Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
(Institut Literasi dan Peradaban)
Muslimahtimes– Aktivis HAM Haris Azhar menyoroti pemerintahan Jokowi karena dianggap menghamburkan uang rakyat dalam skema APBN membayar buzzer atau influencer untuk menggiring opini publik. Para buzzer tersebut dimanfaatkan pemerintah untuk menyerang para pengkritik di media sosial.
Atas dasar itulah, Haris Azhar menyatakan ketidakrelaannya terkait kebijakan pemerintah yang menghamburkan APBN yang digunakan untuk menyerang aktivis demokrasi dan HAM (Swarakyat.com, 21/6/2020).
Berita ini sebenarnya tak terlalu mengagetkan. Peranan buzzer dinilai kian melambung saat Pilpres 2019, dengan Joko Widodo dan Prabowo Subianto sebagai capres. Usai kemenangan Jokowi, buzzer masih menjadi perbincangan tersendiri. Mereka pun memiliki peran besar untuk menggiring opini publik, salah satunya menggunakan media sosial.
Bahkan tersiar kabar pemerintah Joko Widodo menggelontorkan dana Rp 72 miliar untuk pemain influencer guna menangkal dampak virus corona terhadap ekonomi Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf,) Wishnutama Kusubandio menjelaskan polemik penggelontoran dana yang disedot dari APBN (law-justice.co, 1/3/2020).
Menurut Wishnutama, dana sebesar itu tidak hanya untuk influencer tetapi juga menyasar sejumlah komponen promosi pariwisata Indonesia. Betapapun dana yang berjumlah miliaran itu bukan jumlah sedikit tentunya. Sehingga penggelontoran dana itu menimbulkan banyak tanda tanya ditengah kondisi keuangan negara yang sedang megap-megap karena dibelit utang dan seretnya pendapatan negara.
Namun kondisi seperti ini wajar, prinsip Kapitalisme yang dijadikan acuan oleh rezim ini memang menghalalkan segala cara dalam mewujudkan tujuan. Tak penting kualitas pemimpinnya seperti apa. Sebab pemimpin hanya boneka bagi para pemilik modal. Hendak kemana diarahkan visi dan misi negara bergantung pada mereka, sang penguasa hakiki.
Jika rezim ini sudah tak lagi fair ketika hendak meraih tujuan. Bisa dibayangkan mengapa sekarang kita menghadapi suasana yang carut marut. Semua persoalan yang dihadapi rakyat ditangani dengan solusi setengah hati, malah menumbuhkan persoalan baru.
Padahal tujuan dibentuknya sebuah negara adalah untuk menyokong kebutuhan rakyat agar dapat terpenuhi dengan mudah. Dan bukan sekedar pencitraan. Apalah artinya ” kebaikan ” pemimpin yang diekspos Buzzer jika kemudian hanya pandai berbohong dan tebar janji manis belaka. Terlebih dana APBN yang berasal dari keringat dan darah rakyat raib tanpa pertanggung jawaban atas nama pembukaan pasar ekonomi.
Bukankah kita menginginkan kesejahteraan tercipta? Masihkan kita berharap pada rezim hari ini yang makan uang rakyat hanya untuk biayai buzzer tak merasa berdosa bahkan bangga? Wallahu a’ lam bish showwab.
