Oleh. Endang Widayati
Muslimahtimes.com–Kabar tak menyenangkan kembali datang bagi masyarakat Indonesia. Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter, sementara Pertamax Green melambung hingga Rp17.000 per liter. Kebijakan ini langsung memukul daya beli jutaan warga yang selama ini mengandalkan BBM nonsubsidi sebagai pilihan bahan bakar kendaraan mereka.
Pemerintah berdalih, kenaikan ini merupakan konsekuensi dari perkembangan harga minyak dunia yang terus menguat akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Mengutip akun resmi instagram sekretariat.kabinet, pemerintah mengatakan bahwa harga minyak dunia naik drastis sejak Maret, tetapi Pemerintah sudah menahan kenaikan selama berbulan-bulan. (finance.detik.com, 12/6/2026).
Ketegangan geopolitik di kawasan penghasil minyak terbesar dunia itu mendorong harga minyak mentah global melonjak, dan Indonesia pun mengikuti arus tersebut. Demikianlah logika yang disampaikan kepada publik, sekolah rakyat harus menerima begitu saja beban yang bukan mereka ciptakan.
Rakyat Terdampak Kenaikan BBM
Kenaikan harga Pertamax bukan sekadar angka di papan SPBU. Ia adalah denyut nyata yang terasa di kantong jutaan keluarga. Ketika BBM naik, biaya transportasi naik, ongkos logistik naik, dan pada akhirnya harga barang kebutuhan pokok pun ikut merangkak naik. Inflasi menghantam dari berbagai arah, sementara pendapatan mayoritas rakyat nyaris stagnan. Daya beli masyarakat pun semakin tergerus, hidup makin berat, pilihan makin sempit.
Alhasil, fenomena yang tak terhindarkan pun terjadi. Kelas menengah yang selama ini loyal menggunakan Pertamax mulai berbondong-bondong beralih ke Pertalite yang disubsidi. Ironisnya, hal ini justru membebani anggaran subsidi negara dan memperumit tata kelola distribusi BBM bersubsidi yang mestinya diperuntukkan bagi kelompok yang lebih membutuhkan. Migrasi ini adalah sinyal nyata bahwa kelas menengah Indonesia sedang dalam tekanan berat. Mereka yang dulu dianggap tulang punggung ekonomi kini perlahan-lahan jatuh ke dalam jurang kerentanan ekonomi.
Paradigma Kapitalistik: Akar dari Semua Masalah
Persoalan BBM di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari paradigma yang mendasari tata kelolanya, yaitu paradigma kapitalisme. Dalam paradigma ini, BBM diperlakukan sebagai komoditas ekonomisesuatu yang tunduk pada hukum pasar, mekanisme penawaran dan permintaan, serta kepentingan korporasi. Akibatnya, harga BBM tidak lagi mencerminkan keberpihakan negara kepada rakyat, melainkan cerminan dari fluktuasi pasar global yang sama sekali di luar kendali rakyat biasa.
Negara yang sejatinya berperan sebagai pelayan rakyat berubah fungsi menjadi operator bisnis. BBM yang merupakan kebutuhan hajat hidup orang banyak dijadikan instrumen untuk menutup defisit anggaran, menarik investasi asing, atau mengikuti tekanan lembaga keuangan internasional. Rakyat pun tersandera dalam sistem yang bukan dirancang untuk mensejahterakan mereka.
Lebih mirisnya lagi, Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak dan gas bumi. Namun kenyataannya, kedaulatan energi Indonesia sangat lemah. Pengelolaan sumber daya energi banyak dikuasai oleh korporasi asing melalui skema kontrak bagi hasil yang lebih menguntungkan investor daripada rakyat. Kebijakan harga BBM dalam negeri pun tersandera oleh dinamika harga minyak internasional yang dikendalikan oleh kartel dan kepentingan geopolitik negara-negara besar.
Akibatnya, Indonesia yang seharusnya berdaulat atas kekayaan alamnya sendiri justru menjadi penonton di rumahnya sendiri, membeli energi dengan harga pasar global, sementara sumber daya itu sejatinya milik seluruh rakyat Indonesia.
