Oleh Hany Handayani Primantara, S.P
Muslimahtimes.com–Indonesia secara resmi menyatakan diri ikut dalam program Board of Peace di Davos, Swiss. Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian merupakan badan internasional yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Fungsi dari lembaga ini adalah untuk mengawasi pelaksanaan Rencana Perdamaian Gaza dan Resolusi 2803 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurut Presiden Prabowo, keterlibatan Indonesia merupakan momentum bersejarah sekaligus peluang nyata untuk mendorong upaya perdamaian, khususnya bagi rakyat Palestina. (BBC.com, 22-01-2026)
Masih dari sumber yang sama, menurut informasi dari pejabat AS pada dasarnya tidak ada persyaratan bergabung dalam lembaga tersebut. Akan tetapi, bagi mereka yang ingin menjadi anggota permanen BoP, wajib membayar biaya US$1 miliar (sekitar Rp16,9 triliun) atau hanya berhak memperoleh keanggotaan selama tiga tahun. Iuran anggota itu rencananya akan digunakan mendanai rekonstruksi di Gaza. Tujuan keikutsertaan Indonesia sendiri adalah untuk menjaga agar proses transisi Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara (two-State solution), dan tidak berkembang menjadi pengaturan permanen yang mengabaikan hak-hak rakyat Palestina.
Satu hal yang membuat banyak pihak curiga adalah mengapa Palestina sebagai negara yang dijadikan subyek konflik justru tidak dilibatkan dan diikutsertakan di dalamnya. Hanya pihak Israel yang ikut serta, hal inilah yang kemudian menjadi “bias” terhadap Israel. Membuat kecenderungan dukungan terhadap Israel dan lebih menguntungkan bagi Israel dalam segala sisi kebijakan yang kelak akan diputuskan. Sebab arah kebijakan BoP dikendalikan langsung oleh Trump dengan kekuasaan hak veto yang dimilikinya.
Penjajahan Gaya Baru
Jika kita analis lebih mendalam, pada dasarnya tujuan dibentuknya BoP bukanlah untuk perdamaian Palestina melainkan hanya demi kepentingan geopolitik dan ekonomi AS. Hal itu tampak dari tidak adanya keterlibatan langsung dari pihak Palestina sebagai korban negara yang berkonflik. Sebaliknya sang penjajah dan penjagal Gaza yakni Israel justru masuk sebagai anggota dewan ini. Melalui dalih stabilisasi, rakyat yang dijajah kelak akan diminta menyerahkan alat perlawanannya. Di sisi lain, Yahudi sang penjajah tetap bersenjata lengkap dan siap membunuh rakyat Palestina kapan saja. Keamanan Gaza pun diserahkan kepada pihak asing, yakni musuhnya sendiri.
Faktanya Trump hanya ingin mengusir penduduk Palestina dan menguasai Gaza secara penuh dengan legitimasi dari negara-negara Muslim. Keikutsertaan negeri-negeri Muslim dalam BoP merupakan pengkhianatan terbesar terhadap Muslim Gaza. Mirisnya AS memanfaatkan dana iuran dari keanggotaan negara-negara Muslim tersebut untuk membangun Gaza Baru yang berisi gedung-gedung pencakar langit, wisata pantai, pelabuhan, bandara, dan menara apartemen. Sungguh sangat kejam dan biadab bentuk penjajahan mereka.
Jika Indonesia beralasan keikutsertaannya dalam BoP sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina, agar konflik tanah ini cepat selesai dengan menjaga agar two state solution tetap berada pada tempatnya. Faktanya memang benar BoP tetap akan mempertahankan eksistensi Israel. Tidak ada tuntutan pengembalian tanah Palestina yang dirampas Yahudi. Dengan kata lain, akar masalah Palestina tidak disentuh sama sekali. Maka secara otomatis ini bentuk dukungan terhadap penjajahan kepada Palestina secara resmi.
BoP merupakan jebakan genosida berbalut perdamaian. Melalui BoP, AS lebih mudah menghancurkan Palestina melalui jalur resmi dalam bentuk dewan, mandat atau otoritas internasional yang tujuannya satu yakni mengamankan kepentingan politik penjajah. BoP adalah alat untuk merealisasikan 20 poin rencana Trump atas Gaza. Dengan adanya pembentukan Dewan Eksekutif Gaza, itu berarti secara otomatis urusan pemerintahan di wilayah ini tidak lagi berada di tangan rakyat Palestina. Tidak pula di tangan Dunia Islam. Gaza akan dikelola oleh struktur asing bentukan AS. Ini merupakan wajah penjajahan gaya baru yaitu genosida berbalut misi perdamaian.
Khilafah Solusi Tuntas Konflik
Palestina tidak butuh BoP sebagai wasilah menuju perdamaian. Palestina hanya butuh pembebasan dari penjajahan Zionis yang diserukan oleh seorang Khalifah sebagai imam bagi seluruh negeri-negeri Muslim. Sebab satu-satunya yang bisa membuat Palestina damai secara hakiki adalah jika para penjajah yang menguasainya ini hengkang dari wilayah mereka. Maka jihad adalah solusi tuntas dari konflik berkelanjutan. Yakni jihad akbar yang dipimpin oleh seorang Khalifah dalam sistem khilafah sebagai satu-satunya institusi Islam.
Negeri-negeri Muslim tidak boleh bersekutu dengan negara-negara kafir penjajah dalam lembaga BoP yang tengah memerangi muslim Palestina. Justru kaum Muslim harus saling bersatu dalam satu institusi Islam. Bersegera mewujudkan tegaknya khilafah. Menjadikan khilafah sebagai satu-satunya jalan keluar dan agenda utama yang harus segera diupayakan keberadaannya. Melalui dakwah yang secara terus-menerus, terbuka dan lantang menyuarakan penerapan sistem Islam Kaffah. Sebab kekuasaan kaum muslim merupakan bagian dari janji Allah dan Allah adalah sebaik-baik yang menepati janji.
“Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridai. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa.”(QS. An-Nur 24: Ayat 55
