Oleh. Kholda Najiyah
Muslimahtimes.com–Hari Keluarga Nasional (Harganas) diperingati 29 Juni. Puncak peringatan Harganas ke-32 digelar di Stadion Benteng Reborn, Kota Tangerang, Banten. Provinsi ini dinilai berhasil dalam pembangunan keluarga di tingkat nasional, berdasarkan hasil pengukuran Indikator Pembangunan Keluarga (iBangga) Tahun 2024. Banten mencatat angka 62,6, sedangkan Kota Tangerang meningkat menjadi 63,29. “Angka ini melampaui target nasional sebesar 61,0,” kata Sekretaris Kemendukbangga Budi Setiyono, bangga (antara).
Sementara itu, International Day of Families atau Hari Keluarga Internasional diperingati setiap 15 Mei. Peringatan yang digagas oleh PBB ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global, terkait peran penting keluarga dalam pembangunan sosial.
Hari Keluarga Internasional tahun ini mengusung tema “Kebijakan Berorientasi Keluarga untuk Pembangunan Berkelanjutan: Menuju KTT Dunia Kedua untuk Pembangunan Sosial”. Tema ini dipersiapkan, seiring akan digelarnya KTT Dunia Kedua untuk Pembangunan Sosial, 4-6 November mendatang di Doha, Qatar.
Diharapkan hasilnya dapat memperkuat komitmen terhadap pengentasan kemiskinan, pekerjaan layak, dan inklusi sosial. KTT itu sendiri, dilandasai oleh Deklarasi Kopenhagen 1995, yang mengakui keluarga sebagai fondasi masyarakat dan menggarisbawahi perlunya keseimbangan kerja-keluarga dan kemitraan yang setara dalam rumah tangga (detik.com).
Keluarga yang Terabaikan
Disebutkan di situs PBB, isu-isu keluarga mulai menguat sejak 1980-an. Melalui resolusi 1983/23 dan 1985/29, PBB mendorong peningkatan kesadaran akan kebutuhan serta kontribusi keluarga dalam proses pembangunan. Melalui resolusi 44/82 pada 9 Desember 1989, Majelis Umum menetapkan 1994 sebagai Tahun Keluarga Internasional. Lalu resolusi A/RES/47/237 tahun 1993, menetapkan 15 Mei sebagai Hari Keluarga Internasional.
Penetapan hari khusus untuk keluarga dan pengakuan akan peran pentingnya, menjadi sinyal betapa peran keluarga telah terpinggirkan. Tidak mendapat porsi perhatian yang besar, bahkan hingga kini. Meskipun hari keluarga sudah diperingati 32 tahun sejak 1993, institusi keluarga masih terseok-seok untuk mewujudkan sosoknya yang ideal. Bukan saja keluarga menanggung beban berat peradaban yang tak terperikan, juga tak berdaya dalam kezaliman luar biasa yang dipertontonkan sistem hidup sekuler kapitalis yang menjadi-jadi.
Potret Miris Keluarga
Hari ini keluarga di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, masih terpenjara dalam kehidupan yang sangat jauh dari kata layak. Jurang menganga antara segelintir elit kapitalis dengan rakyat jelata, sulit dihapuskan begitu saja. Apalagi melalui kebijakan politik yang dikeluarkan oleh para penguasa yang sudah bersekutu dengan para pengusaha. Sungguhkah mereka benar-benar memikirkan keluarga yang hidup dalam nestapa ini? Ataukah sekadar omon-omon berisi pepesan kosong?
Lihat saja realita di berbagai benua. Secara ekonomi, ratusan juta keluarga hidup dalam kemiskinan ekstrim. Alih-alih memikirkan gizi, bisa makan saja sudah untung. Di Asia, Afrika dan negara miskin lainnya, mereka tidak dapat mengakses sumber daya ekonomi dengan layak.
Mereka juga tinggal di tempat yang menyedihkan. Rumah yang reot, sempit, dan tidak layak huni. Bahkan, banyak keluarga tak punya tempat tinggal yang tetap. Mereka mengungsi dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sekadar berlindung dari kejamnya perang dan genocida.
Banyak keluarga yang tercerai berai oleh perang, konflik bersenjata dan tindakan represif penguasa. Laki-laki, perempuan dan anak-anak terlunta-lunta di jalanan berdebu. Atau terombang-ambing di perahu, hanya demi menyelamatkan diri, meski dengan risiko mati. Siapa yang menyelamatkan keluarga seperti ini?
Di Indonesia, beberapa hari ini juga viral suatu tayangan yang mengiris dada. Ibu antre mencari sembako murah, ayah ojol antre delivery makanan, dan anaknya antre di booth lowongan pekerjaan. Potret miris keluarga yang berjuang mati-matian di tengah kerasnya kehidupan. Kebijakan siapa yang menciptakan kondisi seperti ini?