Solusi Hakiki untuk Problem Energi
Islam menegaskan bahwa setiap kebijakan yang menzalimi rakyat adalah kebijakan yang batil dan harus diubah. Menjadikan BBM sebagai komoditas yang harganya ditentukan pasar adalah bentuk kezaliman sistemik yang bertentangan dengan prinsip dasar Islam tentang keadilan dan tanggung jawab negara. Allah SWT berfirman:
“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik.” (QS. Al-A’raf: 56)
Paradigma Islam memandang negara bukan sebagai entitas bisnis, melainkan sebagai raa’in(pengurus/pelayan) yang bertanggung jawab penuh atas pemenuhan kebutuhan rakyatnya. Rasulullah SAW bersabda:
Imam (pemimpin) adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Islam pun memiliki konsep yang sangat jelas tentang kepemilikan. Dalam fikih Islam, sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak termasuk minyak bumi, gas alam, dan energi masuk dalam kategori milkiyyah ‘ammah (kepemilikan umum). Ini bukan milik negara semata, apalagi milik korporasi swasta. Ia adalah milik seluruh rakyat.
Rasulullah SAW bersabda dengan tegas:
“Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad)
Para ulama menafsirkan “api” dalam konteks modern sebagai sumber energi, termasuk minyak bumi dan gas alam. Ini berarti minyak bumi dan turunannya termasuk BBM adalah hak bersama seluruh rakyat, bukan objek komersialisasi segelintir pihak.
Jika sumber energi adalah milik umum, maka negara wajib mengelolanya untuk kepentingan rakyat bukan untuk mencari keuntungan. Pengelolaan dilakukan oleh negara, dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk harga BBM yang semurah-murahnya, bahkan bisa gratis jika kapasitas produksi mencukupi.
Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.” (QS. An-Nisa: 58)
Mengelola kekayaan alam milik rakyat lalu menjualnya kembali kepada rakyat dengan harga pasar adalah bentuk pengkhianatan amanah yang paling nyata. Dalam sistem Islam, hal ini tidak boleh terjadi.
Islam juga menawarkan mekanisme kelembagaan yang komprehensif melalui Baitul Mal yang merupakan institusi keuangan negara Islam yang salah satu sumbernya berasal dari pengelolaan harta milik umum termasuk sumber daya alam. Dalam sistem ini, tambang dan sumber energi dikelola sepenuhnya oleh negara tanpa intervensi korporasi asing maupun swasta domestik yang berorientasi profit.
Hasilnya masuk ke Baitul Mal dan digunakan untuk membiayai kebutuhan rakyat, termasuk penyediaan energi dengan harga terendah atau bahkan gratis. Dengan demikian, kedaulatan energi benar-benar terwujud karena negara tidak bergantung pada impor atau mekanisme pasar global yang rentan dipermainkan kepentingan asing.
Dengan mekanisme ini, konflik di Timur Tengah atau fluktuasi harga minyak dunia tidak akan serta-merta menghantam daya beli rakyat karena negara telah membangun ketahanan dan kedaulatan energi yang bersumber dari pengelolaan kekayaan alam secara mandiri dan berkeadilan.
Saatnya Ubah Paradigma
Kenaikan harga Pertamax bukanlah musibah alam yang datang tanpa sebab. Ia adalah buah dari sebuah sistem. Sistem kapitalistik yang menjadikan energi sebagai komoditas dan rakyat sebagai konsumen yang harus membayar mahal atas apa yang sejatinya adalah hak mereka sendiri.
Selama paradigma ini tidak diubah, rakyat akan terus tercekik. Setiap kenaikan harga minyak dunia akan selalu berujung pada beban baru di pundak rakyat. Solusi tambal sulam berupa subsidi parsial tidak akan pernah menyelesaikan masalah secara tuntas.
Islam hadir dengan solusi yang menyeluruh, mengubah paradigma pengelolaan energi dari kapitalistik ke Islami. Menegaskan status BBM sebagai hak rakyat yang bersumber dari kepemilikan umum, dan mewajibkan negara mengelolanya melalui mekanisme Baitul Mal demi kesejahteraan seluruh rakyat.
“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam.” (QS. Al-Anbiya: 107)
Rahmat itu nyata hanya jika sistem yang diterapkan adalah sistem yang bersumber dari wahyu Sang Pencipta bukan dari hawa nafsu pasar dan kepentingan korporasi. Wallahu a’lam bishawab
