Oleh. Sherly Agustina, M.Ag
Muslimahtimes.com–Harga bahan pokok naik menjelang Ramadan dan lebaran seolah sudah menjadi langganan tahunan di negeri ini. Rakyat pun dipaksa untuk menerima kondisi ini, walau di tengah kondisi ekonomi sulit yang semakin menghimpit. Seperti yang diperkirakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Sekretaris Jenderal IKAPPI Reynaldi Sarijowan bahwa sejumlah bahan pokok mengalami lonjakan harga menjelang Idulfitri.
Adapun bahan pokok yang berpotensi mengalami lonjakan harga menjelang lebaran yaitu cabai rawit merah, cabai merah besar, bawang putih, daging ayam, telur ayam, dan minyak goreng curah. Cabai rawit merah diperkirakan mencapai Rp105.000 per kilogram. Jika mencapai perkiraan, harga cabai rawit merah akan melebihi harga acuan pembelian (HAP) yang ditetapkan senilai Rp40.000–57.000 per kilogram. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, harga rata-rata nasional cabai rawit merah per 16 Maret 2026 tercatat Rp79.013 per kilogram. (Tempo.co, 17-03-2026)
Lebaran yang harusnya menjadi momen bahagia, sebaliknya rakyat dilema karena dihimpit masalah hidup di antaranya harga barang yang semakin mahal. Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat (ANH) menyebut sebagai ‘ritual’ tahunan menjelang lebaran. Padahal, pemerintah berkali-kali menerapkan program diskon, bansos (bantuan sosial) dan pasar murah yang anggarannya cukup besar alias jumbo. Fenomena tahunan yang menunjukkan betapa rapuhnya daya tahan ekonomi rumah tangga Indonesia ketika bertemu dengan kenaikan harga, ongkos mobilitas, tekanan kurs, dan jaring pengaman sosial yang belum sepenuhnya tepat sasaran.
Menurutnya, lebaran seharusnya menjadi momen pulang kampung, berbagi, dan pemulihan batin. Akan tetapi, di tahun 2026 banyak keluarga justru merasa seperti memasuki lorong sempit yang gelap. Inflasi tahunan pada Februari 2026 saja, tercatat 4,76 persen, jauh di atas sasaran inflasi Bank Indonesia (BI). Sedangkan nilai tukar (kurs) JISDOR pada 10 Maret 2026, menyentuh level Rp16.879 per dolar AS. Dua angka ini memberi pesan yang jelas. Harga hidup sedang menanjak, sementara bantalan ekonomi rumah tangga justru menipis. (Inilah.com, 14-03-2026)
Mengapa Terjadi?
Ritual tahunan ini yaitu melonjaknya harga bahan pokok menjelang Ramadan dan lebaran, masalahnya bukan semata satu komoditas naik atau satu layanan mahal. Akan tetapi, masalahnya adalah terjadi penumpukan tekanan yang datang secara bersamaan. Harga pangan naik dan ongkos mudik tetap berat. Sementara THR terasa menyusut karena adanya potongan pajak, bansos masih bocor, dan kelas menengah semakin bergantung pada utang jangka pendek sebagai solusi instan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memprediksi permintaan pinjaman online (pinjol), multifinance, dan pegadaian meningkat selama Ramadan dan Idulfitri 2026 seiring dengan peningkatan kebutuhan pembiayaan masyarakat. Periode Ramadan dan Lebaran tahun 2024 dan 2025 yang terjadi di bulan Maret, realisasi penyaluran pinjol meningkat masing-masing sebesar 8,9 persen dan 3,8 persen secara bulanan (month to month/mtm). Sementara untuk tren pembiayaan multifinance pada periode yang sama selama dua tahun terakhir juga tercatat meningkat sebesar 2,05 persen (mtm) di Maret 2024 dan 0,78 persen (mtm) di Maret 2025.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat utang pinjaman online (pinjol) masyarakat Indonesia pada Januari 2026 mencapai Rp98,54 triliun. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK, Agusman, menyebutkan outstanding pembiayaan industri pinjaman daring (pindar) pada periode tersebut mencapai Rp98,54 triliun. Angka yang fantastis tersebut hampir menembus 100 triliun rupiah.
