Oleh. Azizah, S.Pd
Muslimahtimes.com–Berdasarkan laporan BNPB dan instansi terkait, banyak daerah di negeri ini yang mengalami kebakaran hutan dan lahan. Daerah yang paling parah yakni Kalimantan Barat. Kemudian juga Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, maupun Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Beberapa wilayah Sumatra dengan kebakaran terparah di Riau. Jawa juga mengalami kebakaran. Utamanya di Jawa Barat. Papua Barat dan Papua Tengah juga mengalami bencana.
Kabut asap juga sudah mulai menjalar ke negeri tetangga, Malaysia. Beberapa wilayah, termasuk Kuala Lumpur, bergelut dengan indeks kualitas udara yang tidak sehat sebagai dampak dari kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah di Indonesia. Kementerian Kesehatan Malaysia memberi saran pada masyarakat yang terdampak supaya mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika indeks udara melebihi 100. Warga juga disarankan untuk memeriksakan diri apabila terjadi sesak napas atau batuk berkepanjangan. Kementerian Kesehatan juga meningkatkan kesiapan fasilitas kesehatan, pasokan obat-obatan, juga tenaga kesehatan. (CNN Indonesia. Selasa, 25 Agustus 2026)
Asap pembakaran sangat membahayakan kesehatan manusia. Asap pekat yang merupakan hasil pembakaran mengandung berbagai campuran polutan udara beracun yang sangat membahayakan jika terhirup oleh manusia. Bahan kimia yang paling membahayakan kesehatan adalah partikel halus yang bisa menyusup ke dalam saluran pernapasan dan mengendap pada paru-paru, hingga dalam beberapa kasus juga bisa menembus dan mencemari aliran darah manusia yang bisa merusak kerja jantung dan pembuluh darah.
Memang benar, polusi udara ini dapat memicu gangguan kesehatan pada siapa saja tanpa pandang bulu. Hanya saja ada kelompok rentan yang memiliki risiko lebih besar, misalnya bayi, anak-anak, ibu hamil, usia lanjut serta orang yang memiliki riwayat penyakit jantung dan pernapasan.
Kebakaran hutan dan lahan bisa berakibat pada hilangnya berbagai spesies hewan dan tumbuhan. Hewan-hewan akan kehilangan rumah dan sumber makanan mereka. Demikian juga dengan tanaman. Mereka akan sulit untuk beregenerasi, sehingga punahlah berbagai jenis tanaman yang ada.
Kebakaran hutan juga berdampak pada meningkatnya pemanasan global dan perubahan iklim. Kabut asap mengandung partikel halus yang otomatis bisa mencemari udara. Polusi ini bisa menyebar ke mana pun, apalagi ditopang oleh angin kemarau yang begitu kencang. Penyebarannya bahkan bisa mencapai negara-negara tetangga.
Kebakaran hutan juga berdampak pada penurunan ketersediaan air bersih. Abu dan residu api dapat mencemari sungai dan danau, mengancam kehidupan yang ada di air bahkan mengurangi pasokan air bagi masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan juga menimbulkan dampak ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai lahan ataupun hutan yang terbakar. Pada awal bencana, yang terasa hanya kebakaran saja. Baru kemudian muncul masalah kesehatan, gangguan aktivitas kerja, gangguan aktivitas sekolah, gangguan transportasi yang berakhir pada gangguan kegiatan ekonomi dan daya hidup masyarakat.
Adanya gangguan kesehatan, secara otomatis akan menurunkan produktivitas kerja. Selanjutnya juga akan menurunkan pendapatan. Gangguan juga menjalar pada dunia penerbangan dan transportasi juga distribusi barang.
