Oleh. Ailia Junior
Muslimahtimes.com–Presiden Donald Trump meluncurkan piagam pembentukan Dewan Perdamaian saat menghadiri pertemuan di Davos. Lembaga yang mematok tarif US$1 miliar bagi anggota permanen ini dibentuk sebagai solusi penyelesaian konflik dunia, dengan misi perdana mengawal pembangunan kembali Jalur Gaza yang hancur akibat perang genosida berkepanjangan.( www.aljazeera.com/22/1/26)
Panggung Davos, Swiss, pada Januari 2026 menjadi saksi lahirnya Board of Peace (BoP) Charter yang diinisiasi oleh Donald Trump. Di tengah narasi “momentum bersejarah” untuk perdamaian Gaza, piagam ini sebenarnya menyimpan anomali besar. Alih-alih melibatkan rakyat Palestina sebagai subjek utama, BoP justru tampak seperti firma pengembang properti global yang sedang bersiap mengeksploitasi reruntuhan di atas tanah yang masih basah oleh darah para syuhada.
Logika Terbalik: “The Polluter Pays” vs Iuran Politik
Iuran senilai US$1 miliar dinyatakan sebagai sumbangan sukarela yang ditujukan bagi calon anggota permanen serta untuk mendanai upaya rekonstruksi di Gaza. Mantan diplomat Dino Patti Djalal menekankan bahwa Palestina sebenarnya tidak mengharapkan bantuan finansial sebesar itu; bagi mereka, sokongan politik dan moral jauh lebih krusial dibandingkan materi. (timesindonesia.co.id/4/2/2026)
Salah satu poin paling krusial dalam menelaah keterlibatan negeri-negeri Muslim dalam BoP adalah pengabaian terhadap prinsip fundamental hukum dan etika internasional: The Polluter Pays Principle (Prinsip Pencemar Membayar).
Pihak yang menyebabkan kehancuran infrastruktur dan genosida seharusnya memikul tanggung jawab penuh atas biaya pemulihan. BoP justru membalikkan logika ini secara ekstrem. Dengan mewajibkan iuran fantastis mencapai miliaran dolar bagi anggota permanen, BoP seolah memindahkan beban finansial dari pihak penyerang kepada negara-negara lain. Ini bukan sekadar bantuan kemanusiaan; ini adalah pembersihan dosa dan pembebasan tanggung jawab bagi pelaku perusakan dengan menggunakan dana segar dari kantong dunia Islam.
Gaza Baru: Proyek Komersial di Atas Kedaulatan
Visi “Gaza Baru” (New Gaza) yang dipromosikan Trump mencakup pembangunan gedung pencakar langit, wisata pantai, hingga bandara di kawasan Rafah yang luluh lantak, namun keterlibatan pengusaha properti pro-Zionis seperti Steve Witkoff dalam struktur inti BoP adalah sinyal bahaya bagi kedaulatan. Gaza tidak sedang dimerdekakan, melainkan sedang diubah menjadi aset ekonomi yang dikendalikan oleh investor asing. Tanpa keterlibatan rakyat Palestina dalam pengambilan keputusan, “rekonstruksi” ini hanyalah kedok bagi pengusiran penduduk asli secara sistematis dan legal.
Larangan Bersekutu dengan Kafir Harbi Fi’lan
Secara teologis, keterlibatan negeri-negeri Muslim dalam BoP menabrak prinsip dasar yang sangat fundamental dalam Islam. AS di bawah kepemimpinan yang secara nyata mendukung penjajahan dan genosida Zionis di Palestina dikategorikan sebagai Kafir Harbi Fi’lan—yakni negara kafir yang secara riil sedang memerangi kaum Muslim secara fisik maupun melalui sokongan militer dan pendanaan.
Islam secara tegas mengharamkan pemberian jalan bagi kaum kafir untuk menguasai atau menentukan nasib kaum Mukmin. Allah SWT berfirman dalam QS An-Nisa’ [4]: 141: “… dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”
Menandatangani Piagam BoP dan menyetorkan iuran kepadanya bukan sekadar kerja sama administratif, melainkan memberikan “jalan” (sabil) bagi pihak yang memusuhi umat untuk mengatur tatanan hidup dan masa depan tanah wakaf umat Islam di Palestina. Menyerahkan mandat perdamaian kepada mereka yang membiayai penghancuran Gaza adalah sebuah kontradiksi iman dan pengkhianatan terhadap perjuangan kedaulatan yang telah lama ditegakkan.
Kelumpuhan Diplomasi
Negara-negara yang bergabung dalam BoP sedang kehilangan daya tawar total. Mereka masuk ke dalam jebakan neokolonialisme dengan sukarela, membayar mahal untuk sebuah kursi di organisasi yang dikelola secara otoriter oleh Donald Trump—di mana kepemimpinannya bersifat seumur hidup dan memiliki hak veto mutlak.
Negara-negara berpenduduk Muslim seharusnya menjadi Junnah (perisai) bagi saudara-saudaranya di Palestina, sebagaimana pesan Rasulullah saw. bahwa seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Alih-alih bersatu mewujudkan institusi yang mandiri dan berdaulat untuk mengadang hegemoni, mereka justru terjebak dalam diplomasi “pay-to-play” (bayar untuk bermain) yang hanya memperkuat posisi tawar penjajah di panggung global.
Kesimpulan: Menolak Kedaulatan Semu
Perdamaian di Gaza tidak akan tercapai melalui “bisnis rekonstruksi” yang transaksional di bawah kendali Kafir Harbi. Menolak aliansi yang menindas dan mengembalikan marwah umat adalah satu-satunya jalan. BoP bukan solusi; ia adalah instrumen baru untuk memastikan bahwa dunia Islam tetap terjajah—kali ini bukan melalui peluru, melainkan melalui jeratan kontrak pembangunan dan modal asing yang eksploitatif.
Kita tidak butuh “Gaza Baru” yang dibangun dari tangan-tangan yang mendukung penghancurannya. Kita butuh Gaza yang merdeka, berdaulat, dan dibangun kembali oleh tangan-tangan yang benar-benar peduli pada kehormatan dan kemuliaan umat manusia. Gaza Perlu di bebaskan berdasarkan instrument baku yang telah di contahkan ulama terdahulu, tengoklah bagaimana Umar bin Khatab menangani permasalahan Palestina, tirulah Salahuddin Al Ayubi membebaskan Gaza. Wallahu ‘alam.