Di Jawa Barat, tren serupa terjadi. Outstanding pinjaman online warga menembus lebih dari Rp20 triliun. Hal ini menjadikan provinsi Jabar sebagai salah satu wilayah dengan nilai pinjol tertinggi di Indonesia. Pinjol seakan menjadi solusi jangka pendek bagi masyarakat karena mereka tergoda oleh kemudahan akses melalui aplikasi telepon pintar, pencairan instan tanpa jaminan, serta tawaran bunga yang kompetitif.
Sebagian masyarakat memanfaatkan pinjol untuk kebutuhan konsumtif selama Ramadan dan Lebaran, seperti membeli kebutuhan pokok, pakaian baru, hingga biaya mudik yang menjadi tradisi dari tahun ke tahun. Meski regulator dan pemerintah telah berulang kali mengingatkan agar masyarakat tidak menggunakan pinjol—terutama yang ilegal—untuk kebutuhan konsumtif, praktik tersebut masih marak. (Radarbandung.id, 20-02-2026)
Utang keluarga naik menjelang Ramadan dan lebaran tak dapat dihindari, mereka terdesak oleh keadaan. Ini terjadi karena daya tahan ekonomi sebagian rumah tangga Indonesia lemah, sementara harga barang naik, ongkos mobilitas bertambah, tekanan kurs, dan jaring pengaman sosial yang belum sepenuhnya tepat sasaran. Sistem yang saat ini diterapkan oleh pemerintah nyata membuat rakyat semakin sulit dan terjepit. Ramadan yang seharusnya menjadi momen ibadah dan lebaran yang seharusnya menjadi momen bahagia, tetapi kebahagiaan itu hanya mampir sementara karena setelah itu rakyat gali lubang tutup lubang.
Jika diperhatikan, telah terjadi kapitalisasi momen Ramadan dan lebaran yang melahirkan tekanan sosial dan beban ekonomi bagi keluarga. Pada kondisi terjepit ini, rakyat berharap pemerintah mampu memberikan solusi, nyatanya tidak. Rakyat selalu dipaksa untuk terus kuat berdiri di atas kaki sendiri. Ibarat hukum rimba, siapa yang kuat dia yang akan bertahan walau dengan gali lubang tutup lubang.
Di tengah rapuhnya daya beli keluarga dan era digitalisasi memberikan alternatif solusi utang terutama pinjol menjadi pilihan sulit yang semakin membahayakan ekonomi keluarga. Perputaran ekonomi rakyat justru difasilitasi utang di tengah menurunnya pertumbuhan upah. Kondisi ini akan makin menjadikan keluarga bergantung pada utang ribawi untuk memenuhi kebutuhan rutin dan semirutin. Sistem kapitalisme ribawi yang merusak, telah mengondisikan rakyat dalam masalah. Masalah ini tentu butuh solusi nyata.
Pandangan Islam
Maka, keluarga butuh sistem ekonomi yang mampu menyejahterakan, bukan sekadar narasi ekonomi inklusif. Rakyat butuh sistem ekonomi yang mampu membangun keseimbangan dan distribusi ekonomi yang merata di seluruh keluarga bukan hanya pemilik kapital. Rakyat butuh sistem ekonomi stabil baik dari nilai mata uang maupun harga barang dan mampu menyediakan lapangan kerja yang layak bukan memfasilitasi utang seperti yang terjadi saat ini.
Sistem ekonomi tersebut hanya akan didapatkan dari sistem ekonomi Islam, di mana sistem ekonomi Islam harus sepakat dengan sistem politik Islam. Mengapa demikian? Karena butuh kekuatan politik untuk melepaskan ketergantungan negara dari globalisasi dan liberalisasi perdagangan sehingga negara mampu menerapkan sistem ekonomi Islam untuk membangun kesejahteraan bagi keluarga. Termasuk sistem Islam akan mengembalikan momentum Ramadan dan Idulfitri sesuai pandangan syariat, yaitu untuk mewujudkan ketakwaan bukan hanya pada tataran individu tetapi juga sistem negara.
