Oleh. Azizah, S.Pd
Muslimahtimes.com–Sebagai bagian dari perjanjian dagang resiprokal, Indonesia berencana mengimpor 1.000 ton beras asal Amerika Serikat. Jenis beras yang akan diimpor adalah beras klasifikasi khusus. Menurut Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira, rencana impor tersebut bisa mengganggu program swasembada beras Indonesia yang selama ini didengung – dengungkan oleh pemerintah. Meskipun beras impor yang dimaksud adalah jenis beras khusus, Bhima masih tetap mempertanyakan pengawasannya. Bhima menyatakan bahwa rencana impor beras itu mestinya tidak perlu diatur dalam perjanjian resiprokal. Serahkan saja pada para pengusaha impor. (detikFinance, 25 Februari 2026)
Seorang pengamat pertanian, Khudori, memandang bahwa keputusan impor itu berpotensi mencoreng reputasi pemerintah yang terlanjur mengklaim mampu swasembada beras. Kalau memang sudah swasembada, kenapa masih impor? Sementara, Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi padi nasional pada Januari hingga Maret 2026 mencapai 17,65 juta ton gabah kering atau 10,16 juta ton beras. Masih menurut Khudori, adanya kesepakatan, menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia dapat didikte untuk melakukan impor dan tak memiliki kedaulatan atas pangan. Padahal mestinya pemerintah dalam membuat kebijakan haruslah punya keleluasan serta otoritas demi kepentingan bangsa. bbc.com 26 Februari 2026.
Sebenarnya pada tahun 2025 Indonesia menorehkan pencapaian swasembada beras. Dengan demikian dimulai dari tahun 2025, Indonesia tidak akan impor beras. Keputusan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu impor karena produksi beras nasional telah mencukupi. Dari pihak pemerintah memberi penjelasan tentang impor beras dari Amerika Serikat. Dijelaskan bahwa beras yang akan diimpor adalah beras khusus seperti beras Jepang, yang tidak dikonsumsi sehari-hari. Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan, juga menjelaskan bahwa impor tersebut hanya sebesar 1.000 ton. Skemanya adalah kerja sama dagang timbal balik antara Indonesia dan Amerika Serikat atau Agreement of Reciprocal Trade (ART).
Menurut menteri, beras tersebut bukan beras biasa yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari. Beras tersebut memiliki spesifikasi khusus dan menyasar segmen khusus pula. Masih menurut menteri, praktik impor beras khusus bukanlah sesuatu yang baru. Indonesia juga punya perjanjian dengan Jepang, terutama untuk kebutuhan restoran Jepang. Ketika ditanyakan kenapa tidak diproduksi di dalam negeri, sang menteri tak menyangkal bahwa harga juga menjadi pertimbangan utama. (Nusantaratv.com, 3 Maret 2026).
Islam Melindungi Seluruh Rakyat
Negara Islam, yakni Khilafah Islamiyah, menempatkan dirinya sebagai pengurus dan pelindung bagi rakyatnya. Para petani juga akan dilindungi sebagaimana warga negara Islam yang lainnya. Negara akan memberikan tanah untuk warga yang bersedia untuk bercocok tanam. Tanah yang diterlantarkan selama tiga tahun berturut-turut akan diambil alih oleh negara dan diberikan pada warga yang sanggup mengelola. Fakta ini jelas akan semakin menambah luas lahan pertanian dan menambah penghasilan para petani.
Bila memang diperlukan, subsidi akan diberikan oleh negara. Baik itu subsidi benih, bibit, pupuk, pestisida, alat-alat pertanian dan sebagainya. Sehingga tidak kesulitan mengelola tanah. Penelitian dan pengembangan di bidang pertanian akan terus dilakukan untuk menghasilkan bibit unggul dan teknik yang lebih efektif. Semua upaya tersebut ditujukan bukan sekadar agar Khilafah mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan, tetapi juga kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan merupakan salah satu bekal Daulah Islam untuk menjadi negara yang berdaulat, tidak didominasi oleh asing. Yang utama, Daulah Islam harus memiliki kekuatan ideologi, yaitu negara menjadikan Islam sebagai qiyadah fikriyah (kepemimpinan berpikir) sehingga tidak didominasi asing, sebaliknya bisa menjadi negara adidaya.
Mengimpor barang dari luar negeri sebenarnya berhukum mubah / boleh dilakukan. Hanya saja, dalam kondisi tertentu khalifah boleh melarang impor komoditas tertentu dalam rangka menghindari bahaya ataupun kerugian. Artinya, apabila mengimpor komoditas pertanian tertentu dan ternyata merugikan para petani, maka khalifah bisa melarang kegiatan impor komoditas tersebut. Selain itu, apabila ternyata impor itu menyebabkan negara tergantung pada negara lain bahkan menghalangi terwujudnya kemandirian dan kedaulatan pangan, maka impor itu justru tidak boleh dilakukan. Artinya, jika impor barang justru menjadi jalan penjajahan ekonomi yang membuat orang kafir mendominasi umat Islam, negara haram melakukan impor tersebut.
Hakikat dari swasembada pangan adalah mengalihkan mayoritas sumber pangan ke dalam negeri. Atau sebagian besar pangan harus dapat diproduksi di dalam negeri. Swasembada mestinya mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan kelestarian Sumber Daya Alamnya. Swasembada tidak cukup dengan klaim. Sebaliknya, harus dibangun secara sistemis, dari hulu hingga ke hilir. Mulai dari budi daya hingga industri pengolahan pangan demikian juga aspek pemasaran. Islam tidak akan disibukkan dengan soal swasembada. Islam mengatasi secara nyata kebutuhan primer bagi individu rakyatnya.
Hal ini tentu tidak bisa terwujud dengan sistem dimana para penguasanya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh rakyatnya. Bukan sebaliknya, berlepas tangan dari tanggung jawab mengurus rakyat sembari berpihak pada pemilik modal. Khalifah sebagai kepala negara akan menjamin distribusi pangan akan dilakukan secara merata sesuai kebutuhan rakyat. Khalifah akan mengirim petugas untuk mengantarkan bahan pangan yang mereka butuhkan sampai pada warga yang tinggal di tempat terpencil sekalipun.
