Oleh. Isma Khasanah
Muslimahtimes.com–Di tengah kehidupan yang semakin sulit, pajak yang kian mencekik, banyak PHK dan pengangguran di mana-mana terdengar kabar pemerintah menaikkan tunjangan bagi anggota DPR. Tentu saja hal ini bertolak belakang dengan kebijakan Presiden Prabowo yang menegaskan terkait efisiensi anggaran. Mirisnya lagi, rakyat diberi beban wajib pajak tapi anggota DPR dibebaskan dari beban pajak. Wajar, jika kebijakan ini memicu kemarahan publik dan terjadi demo besar-besaran di berbagai kota dan di pusat Jakarta.
Dilansir dari inews.id, (21-8-2025), anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang menjadi perbincangan. Hal ini terjadi karena mereka mendapat kenaikan tunjangan yang nilainya cukup tinggi pada periode 2024-2029. Misalnya tunjangan pengganti rumah dinas mencapai Rp50 juta per bulan. Tunjangan beras yang awalnya Rp10 juta menjadi Rp12 juta. Tunjangan bahan bakar yang awalnya Rp4-Rp5 juta, kini mereka mendapatkan Rp7 juta.
Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-520/MK.02/2015, terdapat sejumlah tunjangan yang memanjakan anggota DPR RI selama mengemban jabatannya. Anggota DPR misalnya mendapat fasilitas kredit mobil Rp70 juta per periode. Angka yang sangat fantastis dan tidak sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin melakukan efisiensi anggaran. Apabila ditotal, anggota DPR RI periode 2024-2029 mendapat tunjangan sebesar Rp58 juta per bulan. Sementara total gaji yang didapatkan mereka dalam satu bulan atau 20 hari kerja sebesar Rp118,9 juta.
Tak dapat dihindari, kebijakan ini memicu amarah rakyat yang sedang mengalami kesulitan karena terhimpit beban hidup, gelombang unjuk rasa terjadi di berbagai daerah termasuk di Banten. Sekitar 15 orang diamankan oleh Kepolisian Polda Banten saat aksi demonstrasi yang berujung kericuhan di kawasan Ciceri, Kota Serang, pada Sabtu (30/8) malam. Beberapa di antara mereka merupakan pelajar.
Kapolda Banten, Brigjen Pol Hengki, mengatakan bahwa pengamanan para pelajar tersebut dilakukan sebagai upaya pembinaan. Peristiwa ini merupakan bagian dari demonstrasi besar yang diikuti ratusan mahasiswa dari berbagai kampus. Massa aksi yang kompak mengenakan pakaian serba hitam memulai unjuk rasa dengan berjalan kaki dari Kampus 1 UIN SMH Banten. (Liputan6com, 31-8-2025)
Di Tangerang, Himpunan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD Kabupaten Tangerang. Tujuannya yaitu untuk menyalurkan aspirasi dan tuntutan yang diterima oleh anggota dan pimpinan DPRD. Para mahasiswa meminta agar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang mengklarifikasi atas pernyataan terkait isu kenaikan tunjangan. Kemudian, mereka mendesak Bupati Tangerang mencabut dan membatalkan Perbup Nomor 1 Tahun 2025, serta meminta Bupati, DPRD, dan Kapolresta Tangerang menjamin tidak adanya represifitas terhadap massa aksi. (Metrotvnews.com, 1-9-2025)
Kenaikan Tunjangan DPR Menyakiti Hati Rakyat
Gaji dan tunjangan DPR didanani oleh APBN yang sumber utama pemasukannya ialah dari hasil keringat rakyat melalui pungutan pajak. Kebijakan yang terlihat tidak adil tersebut sangat melukai hati rakyat, terlebih kenaikan tunjangan tersebut dianggap tidak selaras dengan kinerja DPR yang dinilai masih jauh keberpihakannya terhadap kepentingan rakyat. Rakyat sungguh kecewa, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang penuh dengan ketidakpastian dan sempitnya lapangan pekerjaan.
Jelas, hal ini menimbulkan kesenjangan sosial antara kondisi ekonomi rakyat dengan wakil rakyat. Gelombang aksi unjuk rasa pun terjadi di berbagai daerah hingga menelan korban jiwa. Tersiar kabar seorang driver ojol yang sedang bekerja memenuhi orderan tewas dilindas aparat. Melihat kejadian ini yang beredar luas di media sosial, lebih memicu kemarahan rakyat. Mereka berteriak, “tanpa dilindas kami pun sudah tertindas.” Namun apa daya, aspirasi rakyat dibungkam dengan peluru dan gas air mata. Kritik dan saran yang telah diupayakan untuk sampai kepada anggota dewan hanya bertepuk sebelah tangan. Demokrasi yang katanya suara rakyat adalah suara Tuhan tak juga membuka hati anggota DPR untuk menemui para peserta aksi unjuk rasa di luar gedung.
