Oleh. Endang Widayani, S.E
Muslimahtimes.com–Sebuah kabar memilukan datang dari pelosok Nusa Tenggara Timur (NTT). YBR, seorang siswa kelas IV Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), ditemukan tewas gantung diri. YBR berusia 10 tahun, seorang anak yang seharusnya masih asyik bermain dan belajar, memilih mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak terbayangkan, karena satu alasan yang seharusnya tidak pernah menjadi beban seorang anak, yaitu ketidakmampuan orang tua membelikan buku tulis dan pulpen (news.detik.com, 05/02/2026).
Tragedi ini bukan sekadar berita duka. Ini adalah jeritan keras realitas bahwa di negeri yang mengklaim menjamin pendidikan untuk semua, masih ada anak-anak yang mati karena biaya sekolah. Ini adalah tamparan keras bagi sistem, bagi negara, dan bagi kita semua.
Negara Lalai Memelihara Kebutuhan Dasar Rakyat
Kelalaian negara dalam kasus ini bukan hanya menyangkut biaya pendidikan. Ini adalah cermin dari kegagalan sistemik yang jauh lebih luas di mana negara tidak hadir dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Pangan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan adalah empat pilar jaminan sosial yang seharusnya menjadi tanggung jawab penuh negara, khususnya bagi mereka yang paling rentan.
Di Kecamatan Jerebuu, Ngada, NTT, negara seharusnya sudah tahu bahwa ada keluarga-keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar sekolah anaknya. Data kemiskinan tersedia. Angka putus sekolah tersedia. Namun pencegahan tidak dilakukan. Intervensi tidak datang tepat waktu. Dan seorang anak pun kehilangan nyawanya.
Konsep ‘negara hadir’ yang sering didengungkan pemerintah harus diuji bukan dari megaproyek infrastruktur, melainkan dari apakah YBR di Ngada bisa mendapatkan buku tulis dan pulpen untuk belajar. Pada ujian paling sederhana itu, negara telah gagal.
Kasus YBR tidak lahir dari ruang hampa. Ia adalah buah pahit dari sistem pendidikan yang secara struktural berpihak pada kepentingan pasar, bukan pada kepentingan rakyat. Sistem pendidikan kapitalistik memandang pendidikan sebagai komoditas atau sesuatu yang diperjualbelikan bukan sebagai hak asasi yang wajib dipenuhi negara.
Dalam logika kapitalisme, efisiensi pasar menentukan akses. Mereka yang memiliki modal mendapatkan akses pendidikan berkualitas. Mereka yang tidak memiliki modal mendapat sisa-sisa. Maka, lahirlah dualisme pendidikan, sekolah-sekolah elite berfasilitas mewah di kota-kota besar, sementara di pelosok NTT, seorang anak tidak bisa membeli buku tulis.
Komersialisasi pendidikan juga mengubah orientasi sekolah dari lembaga pembentukan generasi menjadi lembaga pengeruk keuntungan. Ketika sekolah berpikir dengan logika bisnis, maka ‘tagihan kepada siswa’ menjadi hal yang dianggap wajar. Dan dalam kerangka itulah YBR kecil menjadi korban.
Program-program tambal sulam seperti BOS, PIP (Program Indonesia Pintar), dan Kartu Indonesia Pintar tidak menyentuh akar masalah. Mereka hanyalah plester di atas luka yang membutuhkan operasi besar. Selama sistem pendidikan masih berorientasi kapital, selama pendidikan masih diperlakukan sebagai komoditas, tragedi seperti YBR akan terus berulang.
Solusi Komprehensif dalam Perspektif Islam
Islam bukan sekadar agama ritual. Islam adalah sistem kehidupan yang komprehensif, termasuk dalam mengatur hubungan negara dengan rakyatnya, kewajiban pemimpin terhadap yang dipimpin, dan jaminan terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar manusia. Dalam isu pendidikan dan perlindungan anak, Islam memiliki solusi yang tuntas dan menyeluruh.
Dalam Islam, negara (Khilafah/pemerintahan Islam) memiliki kewajiban mutlak untuk memastikan setiap warga negaranya tanpa terkecuali mendapatkan akses pendidikan secara gratis. Ini bukan program sosial pilihan, ini adalah kewajiban syariat yang tidak dapat diabaikan.
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri telah memberikan teladan. Setelah Perang Badar, para tawanan perang yang tidak memiliki tebusan harta dibebaskan dengan syarat mengajarkan baca-tulis kepada 10 orang Muslim. Ini adalah preseden bersejarah, negara yang dipimpin Rasulullah menanggung biaya pendidikan melalui mekanisme yang kreatif dan tidak membebani rakyat.
الإمامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Pemimpin (imam) adalah pengurus (rakyat) dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari no. 2558 & Muslim no. 1829)
Hadits ini menegaskan bahwa pemimpin adalah ra’in (pengurus, penggembala) yang bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan seluruh rakyatnya. Ketika seorang anak tidak bisa belajar karena tidak ada buku, pemimpin itulah yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Allah berfirman,
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ
“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami yang akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.” (QS. Al An’am: 151)
Ayat ini secara filosofis menempatkan jaminan keberlangsungan hidup anak sebagai tanggung jawab yang tidak boleh dikorbankan atas nama kemiskinan. Dan secara implementatif, tanggung jawab ini diemban oleh negara Islam melalui mekanisme distribusi kekayaan yang adil.
Dalam konteks kasus YBR, orang tua tidak bisa disalahkan sepenuhnya atas kemiskinan yang menjerat mereka. Negaralah yang seharusnya memastikan tidak ada anak yang tidak bisa bersekolah hanya karena faktor ekonomi. Biaya pendidikan mulai dari buku, alat tulis, seragam, hingga fasilitas belajar adalah tanggung jawab negara, bukan beban yang dilimpahkan kepada orang tua miskin.
Islam membangun sistem perlindungan anak yang berlapis mulai dari keluarga, masyarakat, hingga negara. Ketiga lapisan ini bekerja bersama untuk memastikan setiap anak tumbuh dalam kondisi yang aman, terdidik, dan terpenuhi kebutuhannya.
Lapisan pertama, keluarga. Islam mewajibkan ayah untuk menafkahi keluarganya sesuai kemampuan. Namun Islam juga sangat realistis, kemiskinan bukan dosa, dan kemiskinan yang berasal dari faktor struktural (ketidakadilan sistem, minimnya lapangan kerja, eksploitasi) tidak boleh dibebankan kepada individu semata.
Allah berfirman,
لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ
“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.” (QS. At Thalaq: 7)
Islam tidak menuntut yang tidak mampu untuk memberi yang tidak ada. Ketika seorang ayah tidak mampu membelikan buku untuk anaknya, maka tanggung jawab beralih kepada lapisan berikutnya, yaitu masyarakat dan negara.
Lapisan kedua, masyarakat. Islam membangun budaya kepedulian sosial yang kuat. Konsep ta’awun (saling tolong-menolong) adalah pondasi masyarakat Islam yang sehat. Dalam sistem Islam yang berjalan dengan benar, tidak ada anak yang dibiarkan menderita sendirian karena tetangga, kerabat, dan komunitas memiliki kewajiban moral dan sosial untuk saling menjaga.
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (QS. Al Maidah: 2)
Negara Islam (Khilafah) bertanggung jawab menjamin pemenuhan hak-hak dasar seluruh warga negara tanpa terkecuali. Ini mencakup pangan, sandang, papan, kesehatan, keamanan, dan pendidikan. Tanggung jawab ini tidak boleh dilimpahkan kepada mekanisme pasar atau kemampuan masing-masing individu.
Dalam sejarah Islam, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ‘anhu pernah berkata: “Seandainya seekor keledai tergelincir di Irak karena jalanan rusak, aku khawatir Allah akan menanyaiku: “Mengapa kamu tidak meratakan jalan untuknya?”. Ini adalah standar tanggung jawab pemimpin dalam Islam, bahkan keselamatan seekor keledai pun diperhitungkan. Apalagi keselamatan seorang anak manusia.
Tidak hanya itu, negara mengalokasikan dana Baitul Mal untuk membiayai lembaga-lembaga pendidikan (kuttab, madrasah, universitas), menggaji guru dan ulama, menyediakan buku dan perlengkapan belajar, serta memberikan beasiswa kepada penuntut ilmu. Semua ini dilakukan tanpa memungut biaya apapun dari murid.
Sebagai contoh, pada masa kekhilafahan Abbasiyah, Bait al-Hikmah di Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia yang dibiayai sepenuhnya oleh negara. Perpustakaan-perpustakaan besar dibangun dengan dana publik. Para ilmuwan dan guru mendapat gaji tetap dari Baitul Mal. Tidak ada anak yang tidak bisa belajar karena tidak punya uang.
Inilah solusi yang Islam tawarkan untuk kasus seperti YBR. Negara yang benar-benar hadir, dengan sumber daya yang dikelola secara adil, untuk menjamin setiap anak mendapat pendidikan terbaik tanpa harus membayar, tanpa harus mengemis, dan tanpa harus mati karena tidak mampu membeli buku. Wallahu a’lam
