Salah Kelola Bawang Putih
Oleh : Salma Shakila
Muslimahtimes – Baru-baru ini viral dibicarakan penyebab kenaikan harga bawang putih akibat Virus Corona. Ada kepanikan pasar dimana antara importir, distributor bahkan konsumen panik ketika kebijakan impor bawang putih dari Cina akan dihentikan akibat wabah Virus Corona di Cina.
Seperti yang kita tahu, ketergantungan Indonesia terhadap pangan dari Cina memang cukup tinggi. Untuk bawang putih saja ketersediaannya 87% dari impor terutama Cina. Permainan pasar menjadikan harga bawang putih ini ‘seksi sekali’. Walaupun kenaikan pada triwulan pertama ini tidak separah pada tahun 2019 yang mencapai angka ratusan ribu, tapi tetap saja kenaikan bawang putih yang mencapai angka hampir Rp 60.000 dianggap memberatkan bagi masyarakat, terutama ibu rumah tangga dan pengusaha kuliner. Ketergantungan pada impor menjadikan harga bawang putih menjadi cenderung bisa dipermainkan.
Menteri Pertanian (Mentan), sendiri mengatakan bahwa ketersediaan stok bawang putih cukup untuk tiga bulan ke depan. Tapi mengapa harga naik? Ternyata ada kepanikan di kalangan distributor yang kemudian menimbun bawang putih sebagai antisipasi jika kran impor bawang putih dari Cina dihentikan. Begitupun dengan para konsumen, karena harga terus merangkak naik, banyak konsumen yang akhirnya ‘bersegera’ membeli bawang putih sebelum harga semakin naik. Inilah yang membuat harga bawang putih menjadi tinggi, begitu kata Mentan, Yasrul Yasin (Detikfinance.com).
Beliau mengatakan stok bawang putih masih 120.000 ribu ton. Indonesia akan panen raya sebanyak 30.000 ton. Sementara kebutuhan perbulan diperkirakan 47.000 ton. Stok ini bisa tahan selama 3 bulan ke depan.
Tapi lagi-lagi pemerintah memang setengah hati dalam mengurus pangan rakyatnya. Kebijakan impor pun tetap dipilih pemerintah sebagai solusi harga pangan yang sebenarnya seringkali bukan semata-mata karena stok menipis. Tapi fokus pada impornya itu sendiri yang menguntungkan segelintir orang, para mengusaha dan penguasa yang mengambil keuntungan dari kebutuhan pokok rakyat.
====
Bicara bawang putih bukan soal sesiung dua siung saja. Lebih dari itu terkait dengan kedaulatan pangan negeri ini. Setiap tahun pemerintah seolah ‘terpaksa’ impor bawang putih. Padahal ada permainan mafia didalamnya. Komoditas ini termasuk komoditas yang dimainkan harganya, dan dianggap harus sering membawa keuntungan bagi pihak-pihak tertentu.
Bagaimana dengan rakyat? Rakyat hanya dianggap sebagai konsumen yang akan membeli. Sebagaimana yang kita tahu, berapapun harganya pasti bawang putih ini dibeli sebagai kebutuhan rumah tangga.
Beginilah jika pola kapitalisme yang digunakan dalam mekanisme pasar kita. Satu-satunya target adalah mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Apalagi keuntungan itu bisa didapat dari mengelola komoditas penting seperti bawang putih. Negara hanya menempatkan dirinya sebagai regulator. Wujud swasembada pangan tak pernah pernah terwujud nyata karena pemerintah hanya setengah hati dalam mengurusi pemenuhan pangan masyarakat.
====
Persoalan yang melibatkan mafia-mafia besar dalam pengelolaan pangan mustahil diselesaikan jika negera yang bertanggung jawab bukan negara yang berjalan atas sistim yang shohih yaitu Daulah Islam. Solusi Islam atas kebutuhan pokok masyarakat jelas. Negara akan menjamin ketersediaan komoditas-komoditas yang termasuk kebutuhan masyarakat. Komoditas itu akan bisa didapat masyarakat dengan mudah dan murah.
Islam telah menjadikan negara sebagai penanggung jawab atas kebutuhan rakyat. Karena jaminan kehidupan pada negara Islam adalah individu per individu. Hal-hal yang menyebabkan tersendatnya memperoleh kebutuhan hidup menjadi tanggung jawab negara karena negara bukan hanya regulator tapi sebagai penjamin kebutuhan tiap individu masyarakat.
Sistem Islam ini akan memperhatikan betul bagaimana kebutuhan pangan didapat? Dengan cara yang halal atau tidak? Mengandung zat berbahaya atau tidak? Begitupun dalam hal distribusi. Dalam Islam dilarang penimbunan dan permainan harga maka distribusi akan lancar. Tidak akan terhambat pada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Semua itu dilakukan oleh negara karena pengurusan umat harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.
Wallahu alam bisshowab.
