Oleh. Ita Husnawati
Muslimahtimes.com–Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, kembali menerobos masuk ke Kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki. Ia juga menyerukan pembangunan kuil Yahudi di lokasi tersebut. Sebagaimana dilaporkan Kantor berita Palestina Wafa, Ben-Gvir melakukan doa dan ritual Talmud di bagian timur halaman masjid. Padahal berdasarkan pengaturan status quo yang berlaku sejak 1967, non-Muslim tidak diperkenankan melakukan ritual ibadah mereka, meskipun Yahudi diizinkan untuk mengunjungi kompleks tersebut. Sebalinya, Israel sering memberlakukan pembatasan terhadap jemaah Muslim Palestina yang ingin beribadah di Al Aqsha. (https://news.detik.com, 01/09/2026)
Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan bahwa pemerintahnya telah menyiapkan rencana untuk memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza melalui jalur manapun yang memungkinkan. Ia menyebut hal itu sebagai solusi. Namun, Israel masih menunggu Amerika Serikat (AS) menentukan negara yang bersedia menerima warga Palestina. Trump pernah menyerukan agar warga Palestina meninggalkan Jalur Gaza sekitar 2 juta orang dan mengusulkan pembangunan kawasan tersebut menjadi tujuan resor mewah di pesisir Mediterania setelah Gaza hancur akibat bombardir Israel. Warga Palestina mengecam gagasan tersebut, karena mengingatkan akan peristiwa “Nakba” ketika negara Israel didirikan pada 1948. Trump sepintas terlihat mengubah sikapnya dengan memaparkan 20 poin untuk masa depan wilayah tersebut yang salah satunya mencakup tidak adanya pemindahan warga secara paksa. Namun, Katz menyebut gagasan tersebut sebenarnya tidak dibatalkan oleh Trump. (https://news.detik.com, 03/09/2026)
Sejalan dengan rencana di atas, Ben-Gvir juga mengungkapkan rencana untuk mengeluarkan 1,86 juta warga Palestina dari Gaza dalam kurun waktu tujuh tahun dengan dalih “migrasi sukarela”. Mereka membentuk kementerian khusus untuk mengawasi pelaksanaan proyek tersebut dan menyediakan “paket penyerapan” bagi warga Palestina yang dipindahkan ke negara penerima. Tahun pertama menargetkan migrasi warga Gaza sebanyak 250.000, kemudian dalam tiga tahun meningkat menjadi 1,11 juta orang dan dalam tujuh tahun sekitar 1,86 juta orang. Ben-Gvir disebut telah menggarap rencana itu selama berbulan-bulan dan berencana menjadikannya salah satu agenda utama kampanye pemilunya. Untuk membangun dan meluncurkan program tersebut. Ben-Gvir memperkirakan investasi awal Israel sebesar USD3,3 miliar dan menyiapkan pembiayaan hingga USD16,6 miliar yang bergantung pada keterlibatan internasional dan kesepakatan dengan negara-negara tujuan. (www.metrotvnews.com, 04/09/2026)
Dari sumber yang sama disebutkan bahwa saat ini warga Palestina tinggal di Gaza ekitar 2,13 juta jiwa. Sekitar 70 persen wilayah Gaza telah dikuasai Israel. sejak Oktober 2023, Zionis Israel telah menewaskan lebih dari 73.000 warga Palestina dengan mayoritas korban, perempuan dan anak-anak. Mereka juga telah melukai lebih dari 174.000 lainnya. Wilayah Gaza sebagian besar telah hancur akibat Serangan Israel. Hal ini menyebabkan penduduknya mengungsi. Sejumlah analis memperkirakan jumlah korban jiwa yang sebenarnya bisa jauh lebih tinggi daripada angka resmi yang dipublikasi, bahkan berpotensi mencapai 200.000 orang. (www.metrotvnews.com, 04/09/2026)
Sangat miris mendapati kenyataan pahit yang menimpa saudara kita di Palestina. Entah sampai kapan semua ini akan berakhir. Sebagai sesama muslim, tentu hati kita ikut terluka. Betapa jahatnya penjajah itu. Semua ini adalah konsekuensi logis dari sistem negara-bangsa (nation-state) dan absennya otoritas politik Islam yang menyatukan kekuatan kaum Muslimin untuk mengusir penjajah Zionis. Nation state menyebabkan umat terpecah belah menjadi negara-negara kecil yang mudah dijajah sacara fisik ataupun non fisik. Negeri-negeri Muslim berada di bawah cengkraman hegemoni negara Adidaya Barat pengusung Kapitalisme. Arab Saudi misalnya, secara ekonomi termasuk negara kaya, namun secara politik, mereka masih bergandengan dengan pemerintah AS yang merupakan negara pendukung Zionis. Kita bisa menyaksikan perubahan signifikan di Arab Saudi ke arah kebebasan, terutama bagi para wanita yang sebelumnya terikat aturan ketat, sekarang sudah sangat longgar. Artinya Arab Saudi yang notabene adalah pusat peribadatan kaum Muslim, tetap berada dalam cengkraman Kapitalis.
