Oleh: Eri
(Pemerhati Masyarakat)
MuslimahTimes– ‘Vox Populi, Vox Dei’, artinya suara rakyat, suara Tuhan. Istilah populer dipanggung politik dalam sistem demokrasi. Pepatah tersebut seolah memberi peringatan, bahwa para pejabat atau pemimpin negeri ini agar senantiasa mendengarkan suara rakyat.
Namun fakta di lapangan jauh berbeda, sering kali suara mereka diabaikan. Mengeluarkan kebijakan yang lebih berpihak kepada para korporat. Bukankah mereka terpilih untuk memperjuangkan aspirasi rakyat?
Seperti halnya RUU Cipta Kerja yang disahkan diam-diam, mengundang kemarahan rakyat. “Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan mogok nasional ini dilakukan sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU Nomor 21 Tahun 2000 khususnya Pasal 4 yang menyebutkan fungsi serikat pekerja salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan”. (detikNews.com 6/10/20)
Selain buruh, mahasiswa pun tergerak ikut menyuarakan aspirasinya, tidak tinggal diam atas kedzaliman pemerintah. “Sekira 1.000 mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, berangkat ke Istana Negara, Jakarta, untuk berunjuk rasa memprotes UU Cipta Kerja ke pemerintah pusat. Dengan jargon spanduk bertuliskan “Istana Oligarki” mahasiswa ingin menunjukkan aspirasinya bahwa UU Cipta Kerja tidak berpihak kepada masyarakat”. (tribunnewsjakarta.com 8/10/20)
Sangat disayangkan, aksi demo diberbagai daerah berujung ricuh. Diwarnai aksi pembakaran, perusakan fasilitas umum, bentrok dengan aparat hingga banyak korban berjatuhan. Namun, aksi demo yang terjadi beberapa hari ini belum juga mendapatkan tanggapan dari pemerintah pusat. Alih-alih memberikan jawaban atas aspirasi rakyat, pemerintah lebih sibuk dengan agenda lain.
Sungguh, sikap pemimpin seperti itu mencederai sistem demokrasi yang mereka agungkan. Dimana narasi mereka selalu hadir untuk mewakili rakyat. Akan tetapi, kepentingan para kapital lebih diutamakan. Sering kali aturan yang dibuat banyak merugikan rakyat. Ini wajah asli demokrasi yang selalu dipuji-puji.
Tidak heran dengan sistem kapitalis demokrasi yang selalu berpihak kepada para kapital. Sistem yang dibangun atas dasar manfaat hanya akan berpihak kepada mereka yang menguntungkan. Memberikan segala fasilitas, kemudahan bahkan kebijakan untuk mengkokohkan kepentingan mereka.
OmnibusLaw salah satu dari sekian banyak undang-undang yang memihak para kapital. Undang-undang kebut semalam untuk disahkan, banyak pasal kontroversi yang merugikan kaum buruh. Begitulah cara kerja demokrasi, bila hak hukum diserahkan akal manusia hanya akan membawa kerusakan.
Berbeda dengan Islam, yang memiliki aturan komprehensif untuk memecahkan problematika umat. Memang kekuasaan berada ditangan umat, tetapi kedaulatan milik Syara’. Jadi, kedaulatan hukum hanya hak Allah SWT, dengan Al Qur’an dan Sunnah sebagai sumber hukum. Sedangkan tugas pemimpin meriayah umat bukan membuat hukum.
Dalam Islam umat wajib untuk mengoreksi penguasa yang menyimpang dari syariat. Sebagaimana yang pernah terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab, ada salah satu umatnya yang protes tentang kebijakan mahar yang ditentukan oleh beliau. Dan Khalifah pun menerima dengan lapang.
Dalam sistem pemerintahan, Khilafah mempunyai struktur pemerintahan salah satunya Majelis Umat. Sebagai majelis yang terdiri individu-individu yang mewakili kaum Muslim dalam musahabah terhadap Khalifah dan semua pegawai negara. Serta sebagai tempat rujukan Khalifah meminta pendapat atau masukan dalam berbagai urusan umat.
Selain itu ada Mahkamah Mazhalim, sebagai pengawas para pejabat dan hukum perundangan yang dilaksanakan sesuai dengan syariah tanpa ada penindasan pada rakyat. Bahkan rakyat yang merasa terzalimi oleh penguasa boleh mengadukan perkaranya kepada Mahkamah ini. Baik individu maupun partai wajib melakukan koreksi terhadap penguasa. Inilah jaminan negara Khilafah menerima aspirasi rakyat.
Hanya Syariat Islam yang ditegakkan dalam bingkai Khilafah mampu menghilangkan kezaliman, baik kebijakan yang menguntungkan para kapital maupun kezaliman pada buruh. Sebab Khilafah saja yang dapat menerapkan syari’at Islam secara kaffah, membawa rahmat bagi seluruh alam.
Waallahu a’lam bis shawwab.
