Oleh. Sari Ramadani, S.Pd
Muslimahtimes.com–Kasus meninggalnya Raya seorang balita berusia 4 tahun akibat infeksi cacingan akut di Sukabumi kembali membuka mata publik tentang lemahnya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Anak malang tersebut terlambat ditangani karena orang tuanya kesulitan untuk menanggung biaya berobat, hingga akhirnya nyawanya tidak dapat diselamatkan. Hal ini bukan sekadar kasus medis, tetapi potret nyata gagalnya negara dalam memastikan hak dasar warga negara atas kesehatan yang layak.
Potret menyedihkan itu terlihat jelas ketika video tubuh mungil Raya yang dipenuhi cacing gelang beredar di media sosial. Hasil CT scan menunjukkan infeksi parasit sudah menyebar hingga ke organ vital seperti pernapasan dan otak. Bahkan, keluarganya menyaksikan sendiri bagaimana cacing sepanjang 15 sentimeter keluar dari hidung Raya ketika dirawat di rumah sakit. Dugaan komplikasi tuberkulosis meningitis makin memperparah kondisinya. Raya lahir dari keluarga miskin, diasuh oleh orang tua dengan keterbatasan ekonomi bahkan mental, serta tumbuh di bawah rumah panggung kotor yang dipenuhi kotoran ayam. Lingkungan inilah yang menjadi sumber infeksi. Lembaga sosial Rumah Teduh akhirnya mengevakuasinya ke rumah sakit pada 13 Juli 2025 (beritasatu.com, 20/08/2025).
Namun, harapan untuk sembuh nyatanya terhalang masalah administrasi. Keluarga Raya tidak memiliki Kartu Keluarga maupun BPJS, sehingga pihak rumah sakit memberi waktu tiga kali 24 jam untuk melengkapi dokumen. Syarat itu tidak pernah terpenuhi, sehingga membuat biaya perawatan harus ditanggung sendiri. Dalam sembilan hari, tagihan menembus puluhan juta rupiah, jumlah yang tidak mungkin dipenuhi keluarganya. Pada 22 Juli 2025, Raya akhirnya berpulang, meninggalkan luka mendalam sekaligus peringatan keras bahwa sistem perlindungan sosial dan kesehatan di negeri ini masih belum berpihak pada rakyat miskin.
Tragedi ini juga menjadi perhatian pemerintah. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menilai kasus Raya sebagai pelanggaran serius terhadap hak anak. Hak atas kesehatan, pengasuhan, lingkungan hidup layak, serta perlindungan dari penyakit. Ia menegaskan bahwa kisah ini harus menjadi peringatan bagi seluruh pihak, mulai dari tetangga, pemerintah desa, daerah, hingga pusat, agar lebih peduli dan tidak membiarkan tragedi serupa terulang (m.tribunnews.com, 21/08/2025).
Meski tim medis berupaya maksimal, nyawa Raya tetap tidak tertolong. Dokter Irfan Nugraha menjelaskan, kasus seperti ini sebenarnya jarang terjadi dan harusnya bisa dicegah jika ada penanganan lebih awal. Sayangnya, keterlambatan penanganan membuat kondisinya makin parah. Lingkungan rumah yang tidak layak dan minim perhatian kesehatan menjadi pendukung berakhirnya hidup seorang anak tidak berdosa.
Kepergian Raya bukan hanya duka keluarga, tetapi juga tamparan keras bagi negara. Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani, menyebut tragedi ini sebagai bukti nyata bahwa sistem perlindungan sosial dan kesehatan belum menjangkau seluruh masyarakat. Menurutnya, perangkat desa, posyandu, hingga bidan seharusnya menjadi yang terdepan dalam menjaga kesehatan warga.
Jika sistem deteksi dini berjalan, kematian Raya semestinya bisa dicegah. Ia juga menyoroti lemahnya pendataan keluarga miskin, sehingga banyak yang tidak terdaftar sebagai penerima manfaat hanya karena tidak memiliki dokumen kependudukan atau jaminan kesehatan. Perlindungan sosial, tegas Netty, tidak boleh berhenti pada prosedur administratif, melainkan harus benar-benar hadir saat rakyat membutuhkannya (kompas.com, 22/08/2025).
Dari rangkaian fakta tersebut, jelaslah bahwa pelayanan kesehatan di negeri ini masih jauh dari kata layak. Sistem yang ada hanya berhenti pada formalitas semata, di samping prosedur yang berbelit membuat rakyat kecil makin sulit mengakses layanan. Negara juga terlihat abai dalam memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya, membiarkan kelompok lemah berjuang sendiri dengan penderitaan yang seharusnya bisa dicegah.
Realitas ini sejatinya merupakan buah dari sistem kapitalisme yang diterapkan di negeri ini. Mereka yang memiliki akses dan privilege bisa memperoleh pelayanan kesehatan terbaik, sementara rakyat miskin makin terpinggirkan. Kesehatan seakan menjadi barang mahal, bukan hak dasar. Padahal, negara seharusnya hadir sebagai penjamin kesejahteraan, bukan hanya untuk yang mampu, tetapi untuk semua kalangan, apalagi bagi mereka yang lemah dan tidak berdaya.
Islam menawarkan jalan keluar yang berbeda. Dalam sistem Islam, kesehatan adalah tanggung jawab negara, bukan beban individu. Negara wajib menyediakan layanan kesehatan terbaik, gratis, dengan prosedur sederhana, sehingga bisa diakses semua kalangan tanpa diskriminasi. Selain itu, masyarakat Islam dibangun atas dasar kepedulian sosial yang kuat. Seorang muslim tidak akan membiarkan tetangganya kelaparan atau sakit tanpa pertolongan, sebab iman mendorong setiap orang untuk peduli dan segera menolong.
Sejarah mencatat, di masa Khilafah, layanan kesehatan diberikan gratis dengan fasilitas terbaik tanpa membeda-bedakan status sosial. Negara hadir sebagai pelindung sejati rakyat, bukan sekadar simbol dalam teks hukum. Tragedi seperti yang menimpa Raya seharusnya tidak terjadi dalam sistem yang menjadikan nyawa rakyat sebagai prioritas utama.
Kematian Raya menjadi alarm keras bagi bangsa ini, sebab tanpa perubahan mendasar, kasus serupa bisa terulang kembali. Sudah saatnya negara menjalankan kewajibannya secara nyata, menjamin hak hidup dan kesehatan anak-anak, terutama mereka yang lahir dari keluarga miskin. Sebab, anak-anak seperti Raya seharusnya tumbuh dengan ceria, bukan meninggal karena sistem yang abai.
Rasulullah pernah bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam (pemimpin) adalah pemimpin atas manusia, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. Bukhari & Muslim)
Wallahualam bissawab