Islam menjamin kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan). Jaminan pemenuhan kebutuhan pokok (primer) ini direalisasikan dengan mewajibkan laki-laki memberi nafkah kepada diri dan keluarganya, mewajibkan kerabat dekat untuk membantu saudaranya. Negara membantu rakyat miskin. Negara mewajibkan kaum Muslim untuk membantu rakyat miskin. Negara memfasilitasi lapangan pekerjaan bagi rakyat agar bisa menafkahi keluarganya.
Negara juga wajib menyediakan pelayanan keamanan, pendidikan, dan kesehatan untuk seluruh rakyat secara gratis. Hal ini merupakan bagian dari kewajiban mendasar negara (penguasa) atas rakyatnya. Penguasa tidak boleh berlepas tangan dari penunaian kewajiban itu. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas kewajiban ini di akhirat.
Rasulullah saw. bersabda, “Imam (kepala negara) adalah pelayan rakyat dan dia bertanggungjawab atas rakyatnya.” (HR al-Bukhari dan Muslim).
Dalam Islam, negara menerapkan hukum-hukum Allah sebagai koridor kegiatan ekonomi dan bisnis untuk mencegah aktivitas ekonomi yang zalim, eksploitatif, tidak transparan dan menyengsarakan umat manusia. Negara menerapkan politik ekonomi agar warga dapat hidup secara layak sebagai manusia menurut standar Islam. Negara juga menjalin hubungan secara global dan memberikan pertolongan agar umat manusia di seluruh dunia melihat dan merasakan keadilan sistem Islam.
Mekanisme pasar dalam Islam tidak mengharamkan adanya intervensi negara seperti subsidi dan penetapan komoditas yang boleh diekspor. Sebaliknya, negara tidak pernah melakukan intervensi dengan cara mematok harga. Harga dibiarkan berjalan sesuai mekanisme permintaan dan penawaran pasar secara alami. Untuk mempengaruhi harga yang tidak wajar, negara mengintervensi melalui mekanisme operasi pasar. Selain itu, Islam melarang praktik penimbunan barang atau komoditas di pasar.
“Rasulullah saw. telah melarang makanan untuk ditimbun.” (HR Ibnu Abiy Syaibah, ar-Ruyani, ath-Thabarani, Abu Thahir al-Mukhallish, al-Hakim, al-Baihaqi, Ibnu Abdi al-Barr).
Umar bin al-Khaththab ra. menuturkan bahwa Rasul saw. bersabda:
مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ، ضَرَبَهُ اللهُ بِالْجُذَامِ وَالْإِفْلَاسِ
“Siapa saja yang menimbun makanan (sehingga terhalang) dari kaum Muslim, niscaya Allah menimpakan pada dirinya penyakit kusta/lepra dan kebangkrutan.” (HR Ibnu Majah no. 2155, al-Baihaqi di Syu’ab al-Îmân no. 10705).
Penimbunan ini menyebabkan harga melonjak naik seperti yang selama ini terjadi termasuk menjelang Ramadan dan lebaran. Kondisi ini membuat rakyat sulit dan terjepit, karena naiknya harga bahan pokok tidak berbanding lurus dengan pemasukan keuangan setiap keluarga.
Khatimah
Islam juga mengatur sistem upah yang adil yang menjadi penengah antara pekerja dan yang mempekerjakan baik itu pabrik, dan lainnya. Pemberi upah tidak dibebani menjamin kesejahteraan pekerja, karena tugas menyejahterakan rakyat tanggung jawab negara. Sehingga hubungan pekerja dan yang memperkerjakan harmonis, yang satu mencari nafkah sebagai bentuk ibadah dan ingin meraih rida Allah. Begitu pun dengan yang mempekerjakan demikian.
Pertanyaannya, sistem apa yang demikian sempurna? Sistem yang bisa seperti itu hanya sistem Islam yang sesuai dengan fitrah manusia dan mampu menjamin kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, mari mewujudkan kembali sistem Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Allahua’lam Bishawab.
