Oleh. Naila Dhofarina Noor, S.Pd
Mualimahtimes.com–Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak sekolah direncanakan mulai berjalan pada tahun 2025. Program yang dulu dinamai makan siang gratis ini akan menjangkau sekitar 83 juta siswa. Menurut Prabowo Subianto, dengan program ini Indonesia membuka peluang bagi sektor swasta untuk mengimpor sapi hidup. Adapun menurut hasil hitungan tim Prabowo, program yang membutuhkan 377 ribu dapur ini akan menciptakan 1,8 juta lapangan pekerjaan.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance(Indef), Didik J Rachbini, menyarankan agar pemerintah mendesentralisasikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada usaha mikro, kecil dan menengah di daerah. Meski anggaran yang dialokasikan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pelibatan pemerintah daerah juga dapat mengurangi potensi diintervensinya pelaksanaan program MBG oleh ‘bandit-bandit’ atau pihak yang hanya mengambil untung.
Wamentan mengungkapkan bahwa ada 46 perusahaan dari dalam dan luar negeri yang berkomitmen untuk mendatangkan 1,3 juta ekor sapi. Ia pun mendorong peningkatan ekspor komoditas pertanian nasional di pasar Jepang.
Pada Sektor Pertanian dan Perkebunan, ada sekitar 20 perusahan. Diantaranya PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI), PT Andira Agro Tbk (ANDI), PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT), PT BISI International Tbk (BISI), PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk (BTEK), PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT), PT Cisadane Sawit Raya Tbk (CSRA), PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG), PT FAP Agri Tbk (FAPA), PT Wahana Pronatural Tbk (WAPO), PT Golden Plantation Tbk (GOLL), PT Gozco Plantations Tbk (GZCO), PT Jaya Agra Wattie Tbk (JAWA), PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP), PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk (MAGP), PT Mahkota Group Tbk (MGRO), PT Provident Agro Tbk (PALM), PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN), PT Palma Serasih Tbk (PSGO),dan PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO).
Sedangkan Sektor Consumer Goods – Makanan Olahan, ada sekitar 12 perusahaan. Diantaranya adalah PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA), PT Estika Tata Tiara Tbk (BEEF), PT Sentra Food Indonesia Tbk (FOOD), PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD), PT Buyung Poetra Sembada Tbk (HOKI), PT Mayora Indah Tbk (MYOR), PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI), PT Tigaraksa Satria Tbk (TGKA), PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP), dan PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA).
Untuk Sektor Consumer Goods – Olahan Susu ada 3 perusahaan yaitu PT Mulia Boga Raya Tbk (KEJU), PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ), dan PT Diamond Food Indonesia Tbk (DMND). Adapun Sektor Non-Cyclical – Makanan Ritel dan Distribusi ada 2 perusahaan, yakni PT Buyung Poetra Sembada Tbk (HOKI) dan
PT Wahana Inti Makmur Tbk (NASI). Sedangkan Sektor Pengiriman Barang ada 5 perusahaan, yaitu PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA), PT Satria Antaran Prima Tbk (SAPX), PT Trimuda Nuansa Citra Tbk (TNCA), PT Krida Jaringan Nusantara Tbk (KJEN), dan PT Digital Mediatama Maxima Tbk (DMMX).
Jika dicermati lebih dalam, program MBG seolah program untuk rakyat dengan adanya klaim perbaikan gizi anak sekolah dan pembentukan generasi yang sehat. Namun sejatinya yang mendapatkan keuntungan adalah perusahaan besar sebagai pemasok bahan bakunya. Sedangkan upah tenaga kerjanya tentu saja mengikuti keumuman ketentuan upah dalam sistem kapitalisme yang berlaku saat ini. Proyek berdana besar ini tentu juga berpotensi membuka celah korupsi.
Memang kita tahu bersama generasi pelajar Indonesia membutuhkan asupan gizi yang baik sebagai dampak dari kurang meratanya ekonomi di sistem kapitalisme. Program MBG ini kemudian hadir ibarat tambal sulam kapitalisme dalam menyelesaikan problem generasi khususnya kesehatan yakni kecukupan gizi. Sayangnya yang akan diuntungkan tetaplah korporasi.
Berbeda jika dibandingkan dengan bagaimana sistem Islam mengatur. Dalam negara bersistemkan Islam, maka tidak perlu program khusus serupa MBG karena setiap kebijakan negara diarahkan dalam rangka menjamin kesejahteraan semua rakyat , tidak hanya anak sekolah saja. Hal ini karena negara bersifat raa’in (pengurus) dan junnah (pelindung) bagi rakyatnya.
Penerapan sistem ekonomi Islam akan menjamin terwujudnya kesejahteraan melalui tercapainya ketahananan pangan dan kedaulatan pangan. Dengan pengaturan Islam, negara memiliki berbagai sumber pemasukan yang akan dikelola fokus untuk menjamin kesejahteraan rakyat jauh dari menggemukkan korporasi semata. Disamping itu, dalam sistem Islam tercipta suasana pejabat yang amanah sebagai buah keimanan yang kuat. Dengan begitu, akan mencegah adanya korupsi juga penyalahgunaan wewenang lainnya, termasuk memperkaya pribadi mereka maupun korporasi.
