Oleh. Jesi Nadhilah
Muslimahtimes.com–Situasi di Gaza terus memanas dan penuh kontroversi, terutama setelah sejumlah pejabat Israel mengeluarkan pernyataan yang menyerukan penghancuran wilayah Gaza dan pengusiran paksa warga Palestina dari tanah mereka, yang menurut pengamat terjadi seiring dengan serangan militer yang telah menghancurkan infrastruktur sipil dan permukiman. Video yang beredar memperlihatkan pernyataan tersebut secara langsung, menimbulkan kecaman luas dari berbagai pihak (Middleeasteye.net, 29/05/25).
Di sisi lain, Amerika Serikat telah meluncurkan rencana ambisius untuk pembangunan kembali wilayah yang hancur itu yang disebut sebagai “New Gaza” atau Gaza Baru sebagai bagian dari strategi pascakonflik. Proyek ini dipresentasikan oleh penasihat senior AS, Jared Kushner, yang menggambarkan rencana kota futuristik lengkap dengan menara hunian, pusat data, kawasan industri, dan fasilitas pesisir (Common Dreams, 23/01/26). Profil Kushner menjelaskan bagaimana latar belakangnya sebagai pengembang real estate dan penasihat politik membuatnya menjadi figur sentral di balik gagasan ini. Kritikus menganggap bahwa rencana ini lebih menyerupai redevelopment ekonomi daripada rekonstruksi kemanusiaan, dengan skala 180 gedung tinggi yang diproyeksikan mengubah wajah wilayah pantai Gaza (Media Indonesia, 23/01/26).
AS juga telah menginisiasi pembentukan sebuah badan yang disebut Dewan Perdamaian Gaza (Board for Peace), yang diklaim akan memimpin proses rekonstruksi dan tata kelola pascaperang di wilayah tersebut. Konsep Dewan ini memusatkan keputusan strategis di bawah pengaruh aktor asing, serta melibatkan sektor swasta internasional sebagai bagian dari rencana besar pembangunan (almonitor.com, 22/01/26)
Ambisi AS dan Israel terhadap Gaza menunjukkan pola geopolitik yang kompleks dan strategis. Salah satu indikasinya terlihat dari rencana pembangunan New Gaza, yang digambarkan sebagai proyek rekonstruksi pascakonflik. Secara kasat mata, proyek ini diklaim sebagai upaya membangun kembali infrastruktur yang hancur akibat konflik bersenjata. Jika dianalisis lebih dalam, pembangunan New Gaza bukan sekadar rekonstruksi fisik, melainkan juga merupakan strategi untuk menghapus jejak genosida dan sejarah perlawanan rakyat Palestina. Dengan mengubah lanskap fisik, sosial, dan ekonomi Gaza, kekuatan asing berupaya menata ulang wilayah tersebut sesuai kepentingan politik dan ekonominya, sekaligus mengaburkan jejak penderitaan rakyat Palestina yang telah menjadi korban kekerasan struktural.
Untuk memperkuat posisi kendali politik internasional, AS membentuk Dewan Perdamaian Gaza (DPG). Dewan ini diklaim sebagai lembaga multilateral yang akan memfasilitasi rekonstruksi dan tata kelola pascakonflik. Namun, struktur dan komposisi DPG menunjukkan bahwa kekuatan dominan tetap berada di tangan AS, dengan tujuan utama memastikan kepentingan strategisnya terlindungi. Strategi ini juga mencakup upaya merangkul negara-negara Muslim yang memiliki pengaruh di kawasan Timur Tengah, dengan memposisikan mereka sebagai mitra atau mediator dalam skema yang pada akhirnya memperkuat legitimasi kendali AS di mata komunitas internasional. Pendekatan diplomasi semacam ini menjadikan proyek New Gaza dan Dewan Perdamaian sebagai instrumen politik, bukan sekadar misi kemanusiaan.
Hal ini mengindikasikan bahwa keseluruhan agenda yang dijalankan oleh AS dan Israel merupakan siasat untuk menguasai Gaza secara total. Dengan mengontrol infrastruktur, ekonomi, dan mekanisme politik melalui New Gaza dan DPG, kedua negara mampu membatasi otonomi rakyat Palestina, mengatur kehidupan sosial-ekonomi, serta menentukan arah kebijakan dan pembangunan di wilayah itu. Strategi ini bersifat sistemik dan jangka panjang, sehingga bukan sekadar intervensi sementara, melainkan pengendalian struktural yang memengaruhi generasi masa depan Gaza.
