Oleh: Tari Ummu Hamzah
MuslimahTimes.com – Masalah pangan memang tidak habis untuk diperbincangkan. Sebab masalah pangan menjadi hal pokok bagi setiap warga negara di belahan dunia manapun. Perbincangan pangan bisa dari segi sumber pangan, lingkungan atau food state pangan, regulasi pangan, hingga soal ketahanan pangan dalam negeri dll. Bicara soal ketahanan pangan, isu ini sudah dibawa-bawa sejak masa kepresidenan sebelum Jokowi. Kenapa? Sebab Indonesia sebagai negara agraris tentu sanggup untuk menjadi mandiri dalam soal pangan. Jadi ketahanan pangan dalam negeri seharusnya bisa terwujud melalui swasembada pangan.
Tapi faktanya impor pangan sering terjadi. Akibatnya banyak petani merugi karena pemerintah mengucurkan keran impor pangan. Padahal hasil pertanian dan perkebunan di Indonesia berkualitas tinggi. Ini dibuktikan dengan aktivitas ekspor pemerintah ke negara-negara lain. Bagi orang awam ini menimbulkan pertanyaan, kenapa hasil perkebunan yang berkualitas harus di ekspor? Kenapa tidak dinikmati saja oleh warga lokal, atau disebar ke penjuru negeri? Dari fakta-fakta yang ada, ternyata aktivitas impor pun juga tidak mampu menguatkan ketahanan pangan. Ini dibuktikan dengan masih tinggi nya harga-harga bahan pokok. Apalagi di momen puasa, lebaran, Natal dsb, harga-harga bahan pokok melonjak naik.
Lonjakan harga bahan pokok berdampak pada kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Apalagi jika itu terjadi pada masyarakat miskin. Malnutrisi mulai menghantui. Terutama bagi balita dan anak-anak. Fakta membuktikan bahwa ternyata angka kasus malnutrisi di Indonesia masih tinggi. Hal itu disampaikan oleh perwakilan UNICEF untuk Indonesia, Debora Comini, pernah mengatakan sebelum terjadi pandemi, ada sekitar 2 juta anak menderita gizi buruk dan lebih dari 7 juta anak di bawah usia lima tahun mengalami stunting di Indonesia. (Tempo.com. 5/Juli/2020).
Di samping masalah impor ada juga masalah pengadaan food estate atau lumbung pangan. Kegagalan dalam pembangunan lumbung pangan juga menjadi salah satu faktor penyebab lemahnya ketahanan pangan di Indonesia. Dimana letak gagalnya? rupanya pemerintah hendak menjadikan sektor lumbung pangan berbasis korporasi. Sebab pemerintah telah menugaskan BUMN (PT Rajawali Nusantara Indonesia/RNI) untuk turut menggarap lumbung pangan. Ini jelas menyalahi aturan, sebab yang namanya pertanian itu dikerjakan perorangan bukan korporasi. Jika dalam tata kelolanya saja sudah menyalahi aturan, maka wajar jika pembangunan pangan tidak segera terlaksana dan pemerintah terkesan seolah kurang serius dan menghamburkan miliaran anggaran dalam pembangunan pangan.
Dari fakta-fakta di atas jelas bahwa “takaran” pemerintah dalam soal pangan masih berat/berpihak kepada para korporat. Tidak berpihak kepada rakyat. Terkesan mengeluarkan banyak biaya tapi tidak untuk kebutuhan rakyat. Tapi kepada korporat. Terlihat bahwa skala prioritas pemerintah masih memikirkan untung rugi. Bukan kesejahteraan dan kemandirian pangan.
Meskipun ada aktivitas ekspor dan impor yang dinilai akan menstabilkan harga, ketersediaan pangan, dan menambah devisa negara, ternyata keduanya tersebut masih tidak mampu menstabilkan harga pangan. Aktivitas ekspor dinilai menambah devisa negara, padahal penambahan pemasukan negara bisa dari bahan tambang. Tapi sayangnya bahan tambang di Indonesia telah dikuasai asing. Jadilah sektor pangan digenjot untuk menambah pemasukan negara. Meskipun dengan konsekuensi rakyat kurang bisa menikmati hasil bumi dengan harga murah.
Inilah ekonomi dalam sistem kapitalis. Hanya mementingkan urusan uang. Rakyat jadi korban. Tidak hanya jadi korban, tapi rakyat dipaksa bertaruh dalam ketatnya persaingan ekonomi. Bahkan dalam kondisi “berdarah-darah” Kestabilan harga pangan sulit untuk dicapai jika terlalu mengkomersialkan kebutuhan pokok. Korporasi hanya berpikir dengan logika untung-rugi bisnis yang dominan. Prioritas pemerintah hanya kepada uang bukan rakyat. Jelas akan menjadi ilusi besar jika kapitalis tetap berkuasa.
Jika sistem kapitalis akan menciptakan ilusi kesejahteraan, maka Islam memberikan solusi kesejahteraan. Solusi tuntas dan berpihak kepada rakyat. Menciptakan skala prioritas untuk rakyat. Tidak hanya itu, Islam juga mampu menciptakan kemandirian pangan. Ini dibutuhkan politik agraria dalam Islam. Karena politik pertanian di sistem Islam yang mengacu pada peningkatan produksi pertanian dan distribusi pangan yang adil. Seperti apa politik agraria dalam Islam?
Pertama, hentikan impor dan memberdayakan hasil petani lokal.
Kedua, meningkatkan produktivitas lahan pangan yang sudah tersedia dan pengembangan IPTEK pertanian agar negara secara mandiri melakukan produktivitas pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Selain pengadaan teknologi bisa digunakan untuk menghidupkan tanah yang mati, bisa juga mendukung rakyat untuk mengelola sendiri lahannya.
Ketiga, pengelolaan distribusi yang merata dan adil. Sehingga ketahanan pangan secara mandiri bisa terwujud dan kesejahteraan masyarakat akan terjamin.
