Oleh. Jesi Nadhilah
Muslimahtimes.com–Serangan militer dan tindakan agresif rezim Israel terhadap rakyat Palestina terus berlangsung hingga awal tahun 2026, mencatat sejumlah korban jiwa sipil dan kerusakan besar di wilayah pendudukan. Bahkan setelah gencatan senjata yang diumumkan pada Oktober 2025, serangan udara terbaru di Khan Younis, Gaza, masih menewaskan warga sipil, termasuk anak kecil, dalam beberapa hari terakhir akibat operasi militer yang berlanjut. Sejak perjanjian tersebut, lebih dari 71.000 warga Palestina tewas, dengan ratusan ribu lainnya terluka atau kehilangan rumah akibat konflik yang berkepanjangan, (Reuters, 06/01/26).
Selain serangan militer, rezim Israel terus melakukan ekspansi pemukiman di Tepi Barat yang dikecam komunitas internasional, serta kontrol penuh terhadap akses wilayah bagi warga Palestina. Kelompok pemukim ilegal juga dilaporkan menyerang komunitas Palestina di wilayah pendudukan, menyebabkan kematian dan cedera warga sipil, termasuk orang tua dan pemuda di beberapa kota di West Bank, (Anadolu Ajasi, 02/08/25).
Di tengah situasi kemanusiaan yang memburuk, Israel baru-baru ini melarang 37 organisasi kemanusiaan internasional beroperasi di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Larangan ini mencakup sejumlah LSM yang selama ini memberikan layanan kesehatan, distribusi makanan, sanitasi, dan bantuan darurat bagi warga Palestina yang membutuhkan. Keputusan tersebut memicu kecaman global dari berbagai kelompok hak asasi manusia dan pemerintah negara lain, termasuk negara-negara tetangga yang menilai larangan tersebut akan memperparah krisis kemanusiaan di wilayah yang telah dilanda perang berkepanjangan, (Antara News, 31/12/26).
Pelarangan operasional organisasi bantuan ini dianggap sebagai hambatan serius terhadap upaya perlindungan hak sipil dan upaya kemanusiaan untuk meringankan penderitaan jutaan warga Palestina yang menghadapi konflik berkepanjangan di bawah pendudukan, (Antara News, 02/01/26).
Penderitaan rakyat Palestina tidak dapat dipisahkan dari eksistensi negara Israel itu sendiri. Sejak awal pendiriannya, Israel dibangun di atas praktik kolonialisme pemukim, pengusiran paksa, dan perampasan tanah rakyat Palestina. Realitas ini menjadikan penderitaan bukan sekadar akibat konflik temporer, melainkan konsekuensi struktural dari keberadaan Israel sebagai negara yang berdiri di atas penyangkalan hak dasar bangsa lain. Karena itu, selama Israel tetap eksis, baik diakui secara formal oleh dunia internasional maupun tidak, penderitaan rakyat Palestina hampir pasti akan terus berlangsung.
Lebih dari sekadar mempertahankan wilayah yang telah dikuasai, Israel terus mendorong proyek ideologis jangka panjang berupa gagasan “Israel Raya”. Ekspansi permukiman ilegal, aneksasi wilayah, dominasi militer, serta kontrol ekonomi atas Palestina menunjukkan bahwa Israel tidak memiliki niat untuk hidup berdampingan secara adil. Ambisi ini diperkuat oleh dukungan kekuatan global, yang memungkinkan Israel bertindak tanpa rasa takut terhadap sanksi internasional. Dalam konteks ini, Palestina tidak hanya menjadi korban penjajahan regional, tetapi juga korban permainan geopolitik global.
Membiarkan Israel tetap eksis dalam bentuk dan orientasi politik seperti sekarang sama artinya dengan membiarkan penderitaan Palestina menjadi permanen. Setiap upaya damai yang tidak menyentuh akar penjajahan hanya akan menjadi legitimasi bagi status quo. Palestina terus dipaksa menerima realitas ketidakadilan, sementara Israel mendapatkan waktu dan ruang untuk memperluas cengkeramannya.
Berbagai tawaran penyelesaian konflik yang dipimpin Amerika Serikat justru memperparah situasi. AS, sebagai sekutu utama Israel, tidak pernah bertindak netral. Solusi yang ditawarkan kerap memaksa Palestina menerima wilayah terpecah, tanpa kedaulatan sejati, tanpa kontrol atas sumber daya, dan tetap berada di bawah ancaman militer Israel. Alih-alih mengakhiri penderitaan, skema ini justru menginstitusionalisasi penjajahan.
Situasi seperti ini, sekadar mengutuk Israel atau memohon agar bantuan kemanusiaan dibuka jelas tidak cukup. Bantuan hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh akar masalah. Selama struktur penjajahan dibiarkan, penderitaan akan terus berulang. Pembebasan sejati Palestina menuntut perubahan mendasar pada tatanan politik yang selama ini melindungi dan membenarkan kejahatan Israel, bukan sekadar belas kasihan kemanusiaan yang bersifat tambal sulam.
Solusi atas penderitaan Palestina tidak cukup ditempuh melalui jalur diplomasi pragmatis yang selama ini terbukti gagal. Akar persoalannya juga terletak pada kondisi internal umat Islam sendiri, khususnya sikap penguasa di negeri-negeri Muslim yang kerap tunduk pada tekanan kekuatan global dan mengabaikan amanah umat. Karena itu, pengkhianatan penguasa Muslim harus dihentikan dengan membangkitkan kesadaran politik umat agar tidak lagi bergantung pada rezim yang gagal menjalankan peran perlindungan terhadap kaum Muslimin. Kesadaran ini harus terus dikobarkan melalui dakwah pemikiran dan penyatuan visi umat dalam satu kepemimpinan politik Islam.
Umat Islam juga perlu diyakinkan bahwa penderitaan Palestina tidak akan berakhir selama tidak ada kekuatan politik Islam yang berfungsi sebagai junnah (pelindung). Dalam sejarah Islam, keberadaan Khilafah berperan sebagai negara adidaya yang melindungi wilayah dan rakyat Muslim dari agresi eksternal. Tanpa institusi politik yang kuat, umat Islam akan terus berada dalam posisi lemah, terpecah, dan mudah ditekan oleh kekuatan global yang berpihak pada penjajahan.
Perjuangan menegakkan Khilafah Islam perlu terus didorong dan dikuatkan secara intelektual dan politis di tengah umat serta dikenalkan kepada dunia internasional sebagai alternatif sistem global yang adil. Perjuangan ini dilakukan melalui penyadaran, dialog, dan pembentukan opini umum, bukan melalui kekerasan, agar umat memahami urgensi persatuan politik Islam.
Selain itu, penting untuk terus mengingatkan bahwa Palestina bukan sekadar isu kemanusiaan, melainkan tanah milik umat Islam yang memiliki kedudukan akidah dan sejarah. Kesadaran ini akan menjaga konsistensi umat dalam membela Palestina secara menyeluruh, bermartabat, dan berlandaskan Islam kaffah.