Solusi yang Semestinya
Salah satu penyebab yang paling menonjol dalam karhutla adalah aktivitas pembukaan lahan. Pembakaran dianggap sebagai cara cepat untuk membersihkan vegetasi sebelum lahan ditanami kembali. Menurut BMKG, faktor inilah yang menjadi penyebab utamanya. Kondisi lahan yang sangat kering juga menjadi faktor pendukung. Faktor pendukung yang lain adalah fenomena El Nino. Lahan gambut yang mengering juga bisa memicu kebakaran. Akan tetapi, dari sekian faktor penyebab, pembakaran lahanlah penyebab utamanya. Apalagi ditengarai bahwa pelaku utama pembakaran adalah korporasi yang diberi izin oleh negara untuk mengelola lahan.
Deddy Sitorus, anggota Komisi 2 DPR mendesak Pemerintah Pusat, agar segera mengambil alih penanganan kebakaran hutan dan lahan, baik di Kalimantan maupun Sumatra. Penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak cukup mengandalkan kemampuan pemerintah daerah.
Menurut Deddy, kapasitas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), belum punya pendanaan yang memadai untuk melakukan penanganan karhutla secara efektif. Terkesan bahwa pemerintah bertindak reaktif atas terjadinya bencana. Padahal para pakar jauh-jauh waktu telah mengingatkan adanya potensi kebakaran lahan di berbagai wilayah. Sayangnya, peringatan dari para pakar, dianggap sebagai angin lalu saja.
Seharusnya pemerintah sigap untuk melakukan tindakan, baik itu tindakan preventif dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Bahkan memberikan sanksi yang berat terhadap para pelaku pembakaran.
Sayangnya, karhutla memang tidak bisa dilepaskan dari prinsip ekonomi kapitalis. Kapitalisme memandang bahwa lahan dan hutan adalah komoditas yang bisa dimanfaatkan demi kepentingan bisnis.
Dalam sistem kapitalis, negara tidak pernah sepenuhnya memperhatikan keselamatan rakyat. Karhutla hanya ditangani sekadar secara reaktif dan teknis tanpa disertai pembenahan terhadap masalah yang lebih mendasar. Yaitu persoalan penguasaan lahan. Dampak dari karhutla ditanggung oleh masyarakat. Di sisi lain, pelaku karhutla tidak pernah ditindak secara tegas. Kondisi semacam ini memang sangat lazim dalam sistem kepemimpinan sekuler yang jauh dari nilai agama.
Dalam sistem ini, jabatan tidak dianggap sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, jabatan hanyalah alat untuk meraih kesenangan material. Hal ini secara otomatis akan menghilangkan fungsi pemerintah sebagai pelayan dan pelindung masyarakat. Islam memiliki pandangan bahwa hutan adalah kepemilikan umum yang mestinya dikelola langsung oleh negara. Hutan tidak akan diserahkan kepada swasta baik dalam negeri maupun asing melalui izin konsesi.
Adapun rakyat boleh saja memanfaatkan hutan secara langsung untuk kepentingan kehidupannya. Dengan cara dikelola dengan tanpa menghalangi pihak lain untuk mengambil manfaat yang sama. Adapun untuk kawasan yang dilindungi, hanya negara yang mengelolanya.
Islam, dalam hal ini negara Khilafah akan memberi sanksi yang tegas terhadap pelaku pembakaran hutan bila memang dilakukan dengan sengaja. Para penguasa muslim akan menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat. Pemimpin adalah pelayan sekaligus pelindung. Junnah, nampak dalam perlakuan mereka terhadap rakyatnya. Mitigasi bencana akan senantiasa dilakukan, agar fungsi negara sebagai pelayan dan pelindung bisa terwujud.
Mendapatkan rasa aman dari ancaman bencana adalah hak rakyat sekaligus menjadi kewajiban bagi negara. Ini adalah gambaran nyata ketika Islam diterapkan secara total. Sayangnya, penerapan Islam secara sempurna tidak akan terwujud dalam sistem demokrasi ataupun sistem buatan manusia yang lainnya. Penerapan syariat Islam secara total hanya bisa terwujud dalam negara Khilafah.
