Oleh. Musringatun, S.Pd.I
Muslimahtimes.com–Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kembali menjadi pukulan tajam bagi masyarakat Indonesia. Mulai 10 Juni 2026, PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga BBM nonsubsidi. Harga Pertamax naik dari Rp12.400 menjadi Rp16.250 per liter, sementara Pertamax Green 95 naik menjadi Rp17.000 per liter. Kenaikan ini mencapai lebih dari 30 persen dalam satu kali penyesuaian harga (Kompas.com, 10/6/2026).
Pemerintah menjelaskan bahwa kenaikan harga tersebut merupakan konsekuensi dari meningkatnya harga minyak dunia akibat memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah. Ketegangan yang melibatkan sejumlah negara di kawasan tersebut telah memicu kekhawatiran pasar global terhadap pasokan minyak sehingga harga minyak mentah internasional mengalami tren kenaikan (BBC Indonesia; Kompas.com, 12/6/2026).
Kenaikan harga Pertamax tentu akan berdampak langsung pada pengeluaran rumah tangga, yang tidak dibarengi dengan kenaikan gaji dan atau pendapatan masyarakat. Bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi untuk bekerja, biaya transportasi akan meningkat tajam. Dampak berikutnya akan merembet pada biaya distribusi barang dan jasa yang berpotensi mendorong kenaikan harga kebutuhan lainnya.
Meski pemerintah menyebut dampak kenaikan Pertamax terhadap inflasi relatif kecil karena termasuk BBM nonsubsidi yang digunakan kelompok tertentu, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya perubahan perilaku konsumsi masyarakat. Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, mengakui bahwa sebagian masyarakat mulai beralih dari Pertamax ke Pertalite setelah harga Pertamax melonjak (Kompas.com, 12/6/2026).
Fenomena tersebut juga terlihat di berbagai SPBU. Antrean kendaraan di jalur Pertalite bertambah panjang karena banyak pengguna Pertamax yang beralih ke BBM bersubsidi. Kompas bahkan mengangkat kisah sejumlah pengendara di Makassar yang terpaksa mengubah pola konsumsi BBM mereka akibat kenaikan harga tersebut.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kelompok menengah yang selama ini dianggap relatif aman dari gejolak ekonomi ternyata juga semakin rentan. Ketika harga BBM naik drastis, mereka mulai menyesuaikan konsumsi, bahkan menurunkan kualitas bahan bakar yang digunakan demi menjaga pengeluaran rumah tangga.
Ada pertanyaan besar terkait kenaikan BBM ini. Benarkah persoalan ini hanya soal harga minyak dunia? ataukah ada masalah yang lebih mendasar terkait tata kelola energi di negeri yang kaya sumber daya alam ini?
Indonesia sering disebut sebagai negara kaya sumber daya alam. Cadangan minyak, gas, batu bara, panas bumi, dan berbagai sumber energi lainnya tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Ironisnya, rakyat justru terus menghadapi fluktuasi harga energi yang mengikuti gejolak pasar global.
Ketika harga minyak dunia naik, harga BBM dalam negeri ikut naik. Ketika nilai tukar rupiah melemah, biaya energi juga meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan energi Indonesia masih lemah karena sangat bergantung pada mekanisme pasar global.
Padahal, negara yang memiliki kedaulatan energi seharusnya mampu melindungi rakyat dari gejolak harga internasional melalui pengelolaan sumber daya energi yang kuat, tepat dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Ketergantungan pada impor minyak mentah maupun BBM juga memperbesar kerentanan tersebut. Akibatnya, setiap konflik internasional atau gangguan pasokan global langsung berdampak pada harga energi yang harus dibayar mahal oleh rakyat.
Akar persoalan sesungguhnya terletak pada paradigma pengelolaan energi yang digunakan saat ini. Dalam sistem ekonomi kapitalisme, BBM dipandang sebagai komoditas ekonomi yang harus mengikuti mekanisme pasar. Oleh karena itu harga ditentukan berdasarkan biaya produksi, harga minyak dunia, nilai tukar mata uang, dan pertimbangan keuntungan usaha.
Akibatnya, rakyat selalu menjadi pihak yang menanggung risiko ketika terjadi kenaikan harga global. Disini negara lebih berperan sebagai regulator pasar daripada pengelola langsung sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Padahal energi merupakan kebutuhan vital yang memengaruhi seluruh aktivitas ekonomi. Ketika harga BBM naik, hampir semua sektor ikut terdampak, mulai dari transportasi, perdagangan, pertanian, hingga industri. Oleh karena itu, menyerahkan pengelolaan energi pada logika pasar dan keuntungan bisnis akan terus melahirkan ketidakadilan bagi masyarakat.
Lain halnya dalam sistem eknomi Islam dalam mengatur sumber daya energi. Dalam syariat Islam, sumber daya alam yang jumlahnya besar dan menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat termasuk dalam kategori kepemilikan umum (milkiyyah ‘ammah). Kepemilikan umum harus dikelola oleh negara tidak boleh diserahkan kepada swasta.
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah).
Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud “api” mencakup sumber-sumber energi yang menjadi kebutuhan bersama masyarakat. Dengan demikian, minyak bumi, gas alam, batu bara, dan berbagai sumber energi strategis tidak boleh dimiliki individu atau korporasi secara eksklusif untuk mencari keuntungan pribadi.
Negara dalam sistem Islam bertindak sebagai pengelola yang mewakili rakyat. Hasil pengelolaan sumber daya energi masuk ke dalam Baitul Mal dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
Karena sumber daya energi merupakan milik umum, negara tidak menjadikannya sebagai sarana bisnis yang bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Sebaliknya, negara wajib memastikan rakyat dapat mengakses energi dengan mudah dan harga yang sangat terjangkau.
Sistem Islam juga menempatkan kemandirian dan kedaulatan energi sebagai prioritas strategis negara. Negara akan menguasai pengelolaan energi dari hulu hingga hilir, mulai dari eksplorasi, produksi, pengolahan hingga distribusi.
Dengan pengelolaan langsung oleh negara dan hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat, ketergantungan terhadap mekanisme pasar global dapat diminimalkan. Pendapatan besar dari sektor energi juga dapat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan infrastruktur.
Dalam mekanisme Baitul Mal, pemasukan dari sektor kepemilikan umum menjadi salah satu sumber pendapatan utama negara. Karena itu negara tidak perlu membebani rakyat dengan harga energi yang mahal ataupun pajak yang tinggi untuk menutupi kebutuhan anggaran.
Kenaikan harga Pertamax hingga Rp16.250 per liter dan Pertamax Green menjadi Rp17.000 per liter kembali menunjukkan rapuhnya ketahanan energi Indonesia. Rakyat dipaksa menanggung dampak gejolak harga minyak dunia, sementara daya beli terus tergerus.
Persoalan ini bukan sekadar masalah teknis penyesuaian harga, tetapi berkaitan dengan paradigma pengelolaan energi yang menjadikan BBM sebagai komoditas bisnis. Selama energi dikelola dengan logika kapitalisme, rakyat akan terus menghadapi risiko kenaikan harga yang berulang.
Islam menawarkan paradigma berbeda dengan menjadikan sumber daya energi sebagai kepemilikan umum yang wajib dikelola negara untuk kepentingan rakyat. Melalui kedaulatan energi dan pengelolaan Baitul Mal, negara dapat menjamin ketersediaan BBM serta mendistribusikannya kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau. Dengan demikian, energi benar-benar menjadi sarana kesejahteraan rakyat, bukan sumber beban yang terus menghimpit kehidupan mereka.
