Oleh. Hany Handayani Primantara, S.P
Muslimahtimes.com–Gelombang teror kian meningkat dengan semakin aktifnya orang-orang menyuarakan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang tidak bijak. Kali ini bentuk teror dihadapi oleh sejumlah figur lantaran kritik kerasnya terhadap penanganan bencana di Sumatera yang dinilai tidak cepat tanggap dan lebih cenderung diabaikan. Bentuk teror beraneka ragam, mulai dari surat ancaman, lemparan telur busuk atau bangkai ayam di depan rumah, bom molotov, ancaman fisik, vandalisme, peretasan digital bahkan menyasar pada anggota keluarga korban.
Sasaran mereka adalah para tim kreator, influencer, aktivis lingkungan. Rangkaian teror pengkritik pemerintah ini memicu kecaman luas dari masyarakat. Publik menilai aksi intimidasi tersebut sebagai ancaman nyata terhadap kebebasan berekspresi, demokrasi, dan hak warga negara.
Kasus ini juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi masyarakat yang menyampaikan kritik, yang seharusnya menjadi sebuah hak bagi setiap warga negara dalam menyampaikan pendapatnya. Sesuai dengan peraturan UUD 1945 Pasal 28E ayat (3): “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Undang-undang tersebut menjadi bukti bahwa yang terjadi justru sebaliknya yakni banyak konten kreator yang menjadi korban teror. (mediaIndonesia.com, 31-12-2025)
Demokrasi Demokratis atau Demokrasi Otoriter
Di sistem demokrasi, yang menjadi pilar adalah kekuasaan di tangan rakyat dan kedaulatan di tangan rakyat. Hal inilah yang menjadikan suara rakyat dianggap sebagai suara tuhan dalam sistem demokrasi. Namun faktanya sepanjang perjalanan hingga detik ini. Bahkan dari awal mulanya sistem demokrasi lahir, tidak ada satupun negara bersistem demokrasi yang bisa mengimplementasikan kedua pilar tersebut.
Fakta mengejutkan ini tidak disadari oleh sebagian orang. Padahal bisa menjadi sebuah bukti bahwa sistem demokrasi hanyalah sebuah sistem ilusi yang hanya sekadar teori tanpa bisa diterapkan secara nyata dalam kehidupan dunia. Selama ini demokrasi hanya sebuah kedok, bentuk provokasi yang dilakukan oleh Barat agar negara-negara lain mau ikut tunduk terhadap kebijakan global.
Salah satu contoh bukti nyata kegagalan demokrasi adalah dari fakta teror di atas. Teror dan intimidasi terhadap aktivis dan influencer kritis yang belakangan terjadi adalah bentuk kekerasan negara untuk membungkam suara rakyat. Hal ini justru sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menuhankan suara rakyat diatas segalanya. Sebab teror yang dilakukan biasanya terjadi untuk sebuah tujuan yakni demi menciptakan rasa takut rakyat pada rezim yang sedang berkuasa saat itu.
Hal ini menunjukkan bahwa rezim yang berkuasa merupakan rezim yang anti kritik, ia tidak mau nama baiknya tercoreng akibat ulah pihak-pihak yang kritis terhadap kebijakannya. Secara otomatis kondisi ini menjadi bukti nyata bahwa sistem yang berjalan saat ini bukanlah demokrasi yang bersifat demokratis melainkan demokrasi yang bersifat otoriter.
Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara demokrasi demokratis dengan demokrasi otoriter. Sebab keduanya lahir dari rahim yang sama. Masyarakat masih diberi harapan terkait demokrasi demokratis yang mampu mengubah kondisi negara menjadi jauh lebih baik. Naum fakta sejarah tidak terbukti sejalan dengan harapan tersebut.
Teror dalam Pandangan Islam
Teror dalam pandangan Islam merupakan bentuk kejahatan yang tidak bisa dimaafkan begitu saja. Sebab hal ini bisa membahayakan baik secara mental bahkan nyawa seseorang. Maka Islam sangat menjaga dengan adanya bentuk sanksi berupa ta’zir bagi orang yang melakukan tindakan teror. Teror yang dilakukan oleh satu orang biasa yang berstatus penduduk sipil saja berbahaya apalagi jika dilakukan oleh sebuah negara. Teror yang dilakukan oleh negara kepada warganya merupakan bentuk otoriter pemimpin yang bertentangan dengan Islam.
Sebab Islam memandang penguasa adalah junnah yakni pihak yang mampu melindungi rakyat. Bukan malah sebaliknya meneror dan mengancam rakyat. Hubungan antara penguasa dan rakyat telah diatur dalam syariat. Dimana hubungan mereka merupakan hubungan antara pembantu dan majikan. Rakyat sebagai majikan dan pemimpin sebagai pembantunya. Maka seharusnya sebagai pemimpin posisi mereka harus lebih mengutamakan majikan mereka, dalam hal ini adalah rakyat.
Islam mengatur beberapa kewajiban dan hak seorang pemimpin negara, begitu pula dengan hak serta kewajiban rakyat yang dipimpinnya. Pemimpin dalam Islam tugas utamanya adalah ra’in dan junnah. Yakni pengurus dan pelindung, maka secara otomatis pemimpin memiliki kewajiban memimpin rakyat dengan aturan syariat dan melindungi rakyat dari berbagai macam ancaman, baik dari pihak luar maupun dalam negeri. Pemimpin dengan tegas memberikan sanksi hukum yang mampu memberikan efek jera pihak peneror.
Di samping itu selain diberikan hak perlindungan oleh negara, rakyat pun memiliki hak dan kewajiban muhasabah lil hukam kepada pemimpin. Baik kebijakan tersebut sesuai dengan syara atau yang dapat menimbulkan kemudharatan masyarakat secara umum. Harus ada kegiatan saling amar makruf nahi mungkar diantara keduanya agar keberlangsungan syariat Islam dalam bentuk negara bisa dilakukan dengan benar dan baik sesuai arahan Allah Swt.
Bahkan Islam mengkategorikan muhasabah lil hukum sebagai bentuk jihad paling agung sesuai hadis berikut: “Jihad yang paling utama adalah mengatakan kebenaran (berkata yang baik) di hadapan penguasa yang zalim.” (HR. Abu Daud no. 4344, Tirmidzi no. 2174, Ibnu Majah no. 4011. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa hadits ini hasan).
Hadis ini menyampaikan bahwa menasehati penguasa yang zalim dengan berani mengatakan kebenaran termasuk jihad bahkan semulia-mulianya jihad. Namun dengan catatan, menasehati mereka dengan cara baik, bukan dengan mengumbar aib yang menyerang pribadi mereka di hadapan khalayak ramai. Sebab sejarah Islam pun pernah membuktikan bahwa ketika muhasabah terhadap penguasa itu dilakukan dengan baik, maka penerimaan sang Khalifah pun akan baik karena khalifah sangat menghargai kritik dari warganya.
Wallahu alam bishowab
