasuk pendidikan. Bagi individu rakyat yang kaya pun boleh mendirikan lembaga pendidikan. Namun, bukan untuk dikomersialkan tetapi dalam rangka turut mencerdaskan anak bangsa.
Dengan sistem Islam, tidak hanya pendidikan yang dijamin, tetapi kebutuhan pokok lainnya seperti sandang, pangan, papan, dan kesehatan, serta pekerjaan yang layak bagi warganya. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Selayaknya, masyarakat segera tersadar bahwa sistem Islam memberikan solusi atas segala persoalan dan layak diterapkan sebagai pengganti sistem sekularisme-kapitalis yang menyengsarakan ini. Wallahu a’lam Bishawab
