Oleh. Azaera A
Muslimahtimes.com–Wacana pemerintah menghapus jurusan kuliah yang dianggap “tidak relevan” demi pertumbuhan ekonomi benar-benar bendera merah. Melalui Kemdiktisaintek, arah pendidikan kita akan dipaksa hanya untuk memenuhi kebutuhan industri masa depan. Logika yang sempit, seolah-olah fungsi kuliah hanya untuk menjadi ‘tukang’ di pabrik orang. Jika orientasi pendidikan sebatas untuk mencetak sekrup-sekrup industri, lalu dimana tempat untuk pengembangan kualitas SDM yang utuh?
Kampus merupakan tempat untuk mencetak intelektual, bukan sekadar tempat pelatihan karyawan demi target ekonomi pemerintah tercapai. Para pelajar dari UMM sampai Unisma sudah tegas mengatakan kalau “Kampus Bukan Pabrik Pekerja”. Menutup Prodi dengan alasan kurang ‘laku’ di pasar merupakan langkah yang sangat gegabah. Penyesuaian kurikulum atau evaluasi berkala seperti yang dilakukan UGM jauh lebih masuk akal daripada tutup paksa prodi. Sayangnya, sekarang kita terjebak dalam arus liberalisme-sekuler yang membuat perguruan tinggi harus tunduk pada pasar. Pendidikan pada akhirnya bukan lagi soal mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi soal seberapa cepat sarjana bisa konversi jadi cuan.
Realitanya, kebijakan ini menunjukkan kalau negara sedang “lepas tangan” dari tanggung jawab yang sebenarnya. Alih-alih merancang SDM yang bisa mengurus rakyat, pemerintah malah hanya reaktif dan sibuk merespons kepentingan industri yang saling bersaing. Hal ini memang penting, karena jika negara tidak memiliki visi mandiri, maka kurikulum kita akan terus berlanjut disetir pihak luar. Pendidikan yang harusnya menjadi hak dasar dan sarana pembentukan karakter, malah dipreteli demi efisiensi anggaran dan tuntutan korporasi global yang tidak ada habisnya.
Padahal kalau mau jujur, kita butuh sistem yang lebih berdaulat. Dalam perspektif Islam misalnya, negara mempunyai kewajiban mutlak untuk mencetak ahli di semua bidang demi melayani urusan rakyat, bukan melayani pengusaha. Negara harus menjadi nahkoda yang menentukan visi, kurikulum, sampai pembiayaan penuh tanpa harus meminta restu atau dana dari pihak industri. Mandiri dalam mengelola pendidikan tinggi itu harga mati, supaya lulusan kita tidak cuma jago kerja, tapi memiliki kepemimpinan dan idealisme yang kuat bagi bangsa ini.
Sikap masyarakat tentu saja harus menolak keras ketika dunia pendidikan hanya dijadikan pelayan industri. Pemerintah perlu menyadari bahwa tugas pokoknya adalah melayani rakyat, bukan sekedar menjadi “HRD” perusahaan besar.
Jangan sampai karena ambisi ekonomi, kita kehilangan esensi dari pendidikan itu sendiri. Kita butuh SDM yang punya kualitas ilmu dan akhlak, bukan hanya sarjana yang siap pakai tapi tidak punya jiwa. Setop memanfaatkan mahasiswa layaknya komoditas, karena masa depan bangsa tidak bisa hanya diukur pakai angka pertumbuhan ekonomi semata.
