Oleh : Eri
(Pemerhati Masyarakat)
MuslimahTimes.com–Wakil rakyat yang tidak merakyat. Itulah gambaran saat ini. Dimana para penguasa hidup makmur dengan fasilitas negara super mewah. Namun, tidak sebanding dengan kinerjanya di pemerintahan.
Belum lama ini, masyarakat kembali lagi dibuat geram, atas keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menganggarkan lebih dari Rp17 miliar untuk kebutuhan pribadi. Seperti pengadaan vitamin sebesar Rp2 miliar, membeli jas bagi anggota dewan sebesar Rp1 miliar dan pergantian CCTV sampai Rp14 miliar. (suara.com 2/9/21)
Serasa tidak tahu malu, para pejabat saling mengejar kemewahan. Bahkan tidak mau kalah dari wakil menteri yang mendapat bonus Rp580 juta (kompas.com 30/8/21). Mereka lakukan di saat jutaan rakyat mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan akibat pandemi. Selama pandemi masyarakat mengalami kondisi kemiskinan yang ekstrem. Jumlahnya mencapai 4,8% dari total penduduk miskin nasional di level 10,14% atau mencapai 1,7 juta orang. Dari data BPS terbanyak penduduk miskin ekstrem berada di pulau Jawa. (cnbcindonesia.com, 1/9/21)
Masyarakat kembali dipertontonkan ketidakpekaan penguasa terhadap dampak pandemi yang terjadi. Tampak sense of crisis telah hilang dalam diri penguasa. Menjadikan jabatan sebagai jembatan untuk kepentingan tertentu. Tak ubahnya, fasilitas mewah yang diperoleh sebagai wujud politik etis atau balas budi.
Mengharapkan hidup sejahtera di alam kapitalisme, seperti mimpi di siang hari, tidak mungkin terjadi. Bagaimana tidak? Alih-alih memikirkan masalah rakyat, para pejabat hanya mengejar fasilitas pribadi dengan alasan untuk menunjang kinerja mereka. Padahal rakyat makin tercekik akibat kenaikan pajak. Selain itu, berbagai tunjangan yang harus dibayar melalui gaji dan biaya hidup kian mahal. Ini sebagian masalah rakyat yang sepatutnya diselesaikan para pejabat, bukan sibuk mengejar fasilitas demi kepuasan pribadi. Seharusnya dalam kondisi seperti ini, kemewahan yang diperoleh penguasa tidak seharusnya diberikan. Penguasa harus bisa bersikap lebih bijaksana dan lebih meningkatkan empati kepada rakyat yang terdampak Covid-19. Fasilitas yang disediakan kepada anggota DPR atau wakil menteri bisa dialihkan untuk kebutuhan sembako atau pokok lainnya dan biaya kesehatan rakyat yang mengalami kesulitan selama masa PPKM ini.
Ketidakpekaan pemimpin disebabkan sistem kapitalisme yang cenderung membentuk individu atau pemimpin yang individualistis. Ditambah gaya hidup mewah dan berlebihan menjadi keharusan. Korupsi pun jadi solusi untuk memenuhi gaya hidupnya. Tak heran, sistem kapitalisme mengikis rasa empati dan menyebabkan mati nurani. Inilah wajah suram sistem kapitalisme. Dimana aturan buatan akal manusia sebagai standar kehidupan. Menjadikan manfaat sebagai asas kehidupan dan materi sebagai tujuan. Maka, lahirlah para penguasa yang berfungsi sebagai regulator dan pelayan bagi pengusaha. Menerapkan kebijakan yang hanya menguntungkan para kapitalis.
Sosok pemimpin yang amanah dan peka terhadap kondisi rakyat hanya berasal dari sistem yang sahih. Sistem yang menerapkan aturan dari sang Pencipta, Al Khaliq. Menjadikan akidah sebagai rujukan. Menjalankan amanahnya dengan kesungguhan karena dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanallahu wa ta’ala. Menyadari bahwa setiap amanah atau jabatan yang diemban akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak.
Abdullah bin Umar mengatakan, Rasulullah saw. bersabda,
“Ketahuilah bahwa setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, seorang pemimpin umat manusia adalah pemimpin bagi mereka dan ia bertanggung jawab dengan kepemimpinannya atas mereka.” (HR. Abu Dawud)
Pemimpin dalam pemerintahan Islam memberikan gambaran pemimpin yang peka terhadap rakyatnya. Memenuhi kewajibannya memelihara urusan rakyat seperti sandang, pangan dan papan tercukupi. Selain itu, kebutuhan pokok lainnya mencakup pendidikan, kesehatan dan keamanan.
Contoh pemimpin terbaik ada pada diri Rasulullah ﷺ dan para Khalifah setelahnya. Seperti Sahabat Rasulullah ﷺ, Khalifah Umar bin Khattab yang sigap mengecek kondisi rakyatnya jangan sampai kelaparan. Bahkan, memastikan langsung kebutuhan pokoknya telah terpenuhi. Sikap tersebut diterapkan Khalifah Umar saat mendengar tangisan anak kecil yang kelaparan. Dengan segera Khalifah Umar mengambil bahan makanan yang tersimpan di gudang milik negara serta memanggul sendiri sampai memasak makanannya. Memastikan bahwa rakyatnya tidak kelaparan lagi.
Sangat besar perhatiannya terhadap umat, tidak heran ada pemimpin yang menangis, merenung hingga tidak bisa tidur dengan nyenyak selama ia memimpin. Begitulah, ketika Islam diterapkan dalam sistem pemerintahan, maka akan ada kebaikan, kesejahteraan, keadilan dan tugas ri’ayah seorang pemimpin akan terwujud
Selain itu, baik pemimpin atau pejabatnya bekerja dengan ikhlas, tanggung jawab serta memegang teguh amanah di pundaknya. Tidak menuntut haknya (gaji) melebihi kadar kecukupan baginya dan keluarganya. Dengan batasan ini, mencegah mereka untuk berkhianat atau korupsi. Menentukan batas gaji yang diberikan juga dipengaruhi oleh kondisi masyarakat. Jika umat mengalami kondisi krisis maka batas gaji mengikuti kondisi tersebut atau disesuaikan.
Hubungan pemimpin dan rakyatnya akan tercipta keharmonisan. Pemimpin dicintai dan mencintai rakyatnya, lalu bersama-sama menjalankan syariat Islam sebagai bentuk cinta terhadap Allah subhanallahu wa ta’ala dan Rasul-Nya. Berbeda jauh dengan kondisi sekarang di masa sistem kapitalisme, seorang pemimpin yang bersikap semena-mena dan memaksakan kehendaknya. Sehingga, rakyat kehilangan kepercayaan terhadap pemimpinnya.
Islam telah membuktikan dalam sejarah panjangnya, pemimpin yang meri’ayah rakyat dengan benar hanya terwujud dalam sistem Islam. Akidah sebagai landasannya dan meraih ketakwaan kepada Allah sebagai pencapaian tertinggi seorang muslim. Semua akan terealisasi dalam penerapan Islam secara kafah di sistem pemerintahan dalam bingkai Khilafah.
Waallahu a’lam bis shawwab.
