Oleh: Jesiati
MuslimahTimes.com – Keadaan saat ini yang masih belum “normal” tentu menyusahkan segalanya. Wabah Covid-19 terus menyebar di sebagian besar wilayah dunia. Berbagai solusi yang telah ditempuh pun belum menunjukkan hasil, yang meniscayakan virus ini akan segera bisa dilumpuhkan dan hilang dari kehidupan manusia. Korban terus berjatuhan, angka kematian juga kian bertambah sekalipun jumlah penderita yang sembuh selalu dilaporkan namun sepertinya tak mampu menepis kecemasan masyarakat terhadap ancaman penyakit yang sudah menjadi pandemi ini. Kasus covid-19 yang semakin meningkat ternyata berdampak pada meningkat pula anggaran yang akan dikeluarkan. Apa saja fakta yang terjadi? Yuk kita telusuri agar mengetahui solusi permasalahan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menaikkan alokasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021. Alokasi yang semula senilai Rp 619 triliun kini menjadi Rp 627,9 triliun. Ani, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa penambahan alokasi anggaran PEN sengaja dilakukan pemerintah untuk menahan tekanan pandemi virus corona penyebab Covid-19 di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi.”Kami terus memperbaiki dan menjaga masyarakat dan memulihkan ekonomi dengan APBN 2021,” ungkap Ani melalui unggahan di Instagram pribadinya, @smindrawati. Bendahara negara mengatakan, penambahan alokasi PEN 2021 sementara ini sudah termasuk usulan tambahan dari sisa pagu PEN 2020 yang belum terpakai. Namun, tidak termasuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA). Rincian anggaran PEN 2021 terbaru yaitu kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM dan koperasi, intensif usaha dan pajak, serta program prioritas (CCN Indononesia, 7/2/2021).
Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, Kementerian Keuangan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengungkapkan, pemerintah sengaja menambah alokasi anggaran penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 untuk memenuhi anggaran vaksinasi virus corona dan penciptaan lapangan kerja. “Yang paling besar bertambahnya adalah kesehatan, di mana untuk vaksinasi sendiri kita sudah tambahkan hampir mencapai Rp 70 triliun,” ujar Kunta dalam webinar Percepatan Ekonomi Sosial. Alokasi anggaran vaksinasi ini meningkat karena pemerintah tak hanya harus memenuhi kebutuhan anggaran pengadaan vaksin, tapi juga sarana dan prasarana. Begitu juga dengan insentif untuk tenaga kesehatan.”Jadi seluruh prosesnya kita sediakan, jadi kenaikannya cukup signifikan di anggaran kesehatan,” imbuhnya (CCN Indonesia, 7/2/2020).
Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menanggapi kritik yang diungkapkan ekonom Faisal Basri soal anggaran penanganan pandemi Covid-19 yang menurun dalam Rancangan APBN 2021. “Sekali lagi, terima kasih atas masukan dan kritik Bang FS (Faisal Basri). RAPBN 2021 tidak disusun di ruang hampa, ada pijakan,” katanya dalam akun twitter @prastow di Jakarta. Menurut Yustinus, pendapat Faisal Basri tentang alokasi anggaran infrastruktur dalam RAPBN 2021 naik dari Rp 281,1 triliun menjadi Rp 414 triliun dan anggaran kesehatan turun dari Rp 87,5 triliun menjadi Rp 25,4 triliun memang demikian adanya. Dia kemudian mengelaborasi naik-turun alokasi fiskal itu dari perspektif penyusunan anggaran. Anggaran kesehatan, lanjut dia, secara nominal memang turun, dari Rp 212,5 triliun sesuai Perpres 72/2020 menjadi Rp 169,5 triliun. Alokasi anggaran itu, imbuhnya, setara 6,2 persen produk domestik bruto (PDB) atau berada di atas mandat UU sebesar lima persen. Anggaran yang turun, kata dia, adalah alokasi belanja kesehatan non kementerian dan lembaga. Anggaran Kementerian Kesehatan naik dari Rp 78,5 triliun jadi Rp84 triliun tahun 2021 (Bisnis.com, 19/9/2020).
Aktivitas ekonomi melambat karena penutupan atau pengurangan kegiatan ekonomi rakyat yang diarahkan negara adalah muara dari kondisi ini. Langkah itu terus ditempuh karena penyelesaian pandemi Covid-19 secara tuntas terkesan tidak menjadi prioritas utama rezim Pemerintah Indonesia saat ini. Area yang terinfeksi harusnya diisolasi dan didukung penuh keuangan negara demi proses penyembuhan rakyatnya, termasuk menutup akses keluar masuk ke negara Cina sebagai sumber wabah. Pemerintah tidak terlihat hari ini melakukan itu semua.
Pemerintah abai hingga mengakibatkan kondisi pandemi tidak kalah mengkhawatirkan. Program new normal diaruskan pemerintah membuat kasus Covid-19 lebih cepat dari biasanya. Alih-alih insrtosfeksi, pemerintah justru sibuk menyalahkan rakyat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, yang jika cermati kembali penyebabnya juga berpulang pada kelalaian pemerintah. Jika awal pandemi pemerintah menerapkan konsep penanganan yang tepat, tentu negeri ini selamat dari pandemi.