Boro-boro dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, sekadar untuk melanjutkan kehidupan mereka saja, banyak keluarga yang tak sanggup bertahan. Di beberapa kasus, banyak keluarga yang putus asa. Mereka bahkan bersama-sama mengakhiri hidup dengan melompat dari gedung atau menanggak racun, saking tidak kuatnya menghadapi beban berat.
Kebijakan Menzalimi Keluarga
Jika PBB dan para pemimpin dunia serius memikirkan kebijakan yang berorientasi keluarga, seharusnya mereka serius menganalisa akar masalah nestapa yang menimpa keluarga. Tak lain dan tak bukan, sistem sekuler kapitalis itu sendiri yang memproduksi keluarga-keluarga yang tak berdaya. Sampai-sampai saat ini muncul fenomena keluarga yang hancur, perceraian yang tinggi dan keengganan generasi untuk menikah dan membentuk keluarga.
Jika PBB dan para pemimpin dunia mengeluarkan kebijakan yang berorientasi keluarga, tetapi masih berdasarkan asas berpikir sekuler kapitalistik, dijamin tidak akan dapat mengentaskan akar nestapa masalah keluarga di berbagai belahan dunia. Kebijakan yang muncul hanya akan bersifat teknis, bukan filosofis. Tidak akan mencabut akar masalahnya, melainkan tambal sulam. Tidak menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah baru.
Sebagai contoh, keluarga yang ayah dan ibu sama-sama bekerja, maka kebijakan yang muncul adalah soal cuti ayah-ibu saat melahirkan, tempat penitipan bayi, ruang menyusui, tunjangan anak, dan soal pekerja rumah tangga. Padahal akar masalahnya adalah, mengapa kaum ibu yang memiliki bayi harus bekerja dan solusinya adalah bagaimana menjamin ibu dengan bayinya untuk fokus mengasuh, mendampingi dan mendidiknya di fase-fase penting awal kehidupannya. Tanpa cemas finansial.
Contoh lain, ketika keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan akan hunian, maka kebijakan yang muncul adalah menarik Iuran tabungan perumahan rakyat (tapera). Padahal akar masalahnya adalah tanah yang dikuasai para kapitalis, sehingga mereka membangun properti yang overprice dan penguasa diam. Rakyat yang bekerja dengan upah UMR, menabung sampai tua pun tidak akan dapat membeli rumah secara cash.
Tak hanya itu. Berbagai kebijakan ekonomi negara selama ini bukannya meringankan beban keluarga, malah memperberatnya. Seperti aneka pajak: pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, PPN, dll. Belum lagi tarif listrik, BBM mahal, sarana transportasi juga, serta biaya kuliah anak yang selangit, di mana letak kebijakan berorientasi keluarga itu?
Kebijakan Keluarga, Islam Terlengkap & Terbaik
Islam tidak memiliki peringatan hari keluarga secara khusus. Namun, sejak Nabi Muhammad Saw diutus ribuan tahun silam, Allah telah menitipkan aturan lengkap dan komprehensif yang berorientasi keluarga dan individu di dalamnya. Kebijakan ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial dan hukum, semuanya sangat berorientasi pada keluarga dan individu. Semua itu dalam rangka menjaga aqidah, menjaga akal, menjaga nasab, menjaga harta dan menjaga jiwa manusia.
Islam menjamin setiap individu dalam hal kebutuhan pokoknya. Jika ia laki-laki dan kepala keluarga, berikan dia pekerjaan dan upah yang layak. Jika ia seorang perempuan, baik lajang maupun istri atau ibu, terjamin kebutuhannya oleh wali atau suaminya. Jika ia janda atau yatim yang tidak ada pihak keluarga yang menanggung, negara yang menyantuninya. Adakah kebijakan sedetail ini dalam sistem hidup buatan manusia?
Sistem kesehatan Islam, menjamin keluarga sehat dan dapat aktif serta produktif tanpa terbebani biaya. Sistem pendidikan, menjamin seluruh anggota keluarga untuk menuntut ilmu dengan mudah dan murah. Sistem sosial dan sistem hukum yang tegas, menjamin lingkungan yang aman dan nyaman, sehingga keluarga selamat dari kriminal, pelecehan dan kejahatan lainnya. Masihkah ragu dengan kebijakan berdasarkan wahyu?
Belum lagi penjagaan Islam atas nasab, perwalian, hak waris, nikah, talak, cerai, rujuk, mahar, nafkah, masa iddah, nusyuz, dan masih banyak lagi aturan detail berorientasi keluarga. Yang pasti, jika semua aspek kehidupan, baik individu, muamalah, ibadah maupun politik kebijakan menggunakan asas Islam, maslahatnya akan dirasakan seluruh eleman rakyat. Baik individu, keluarga, masyarakat maupun negara. Jadi, apakah umat masih percaya untuk memilih kebijakan PBB? Tentu saja kita memilih kebijakan Allah Swt.(*)