Inikah demokrasi yang sering dipuja karena dianggap sebagai sistem paling adil ? Apa arti demokrasi jika suara rakyat kecil dikalahkan oleh suara pemilik modal ? Bukankah itu artinya demokrasi telah berubah menjadi panggung oligarki? Dengan melihat fakta banyaknya konflik agraria seperti yang terjadi pada tragedi Wadas, perampasan lahan secara paksa di pulau Rempang dan Galang ditambah kasus pagar laut PIK2 yang sarat dengan proyek oligharki dan sebagainya, cukup menjadi fakta bahwa demokrasi telah mati. Sistem yang telah mati tak layak lagi diperbaiki melainkan harus diganti.
Banyak media menyiarkan tuntutan para demonstran yaitu 17+8 tuntutan rakyat kepada anggota DPR, menuntut reformasi total karena DPR dinilai tidak amanah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif. Di mana selalu mengaku sebagai representasi rakyat, namun sebaliknya malah menindas rakyat. Lalu pertanyaan yang sangat krusial adalah apakah dengan dibubarkannya DPR sebagai lembaga representasi rakyat, permasalahan bangsa akan selesai dan kezaliman pemimpin berakhir?
Jika DPR diganti dengan nama lembaga baru dan orang yang baru, adakah yang dapat menjamin bisa amanah dalam menjalankan tugasnya? Hal ini sangat kecil kemungkinannya untuk terwujud. Berarti ada hal lain yang harus diganti, yaitu sistem. Ibarat pohon, sistem adalah akarnya, orang yang menjalani sistem adalah rantingnya. Akar yang lemah dan sakit harus diganti dengan akar yang baru, jadi mesti dicabut pohonnya hingga ke akarnya bukan malah sibuk memotong rantingnya, namun akarnya lupa dibongkar , karena inti masalah kezaliman pemimpin ada di sistem bukan hanya diganti orang atau pemimpin.
Pertanyaannya, sistem bagaimana yang cocok untuk mengatur tatanan hidup masyarakat? Jawabannya adalah sistem Islam. Islam memiliki sistem pemerintahan yang disebut Khilafah, tercatat dalam sejarah bahwa sistem Islam merupakan sistem paling ideal di antara sistem lain yang pernah digunakan untuk mengatur ketatanegaraan. Karena Islam sistem yang sempurna di mana pemimpin memiliki kewajiban melayani rakyat dan menjamin kesejahteraan rakyat. Dalam Islam dikenal majelis umat yang memiliki fungsi sebagai tempat menampung aspirasi rakyat dan lembaga yang memberikan muhasabah terhadap pemerintah.
Wakil Rakyat Sistem Sekuler vs Islam
Fenomena gaji dan tunjangan DPR yang begitu fantastis membongkar wajah asli demokrasi kapitalis, bahwa hakikat jabatan wakil rakyat dalam sistem sekuler adalah untuk meraih kekayaan pribadi. Politik transaksional antara pejabat dan konglomerat menjadi hal yang lumrah, sebab tujuan utama dalam menduduki kekuasaan bukan untuk mengurus kepentingan publik. Dalam sistem sekuler kekuasaan dan jabatan tak dianggap sebagai amanah, melainkan sumber komoditi, sehingga tujuan meraih kursi legislatif tiada lain kecuali untuk memperkaya diri.
Bahkan, dalam hal menentukan kewenangan anggaran untuk diri sendiri pun diberi hak istimewa oleh negara, ditambah lagi ada hak imunitas (kekebalan hukum). Hal inilah yang dijadikan cara pintas wakil rakyat agar aman dari jeratan hukum apabila terlibat kasus korupsi dan kolusi. Sehingga wajar bila jabatan yang diemban seringkali disalah gunakan.
Berbeda dengan sistem Islam, hakikat jabatan dalam Islam adalah amanah besar yang kelak akan dihisab, tidak hanya di hadapan manusia tapi juga di hadapan Allah Swt. Majelis umat (wakil rakyat dalam sistem Islam) bukanlah tempat untuk memperkaya diri sebagaimana wakil rakyat di sistem demokrasi. Mereka tidak diberi wewenang untuk menentukan gaji dan tunjangannya sendiri, melainkan diatur dengan syari’at. Wakil rakyat (majelis umat) dalam sistem Islam bagian dari pekerja yang digaji negara, akan tetapi bukan sebagai tempat untuk memperkaya diri. Karena Khilafah menjamin kesejahteraan seluruh warga negaranya sehingga tak ada peluang korupsi dan memperkaya diri.
Khatimah
Oleh karena itu, wahai kaum muslimin mari jadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk merenung bahwa ada yang harus diubah terkait dengan keinginan politik kita yakni perubahan sistem. Umat Islam harus memiliki political will yang sama dalam mewujudkan pergantian sistem demokrasi kapitalis menjadi sistem Islam yang membawa kemuliaan. Karena hanya dengan sistem Islam (Khilafah) lah satu satunya solusi hakiki yang mampu menghentikan ambisi panggung politik oligarki.
Mari kita sebarkan gagasan perubahan dengan mengajak masyarakat untuk kembali pada syari’at serta melawan narasi negatif tentang Islam. Kuatkan opini di tengah umat bahwa hanya Islam satu-satunya tumpuan harapan dan solusi atas seluruh problematika yang ada. Sehingga umat sadar bahwa kerusakan yang terjadi akibat dari tidak diterapkannya syariat dalam bingkai Khilafah. Wallahu a’lam bishsawwab