Hukum internasional modern yang merupakan produk negara-negara imperialis Barat, justru menormalisasi penjajahan melalui istilah-istilah halus seperti “migrasi sukarela”, padahal sejatinya adalah pengusiran teradap penduduk asli Palestina dari tanah Kharijiah kaum Muslim. Ketergantungan Zionis Israel pada persetujuan AS menunjukkan bahwa Israel adalah proyek kolonial yang disponsori oleh kekuatan besar, bukan entitas mandiri yang berdaulat secara independen. Negara sponsornya itu justru memiliki hubungan bilateral dengan negeri-negeri Muslim yang telah terpecah ini. Jadi permasalahannya semakin rumit. Berbagai solusi yang dilakukan oleh negara-negara di dunia untuk menghentikan penjajahan Israel terhadap Palestina belum membuahkan hasil. Maka solusi tuntas masih sangat dibutuhkan.
Khilafah sebagai Perisai adalah Solusi Tepat
Solusi mendasar atas persoalan Palestina adalah pembentukan kembali Khilafah sebagai junnah (perisai) yang akan melindungi setiap jiwa dan setiap jengkal tanah kaum Muslimin. Dengan Khilafah, kekuatan umat Islam akan disatukan. Dengan persatuan, maka barisan kaum Muslimin akan seperti bangunan yang kokoh tak tergoyahkan, sebagaimana yang digambarkan Allah dalam Al-Qur’an:
“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.” (Q.S. As Shaff [61]: 4)
Barisan yang kokoh dan teratur itu adalah barisan pasukan Jihad fii Sabiilillah. Jihad adalah Thariqah (metode) baku politik luar negeri negara Islam untuk membebaskan tanah yang dijajah, merebut kembali hak-hak kaum muslim dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Jihad dilakukan oleh negara melalui tentara resmi Khilafah yang dipimpin oleh Amirul Jihad.
Ketersediaan alat dan perlengkapan perang akan dijamin oleh negara, karena industri yang dibangun dalam Khilafah berbasis perang, maka industri berat akan menjadi prioritas dalam Khilafah. Tentu dengan tidak mengesampingkan industri ringan. Biasanya negara yang memprioritaskan industri berat akan menjadi negara maju secara teknologi seperti Jepang saat ini. Jadi, pengadaan persenjataan dalam Khilafah tidak boleh membeli dari luar, harus diproduksi dalam negeri, karena jika dibeli dari luar akan menyebabkan ketergantungan kepada negara pemasok dan akan diintervensi.
Khilafah sebagai satu kekuatan mandiri, akan memutus total ketergantungan ekonomi-politik dengan negara-negara yang mensponsori Zionis dan mengonsolidasikan sumber daya (termasuk kepemilikan umum seperti minyak dan gas di dunia Islam) sebagai basis kekuatan militer-ekonomi independen untuk mendukung pembebasan Palestina. Oleh karena itu, umat wajib mengambil bagian dalam perjuangan mengembalikan kehidupan Islam di bawah naungan Khilafah sesuai metode perjuangan Rasulullah ﷺ. Wallahu A’lam.[]
