Oleh. Hana Annisa Afriliani, S.S
MuslimahTimes.com–Di penghujung bulan yang bertabur seremonial perayaan kemerdekaan, ada perih yang dirasakan rakyat negeri ini. Ya, nasib rakyat nyatanya belum merdeka sebagaimana yang ramai diteriakan. Gagahnya Sang Merah Putih mengudara, tak mampu menyembunyikan derita rakyat di bawahnya yang terinjak nasibnya oleh sistem yang ada. Betapa tidak, di tengah jeritan rakyat akibat kenaikan pajak bumi dan bangunan di berbagai daerah, para anggota DPR sibuk berjoget ria merayakan kenaikan tunjangan yang fantastis. Sungguh potret yang sangat kontradiktif. Sangat miris!
Berbagai kebijakan zalim yang ditelurkan di negeri ini, memicu aksi massa dari kalangan buruh di berbagai daerah pada 28 Agustus 2025. Aksi membawa enam tuntutan utama, di antarannya menuntut penghapusan outsourcing dan tolak upah murah (HOSTUM). Buruh mminta Upah Minimum Tahun 2026 naik sebesar 8,5 sampai 10,5 persen.
Dilansir oleh cnnindonesia.com (29-08-2025) bahwa di Surabaya, ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur melalukan aksi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur. Massa yang mengenakan topeng Sri Mulyani berbaris sambil mengusung spanduk kritik dan tuntutan aksi, salah satunya bertuliskan Hapus pajak pesangon, hapus pajak THR dan hapus pajak THR.
Suara Rakyat Dibungkam
Demokrasi yang mengagungkan kebebasan berpendapat, nyatanya malah membungkam suara rakyat. Aksi buruh di berbagai daerah disikapi represif oleh apparat. Gas air mata ditembakkan bahkan terakhir sebuah mobil Rantis Brimob melaju kencanmg di tengah kerumunan massa aksi demi membubarkannya. Namun, mirisnya, dua orang drivel ojek online yang tertabrak bahkan dilindas. Ironisnya, salah satu dari keduanya dikabarkan wafat.
Sungguh memprihatinkan. Semakin nyata bahwa sistem kehidupan hari ini tidak mampu memberikan rasa keadilan kepada rakyatnya. Pengusa yang ada pun tidak menjalankan amanah kepemimpinannya sebagai pemelihara urusan rakyatnya, melainkan hanya melayani kepentingan segelintir elite. Ketika dikritik, penguasa menggunakan tangan apparat untuk membungkamnya.
Kepemimpinan adalah Amanah
Dalam Islam, kepemimpinan adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Oleh karena itu, tidak mudah menjadi pemimpin, karena sejatinya kursi kepemimpinan bukan untuk popularitas atau ladang meraup kekayaan pribadi. Sebaliknya, menjadi pemimpin berarti siap berkorban untuk membela kepentingan rakyat.
Namun sayangnya, di sistem kapitalisme hari ini, narasi membela kepentingan rakyat hanya sebatas omon-omon tanpa bukti nyata. Karena faktanya, penguasa lebih banyak berpihak kepada kepentingan para pemilik modal, bukan rakyat. Buktinya berbagai kekayaan alam diserahkan penguasaannya kepada pihak swasta, baik local maupun asing. Akhirnya, negara lebih banyak menggantungkan pendapatan negara dari sector pajak. Dan akhirnya lagi-lagi rakyat menjadi korbannya.
Kesejahteraan menjadi sebuah ilusi selama sistem kapitalisme berkuasa. Karena hakikatnya sistem ini layaknya ring tinju tanpa kelas. Yang kuat yang akan memenangi pertarungan. Hukum rimba. Negara hanya berperan sebagai regulator saja, yakni perantara antara rakyat dan pihak swasta seabgai penyedia layanan. Negara tidak berperan sebagai pemelihara urusan rakyatnya. Ini sungguh sebuah bencana dalam peradaban.
Akar persoalan dari ini semua adalah dijauhkannya syariat Islam sebagai pengatur dalam urusan manusia, termasuk dalam urusan bernegara. Sekularisme lah yang menjadi ruh dalam kehidupan hari ini. Agama diletakkan hanya di sudut-sudut privat peribadatan yang bersifat ritual, sementara dalam berekonomi dan berpolitik, aturan Islam tidak dipakai.
Doa yang pernah dipanjatkan oleh Rasulullah saw ini layaknya menjadi bahan muhasabah bagi kita, bahwa sejatinya kita harus hijrah menuju sistem Islam kaffah.
“Ya Allah, siapa saja yang memimpin urusan umatku ini, yang kemudian ia menyayangi mereka, maka sayangilah dia. Dan siapa saja yang menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia” (HR. Muslim)
