Oleh. Silvia Anggraeni, S. Pd
Muslimahtimes.com – Diketahui pasca libur lebaran kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta meningkat tajam. Epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yuni Miko Wahyono menilai, tak ada jalan lain untuk menghentikan penyebaran Covid-19 di ibu kota kecuali dengan lockdown.
Namun Pemprov DKI belum akan menarik rem darurat dengan memberlakukan lockdown, seperti yang diungkap oleh Agus Pambagio, seorang pengamat kebijakan publik. Dilansir dari CNN Indonesia (17/06/2021), Agus mengatakan Pemprov DKI tak bisa membuat kebijakan sepihak. Pun tekanan pusat disinyalir membuat Pemprov tak mengambil keputusan untuk lockdown. Pandu Riono, seorang Epidemiolog dari Fakuktas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) mengatakan adanya tekanan pusat kepada Pemprov DKI saat akan mengambil keputusan. Sehingga tak mungkin melampaui kewenangan pemerintah pusat. Titah para pemilik modal pun membuat pemerintah kian tak berkutik.
Dominasi kaum kapitalis dalam menentukan kebijakan memang sangat kuat. Permintaan mereka untuk terus membuka aktivitas ekonomi jelas tak mungkin diingkari. Fokusnya pada sektor ekonomi membuat pemilik modal takkan ingin alami rugi.
Masyarakat kecillah yang harus langsung bersinggungan dengan ancaman bahaya paparan virus ini, sementara mereka hanya asik menghitung laba di dalam tempat yang aman dan nyaman. Kebijakan lockdown demi menyelamatkan rakyat jelas bersebrangan dengan prinsip para pemodal.
Dampak pandemi ini jelas paling terasa oleh masyarakat kecil. Tak hanya alami ancaman kesehatan, kondisi ekonomi pun tak kalah menyedihkan. Banyaknya PHK massal telah menciptakan tingginya gelombang pengangguran. Nihilnya pendapatan rakyat ini berimbas pada penurunan daya beli. Bak rantai yang saling berkaitan, rendahnya daya beli masyarakat telah memukul para pelaku usaha mikro yang pada akhirnya mengalami penurunan omset.
Ibarat nasi telah menjadi bubur, sejak awal adanya pandemi ini, semua kebijakan pemerintah memang tak ada yang benar-benar serius dalam mengatasinya, hingga tak mampu mencegah penyebarannya. Lockdown yang diharapkan nyatanya tak kunjung dilakukan.
Tak ada anggaran guna membiayai kebutuhan rakyat selama lockdown diberlakukan memang jadi mantra ajaib untuk berkelit dari kewajiban. Namun kenyataan berbicara lain, tindak korupsi dengan nilai fantastis tetap bisa berlanjut. Dari sini kita tahu bahwa bukan sebab negara tak punya dana untuk mengambil langkah lockdown, tapi karena ketidakseriusan dari penguasa dalam mengatasi pandemi ini.
Secara ekonomi yang paling terdampak sudah pasti rakyat kecil. Kehidupan yang memang sudah sulit kini makin melilit. Rakyat berhak atas solusi yang benar atas masalah pandemi. Rakyat harus diayomi dan dilindungi. Inilah tugas besar seorang pemimpin terhadap rakyatnya, pantas jika ancaman atas pemimpin yang lalai adalah neraka jahannam.
Nabi Saw bersabda, “Barang siapa yang dibebani mengurus suatu urusan kaum muslimin, maka di hari Kiamat kelak ia akan diberdirikan di tepi jembatan neraka Jahanam. jika ia melaksanakan tugasnya itu dengan baik, ia akan selamat. Namun, jika ia tidak melaksanakannya dengan baik, ia akan dilemparkan ke bawah jembatan Jahannam itu dan akan terpelanting ke dalamnya selama 70 tahun’.”(HR.Thabrani)
Bukan hal mudah mengurus urusan umat, perlu kemauan dan kemampuan. Rakyat sudah terlalu lama terombang-ombing dalam ketidakjelasan. Mulai dari biaya hidup yang tak terjangkau dan kini pandemi yang tak kunjung usai.
Semua permasalahan yang terus muncul harus segera diurai. Saling lempar tanggung jawab atau berselisih saat akan menerapkan kebijakan memang tontonan yang lazim di panggung demokrasi.
Hal seperti ini takkan ada dalam sistem Islam. Sistem kepemimpinam terpusat yang menjadikan pengambilan keputusan ada di tangan Khalifah. Seorang Khalifah beserta jajarannya akan mengupayakan yang terbaik bagi umatnya. Kita dapati teladan dalam kisah Khalifah Umar bin Khattab ketika menghadapi wabah penyakit Thoun, kala itu banyak yang terinfeksi dan meninggal karenanya. Dengan cepat sang Khalifah memerintahkan isolasi bagi para warga yang terinfeksi dan memastikan pasokan makanan aman kepada seluruh rakyat. Alhasil wabah tersebut dapat dilalui.
Wabah Covid saat ini juga bisa segera dituntaskan jika kebijakan yang ditetapkan tidak setengah hati. Isolasi atau lockdown dapat dilaksanakan jika pemangku kebijakan berpihak pada rakyat, bukan konglomerat. Biaya lockdown pun akan mampu diemban pemerintah jika pejabatnya tak sibuk berebut untung sendiri. Terbukti nominal yang berhasil diraup para koruptor sangat tinggi, dan jika digunakan untuk rakyat, maka akan cukup untuk membiayai kebutuhan pokok rakyat selama lockdown diberlakukan.
Yang kita butuhkan adalah pemimpin yang bekerja untuk menjalankan amanahnya, yang akan menjaga rakyat dalam tanggung jawabnya. Karena seorang pemimpin memikul amanah untuk menggunakan kekuasaannya dengan sungguh-sungguh agar bisa mengayomi dan melindungi rakyatnya.
Wallahu alam bisshowab
