Oleh : Hana Rahmawati
(Revowriter Tangerang)
#MuslimahTimes — Di tengah pergolakan politik negeri ini yang sedang memanas, rakyat disuguhkan dengan sebuah drama baru tentang freeport. PT Indonesia Asahan Alumunium (persero) dan McMoRan Inc telah menandatangani pokok-pokok kesepakatan divestasi atau Head Of Agreement (HoA) saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Penandatanganan tersebut salah satunya menetapkan Indonesia sebagai pemilik 51 persen saham perusahaan tersebut (Liputan6.com 12/07).
Proses yang akan dilakukan dalam hal ini adalah Inalum akan mengeluarkan dana USD 3,85 miliar untuk membeli hak partisipasi dari Rio Tinto di freeport Indonesia dan 100 persen saham freeport McMoRan di PT Indocopper Investama.
Banyak pihak yang menyayangkan terkait keputusan pemerintah yang terkesan buru-buru dalam menandatangani perjanjian tersebut. Pasalnya, kontrak karya baru akan berakhir pada thn 2021. Pihak yang menyayangkan perjanjian tersebut mempertanyakan mengapa pemerintah tidak menunggu kontrak freeport habis di 2021 sehingga untuk menguasai tambang Grasberg di Mimika Papua ini tidak perlu mengeluarkan dana alias gratis.
Hal senada juga disampaikan oleh mantan menteri keuangan, Fuad Bawazier. Ia menilai bahwa kontrak karya yang akan berakhir di tahun 2021 baru bisa diputuskan dua tahun sebelum berakhir yaitu di tahun 2019. Menurutnya, sikap pemerintah yang harus membeli saham 51 persen di PTFI itu bukanlah prestasi. “Sebab ibarat nya negara membeli barang nya sendiri karena sebenar nya tahun 2021 izin penambangan nya akan habis. Lagipula selain pemerintah Indonesia juga tidak akan ada pihak lain yang bersedia atau berani membeli saham di PTFI” Tutur Fuad. Ia menambahkan, pemerintah harus nya bersabar dan tenang saja. “Daripada pontang-panting cari utangan segala untuk membayar saham freeport” (detik.com 14/07).
Head Of Corporate Communication and Government Relation Inalum, Rendy Witoelar angkat bicara terkait pertanyaan publik tersebut. Rendy menjelaskan, berakhir atau tidak nya pada 2021 akan tetap menjadi perdebatan karena FCX menafsirkan harus adanya KK hingga 2041. “Jika pun FCX legowo hengkang setelah 2021, kita tidak akan mendapatkan Grasberg secara gratis” (liputan6.com 15/07).
Penguasaan sumber daya alam oleh swasta ataupun pihak asing yang memberi dampak menyengsarakan rakyat ini, tidak akan terjadi seandainya negeri kita mau kembali kepada aturan islam. Didalam sistem ekonomi Islam yang berbeda dengan kapitalis dan komunis, Islam menetapkan tentang kepemilikan, dimana semua benda yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah kepemilikan umum termasuk barang tambang.
Terkait masalah tambang, ada sebuah kisah masyhur dalam hadits riwayat at-Tirmidzi. Bahwa Abyadh bin Hammal datang menemui Rasulullah SAW, dan meminta beliau agar memberikan tambang garam kepadanya. Nabipun mengiyakan permintaan sahabat ini. Lalu diberikanlah tambang garam yang ada didaerah Ma’rib tersebut. Namun, ketika Abyadh bin Hammal telah pergi, seorang sahabat mengingatkan Rasulullah, “Tahukah Anda, apa yang telah Anda berikan kepadanya ? Sesungguhnya Anda telah memberikan kepadanya sesuatu yang seperti air mengalir”. Kemudian hal ini Rasulullah pun menarik kembali tambang garam tersebut dari Abyadh bin Hammal.
Jadi, dalam Islam jelas diatur, sesungguhnya tambang adalah komoditi yang memiliki deposit besar merupakan bagian dari kepemilikan umum. Dan tidak boleh dijadikan sebagai kepemilikan individu (swasta). Dan pengelolaannya tidak boleh diserahkan kepada individu/pihak asing. Melainkan sepenuhnya dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat/umat dalam bentuk pelayanan publik.
Namun, di sistem kapitalis kini dimana para pemilik modal berkuasa, justru SDA yang seharusnya milik rakyat malah diberikan kepada asing. Penebusan sekian dollar dari Inalum kepada freeport McMoRan adalah hal yang terkesan janggal. Pasalnya tambang Grasberg di Mimika Papua terletak di Indonesia. Wajar jika Fuad mengatakan, “Ibarat membeli barang (di negeri) sendiri”.
Di tahun perpolitikan ini juga, tak dipungkiri bahwa ada sebagian yang menganggap bahwa ini adalah bagian dari pencitraan rezim saat ini.
Entahlah, drama yang sedang dipertontonkan kepada masyarakat saat ini adalah suatu niat baik rezim untuk memperbaiki nasib bangsa. Atau malah hanya sekedar pencitraan dan omong kosong belaka.
WallahuA’lam.
===================================
Sumber Foto : Wingamers