Dampak dari strategi ini sangat luas. Gaza tidak lagi menjadi wilayah yang sepenuhnya dikuasai rakyatnya sendiri, melainkan menjadi objek pengaturan oleh kekuatan asing yang menempatkan kepentingan politik dan ekonominya di atas kesejahteraan lokal. Pendekatan ini berpotensi memperdalam ketergantungan rakyat Gaza pada intervensi eksternal, sekaligus melemahkan kemampuan mereka untuk menentukan arah masa depan wilayahnya sendiri. Dengan demikian, apa yang dikemas sebagai proyek pembangunan dan perdamaian sesungguhnya merupakan bentuk kontrol total, di mana dominasi politik dan ekonomi menjadi tujuan utama, bukan kemaslahatan rakyat Gaza.
Wilayah Gaza dan Palestina sejatinya bukan sekadar persoalan konflik regional, melainkan masalah akidah, keadilan, dan tanggung jawab umat Islam secara global. Dalam perspektif sejarah Islam, Palestina adalah tanah yang memiliki kedudukan mulia, diberkahi, dan pernah berada dalam naungan pemerintahan Islam selama berabad-abad. Fakta sejarah ini menunjukkan bahwa keberadaan Israel di atas tanah Palestina bukanlah proses yang sah secara moral, melainkan hasil dari perampasan, penjajahan, dan dukungan kekuatan imperialis global. Oleh karena itu, penderitaan rakyat Gaza hari ini adalah akibat langsung dari ketidakadilan struktural yang terus dipelihara oleh sistem dunia yang timpang.
Islam dengan tegas mengajarkan bahwa umatnya tidak boleh tunduk patuh atau memberikan loyalitas kepada pihak yang secara nyata memusuhi, menindas, dan merugikan kaum Muslimin. Loyalitas dalam Islam bukan hanya persoalan politik, tetapi juga sikap hati dan keberpihakan nilai. Ketika sebuah negara atau kekuatan global secara terang-terangan mendukung penjajahan, pembantaian sipil, dan penghancuran kehidupan umat Islam, maka bersikap netral atau diam bukanlah pilihan yang dibenarkan secara moral. Al-Qur’an mengingatkan agar umat Islam berdiri di barisan keadilan dan tidak menjadikan pihak yang zalim sebagai pelindung atau sandaran.
Umat Islam dan para penguasa di dunia Islam memiliki kewajiban besar untuk bersikap tegas terhadap berbagai makar dan tekanan politik yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel dalam upaya menguasai Gaza dan melemahkan Palestina. Perlawanan yang dimaksud bukan semata-mata dalam bentuk fisik, tetapi juga melalui kekuatan politik, diplomasi internasional, ekonomi, media, dan persatuan umat. Ketergantungan pada kekuatan asing harus dikurangi, sementara solidaritas antarnegeri Muslim harus diperkuat dengan langkah nyata, bukan sekadar pernyataan simbolik.
Lebih dari itu, persoalan Palestina seharusnya menjadi cermin bagi umat Islam untuk melakukan evaluasi besar-besaran terhadap kondisi internal mereka. Perpecahan, lemahnya kepemimpinan, dan dominasi kepentingan pragmatis telah membuat suara umat kehilangan daya tekan. Selama umat Islam tidak bersatu dalam visi politik yang jelas dan berdaulat, selama itu pula penderitaan Gaza akan terus berulang. Maka, membela Palestina sejatinya adalah bagian dari perjuangan menegakkan martabat umat Islam, membangun kesadaran politik yang mandiri, dan menolak segala bentuk penjajahan dalam rupa apa pun.
Menjadikan pembebasan Palestina sebagai agenda utama umat menuntut adanya kesatuan arah perjuangan yang berlandaskan ideologi Islam, dijalankan secara terorganisir dan bertanggung jawab. Gagasan tentang kepemimpinan Islam global dipahami sebagai upaya membangun tatanan politik yang adil, mandiri, dan berpihak pada kemaslahatan umat, sementara jihad dimaknai sebagai kesungguhan kolektif melalui jalur dakwah, politik, diplomasi, ekonomi, dan opini publik untuk menolak penjajahan dan ketidakadilan. Dalam hal ini, peran partai politik Islam yang ideologis menjadi penting sebagai sarana perjuangan konstitusional untuk menyatukan potensi umat, menguatkan posisi politik dunia Islam, dan memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina secara konsisten dan bermartabat.
