Oleh. Bunda Atiqoh
MuslimahTimes– Corona tak kunjung enyah, bahkan perkembangannya tak terkendali. Kondisi ini membuat ambruk semua sektor kehidupan. Berbagai cara dicoba untuk mencegah penyebarannya, namun tetap tak mampu membendung sebarannya, bahkan kian melesat. Berbagai kebijakan pun diambil pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ditimbulkan covid-19, namun menyelesaikan satu masalah menimbulkan masalah lain yang tak kalah ruwetnya.
Kondisi ini membuat Menteri Dalam negeri, Tito Karnavian, mengeluarkan pernyataan bahwa negara otokrasi dan oligarki lebih efektif atasi corona, sebab negara tersebut menerapkan cara keras mendisiplinkan warganya, Negara otokrasi dan oligarki yang dimaksud Tito adalah Cina dan Vietnam.Sementara itu, Indonesia yang merupakan negara demokrasi sangat sulit mencegah penyebaran corona karena kalangan menengah ke bawah disebut Tito sangat sulit menerapkan protokol kesehatan ( CNN Indonesia, 3/9/2020).
Negara otokrasi adalah negara yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang, sedangkan negara oligarki dipegang oleh kelompok kecil, seperti Cina dan Vietnam. Memang benar beberapa waktu yang lalu Vietnam yang berbatasan dengan Cina berhasil menghambat laju corona namun, awal Agustus negara ini kembali terdampak corona dengan jumlah kematian yang berlipat ganda.
Narasi sistem otokrasi dan oligarki yang berhasil membuat rakyat patuh sebagai upaya mencegah laju pandemi corona adalah pernyataan yang tidak benar, nyatanya corona kembali merebak di Vietnam dan Cina. Tidak ada satu negara pun yang lolos dari pandemi ini, walau mereka menerapkan sistem pemerintahan otokrasi atau oligarki. Kepatuhan rakyat pada sistem ini adalah kepatuhan terpaksa dengan ancaman hukuman. Kepatuhan seperti ini tidak akan permanen, suatu saat akan menjadi bom waktu.
Narasi ini pula menggambarkan keputusasaan dalam rezim demokrasi. Mereka mencari-cari sebuah alasan agar publik memaklumi ketidakmampuan penguasa menjalankan fungsinya mengatasi pandemi. Dalam sistem ini, mencari kambing hitam adalah salah satu cara untuk melepaskan tanggung jawab. Ketika virus tak terkendali maka rakyat menjadi tertuduh. Rakyat menjadi kambing hitam. Rakyat menengah ke bawah dianggap menjadi sumber masalah ketidakberhasilan pencegahan covid-19.
Seharusnya, negara dalam sistem demokrasi benar-benar berupaya menghentikan penyebaran corona dengan program yang tepat sasaran, mempermudah dilaksanakannya protokol kesehatan, menjamin keselamatan Nakes sebagai garda terdepan melawan virus dan menjamin tercukupinya kebutuhan pokok rakyat selama pandemi. Namun harapan tidak sesuai kenyataan, program yang diluncurkan lebih pada pemulihan ekonomi daripada keselamatan jiwa rakyatnya. Sebagaimana dilansir bukamatanews.id (31/8/2020) Ekonom senior Faisal Basri menyebut pemerintah semakin tidak peduli pada penanganan virus corona dan hanya mementingkan perekonomian.
Pada tahap ini, nampaklah kelemahan sistem buatan manusia yang bernama demokrasi. Borok demokrasi mulai terungkap. Penguasa pada sistem ini lebih mementingkan sektor ekonomi daripada keselamatan jiwa rakyatnya. Kapitalisme telah menutup hati penguasa negeri yang notabene sebagian dari mereka beragama Islam.
Pandemi virus corona yang mampu memporakporandakan kehidupan, seyogyanya membuka mata dunia akan kebutuhannya pada sistem alternatif, bukan otokrasi maupun demokrasi. Sistem alternatif tersebut akan mewujudkan terselenggaranya fungsi negara secara konsisten sebagai pengayom dan pelindung rakyatnya. Negara akan melindungi rakyatnya dari wabah sebagaimana melindungi dari musuh yang mengancam keselamatan jiwa rakyat. Paradigma sistem seperti ini hanya akan terwujud jika Islam diterapkan secara kaffah.
Penguasa dan rakyat adalah orang-orang yang bertakwa, yang menjalankan roda kehidupan sesuai syariat Islam. Penguasa melayani rakyatnya berlandaskan pada Alquran dan Sunnah, bukan termotivasi kepentingan ekonomi namun terobsesi dengan kemuliaan di akhirat. Rakyat pun akan patuh pada pemimpin yang bertakwa, karena kepatuhan pemimpin kepada Allah meniscayakan pelayanan yang baik terhadap rakyatnya.
Demokrasi terbukti gagal menyelesaikan masalah akibat virus ini, namun para pejabat negeri ini masih enggan mencari solusi dengan Islam, bahkan dilirik pun tidak. Padahal Islam telah membuktikan kegemilangannya selama 13 abad. Disamping itu Islam adalah regulasi Allah untuk umat manusia yang sudah pasti kebenaran dan kebaikannya.
