Oleh. Sherly Agustina, M.Ag
(Penulis dan pemerhati kebijakan publik)
Muslimahtimes.com — Khilafah Islam pernah berdiri berabad-abad lamanya, bahkan mampu menguasai dua per tiga belahan dunia. Di masa kegemilangannya, mampu melahirkan orang-orang hebat yaitu para ilmuwan plus ulama yang dikenal dunia sepanjang masa. Kontribusinya besar dalam melahirkan karya-karya penemuan yang saat ini dipakai dunia. Khilafah model sistem pemerintahan yang maju dan disegani negara lain, negara super power yang berlandaskan akidah Islam. Kini, demokrasi melibatkan digitalisasi dunia kerja berdalih untuk kemajuan bangsa. Mampukah?
Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama BKN, Satya Pratama, mengatakan pemerintah ke depannya akan lebih banyak menggunakan teknologi digital dalam memberikan pelayanan kepada publik. Atas dasar itu jumlah PNS akan dirampingkan dan dikurangi secara bertahap. (Financedetik.com, 28/11/21)
Masih menurut Satya, pekerjaan yang diganti robot adalah pekerjaan yang sifatnya rutinitas, administratif dan repetitif serta memiliki prosedur operasi standar yang jelas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat digantikan dengan teknologi.
Adapun alasan pemerintah mengambil kebijakan ini seperti yang dilansir dari Economy.okezone.com (5/12/21), salah satu alasannya yaitu kolaborasi dan efisiensi anggaran, efektivitas kerja dan fokus program kerja. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Tjahjo Kumolo.
Digitalisasi dalam Kapitalisme, Membawa Kemajuan Bangsa?
Setiap kebijakan pasti ada konsekuensinya, jika PNS diganti robot maka akan membuka lebar pengangguran. Selama ini yang dirasakan oleh rakyat masuk di dunia PNS sangat sulit, ke depan akan bertambah sulit karena ada pelibatan robot. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Per Agustus 2021, mencatat jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 9,1 juta orang. Tingkat pengangguran muda Indonesia tertinggi se-Asia Tenggara, seperti yang disampaikan Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal.
Tentu ini menjadi salah satu masalah besar yang harus dihadapi dan dicarikan solusi. Jika tidak, angka kemiskinan dan kriminalitas pun akan meningkat tak bisa dihindari. Lalu, untuk apa digitalisasi PNS diganti robot jika akhirnya berdampak negatif pada rakyat. Di mana letak kemajuan suatu bangsa jika pengangguran, kemiskinan dan kriminalitas meroket tajam.
Ada perbedaan antara robot dan manusia, ASN yang tidak bisa tergantikan oleh robot atau mesin apa pun misalnya yang berkaitan dengan kerja sama, empati dan kemanusiaan. Walaupun hanya bidang administrasi yang digantikan oleh robot, maka ke depan akan hilang rasa empati dan kemanusiaan di dunia kerja. Inikah yang diinginkan oleh sistem Kapitalisme saat ini, lalu bagaimana konsep kemajuan negara di dalam Islam.
Kemajuan Negara Versi Islam
Islam memiliki konsep yang jelas dalam sistem pemerintahan dan politik. Landasan yang digunakan adalah akidah Islam, ini yang membuat Khilafah sebagai sistem yang unik dan khas. Karena seluruh kebijakan dan aturan yang ada hanya berdasar pada akidah Islam an sich. Khalifah sebagai pemimpin negara menjalankan amanah hanya untuk melaksanakan hukum-hukum syaraiah. Karena hanya dengan menerapkan syariah, kebaikan dan kesejahteraan bisa diraih dan dirasakan.
Sistem ekonomi Islam jika diterapkan mampu menjawab krisis dan resesi akibat diterapkannya sistem ekonomi kapitalisme. Jaminan pemenuhan kebutuhan primer individu per kepala akan dirasakan oleh rakyat. Lapangan pekerjaan disiapkan oleh negara bergantung kebutuhan rakyat. Kebutuhan kolektif dijamin oleh negara, seperti kesehatan, pendidikan dan keamanan.
Maka, pengangguran, kemiskinan dan kriminalitas akan mendapatkan solusi. Suasana yang dibangun adalah keimanan kepada Allah Swt. Jika demikian, rakyat akan merasakan ketenangan dan keamanan. Tidak khawatir kelaparan, ketakutan karena hilangnya rasa aman disebabkan menjamurnya tindakan kriminal. Ini yang tidak dirasakan oleh rakyat ketika sistem Kapitalisme yang diterapkan. Bahkan, pemerintah seperti cuci tangan dari masalah pengangguran dan kemiskinan yang meningkat.
Sains dan teknologi digunakan sesuai kebutuhan untuk lebih mempermudah rakyat dan juga negara. Jika berdampak negatif pada rakyat dan negara, maka teknologi tidak digunakan. Peradaban yang tinggi pada suatu negara tidak hanya sekadar dilihat dari perkembangan fisik di balik digitalisasi. Namun, dilihat dari bagaimana negara tersebut mampu memanusiakan manusia dengan baik sesuai syariah sehingga terwujud masyarakat yang beradab dan peradaban yang gemilang.
Apa pun yang akan dilakukan oleh setiap warga negara, mereka akan berpikir apakah dilarang atau tidak oleh syariat. Karena hanya dengan syariat kemaslahatan dan kebaikan bisa diraih. Sebaliknya, jika melanggar syariat, maka keburukan yang akan dirasakan. Begitulah konsep kemajuan dalam Islam. Firman Allah Swt. dalam surat al Ahzab ayat 71, “Siapa saja yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia telah berjaya dengan kejayaan yang agung.”
Allahu A’lam bi ash Shawab.