Kegagalan kapitalisme menangani pandemi Covid-19 telah mengakibatkan berbagai persoalan serius. Faktanya tampak pada tingginya angka kematian akibat Covid-19 di seluruh dunia, termasuk korban di negeri ini, yang mencapai ratusan ribu hingga nominal jutaan. Dampak lanjutan yang tidak kalah berbahaya, pandemi berkepanjangan ini juga berimplikasi pada ancaman kelaparan, kemiskinan, dekadensi moral, serta krisis sosial yang makin dalam. Peningkatan anggran PEN 2021 tidak signifikan memberi harapan penuntasan pandemi. Dana-dana yang banyak dikeluarkan tanpa berdasar pada kebijakan yang “benar” dalam penanganan pandemi hanya akan memperpanjang masa pandemi dan kesengsaran rakyat.
Pandemi memang telanjur sangat parah, namun tidak ada istilah terlambat untuk melakukan yang terbaik. Konsep Islamlah yang serasi dengan metode pelaksanaannya, yakni Institusi Islam. Jalan lain tidak ada bagi penyelesaian persoalan kita saat ini, khususnya pandemi dengan berbagai persoalan yang menyertainya, kecuali dengan kembali pada syariat Islam. Penting bagi kita memahami bahwa penyelesaian Islam bukanlah asal-asalan, tapi sesuai fakta, tuntas, manusiawi, dan pelestari kehidupan. “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah seruan Allah dan Rasul, apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu.” (TQS Al Anfaal [8]: 24)
Rincian Institusi Islam dalam memutuskan rantai penularan wabah :
Menguncian areal wabah. “Apabila kalian mendengar wabah di suatu tempat, maka janganlah memasuki tempat itu, dan apabila terjadi wabah sedangkan kamu sedang berada di tempat itu, maka janganlah keluar darinya.” (HR Imam Muslim). Seorang pun yang berada di areal terjangkiti wabah keluar darinya dan yang berada di luar areal wabah memasukinya.
Mengisolasian yang sakit. “Sekali-kali janganlah orang yang berpenyakit menular mendekati yang sehat.” (HR Imam Bukhari); “Hindarilah orang yang berpenyakit kusta seperti engkau menghindari singa.” (HR Abu Hurairah).
Kedua hadis ini dapat diimplementasikan dengan yang cepat dengan hasil akurat kepada setiap orang yang berada di areal wabah. Sebab, mereka semua berpotensi terinfeksi dan berisiko sebagai penular.
Mengobatan orang yang terinfeksi. “Siapa saja yang ketika memasuki pagi hari mendapati keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, memiliki bahan makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah menjadi miliknya.” (HR Bukhari)
Membiayaan berbasis baitulmal. Kunci rahasia bagi terwujudnya kemampuan finansial negara secara memadai. Utamanya untuk pelaksanaan berbagai fungsi pentingnya dalam wabah, yang tentu saja membutuhkan biaya tidak sedikit. Indonesia dan negeri-negeri muslim lainnya dikaruniai Allah SWT barang tambang berlimpah, seperti batu bara, BBM, hingga emas. Kedudukannya harta milik umum dan salah satu sumber pembiayaan penanganan wabah berbasis baitulmal yang bersifat mutlak.
Mengadakan SDM kesehatan. Tujuan dan kurikulum sahih serta steril dari unsur kapitalisasi, akan bekerja secara sistemis mengatasi persoalan SDM kesehatan hari ini. Pendidikan tinggi adalah sandaran negara dalam pemenuhan tenaga terampil dan ahli bagi berjalannya fungsi negara. Dokter dan staf medis yang berkualitas dengan jumlah memadai, terwujud pelayanan kesehatan gratis berkualitas, terutama yang terinfeksi wabah.
Meriset terwujudnya politik dalam dan luar negeri. Sinergi fungsi negara yang sehat dan konsep riset ini memungkinkan segara terwujud riset terkini untuk kecepatan penanganan wabah. Riset bagi penentuan titik areal wabah, luas areal yang harus dikunci, dan lamanya penguncian. Riset tentang standar pengobatan, instrumen, dan obat-obatan terbaik bagi kesembahan dan keselamatan jiwa pasien.
Kesejahteraan dan masa depan rakyat akan terselamatkan sekalipun didera berbagai musibah dan ujian dengan adanya Institusi Islam. Institusi Islam tidak mungkin mengorbankan nasib rakyat atas dasar pertimbangan ekonomi, apalagi menukarnya demi kepentingan segelintir orang. Adanya sistem kehidupan yang benar memang syarat utama, namun tidak akan terlihat keagungannya andai tidak ditopang oleh hadirnya sosok pemimpin yang berkarakter mulia sebagai perisai.
Wallahu’alam Bisshawab
