Oleh. Widy Yanti, S.Pd
Muslimahtimes.com–Perang Amerika Serikat (AS) melawan Iran masih berkecamuk. Usai sempat mereda selama sebulan, kedua negara kini kembali terlibat saling jual beli serangan. Eskalasi ini berawal saat militer AS menyerang Pulau Larak di dekat Selat Hormuz pada Senin (31/8). Serangan tersebut menjadi yang pertama dalam 30 hari terakhir. Iran lantas membalas dengan melepaskan rudal ke pangkalan militer AS yang berada di Yordania. Kini, AS menjalankan operasi baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya di Iran. (detik.com)
Konflik Amerika Serikat (AS) dan Iran mempunyai sejarah panjang. Kedua negara ini pada awalnya bukan musuh. Pada masa pemerintahan Shah Mohammad Reza Pahlavi, Iran adalah sahabat AS di Timur Tengah. Pada masa itu terjadi kesenjangan sosial dan ekonomi serta pengaruh asing/ Barat membuat rakyat muak dan menganggapnya sebagai penghianat bangsa. Sehingga kekuasaanya digulingkan dan digantikan oleh Mossadegh.
Pada 1953, pemerintahan Perdana Menteri Mohammad Mossadegh mengambil kebijakan nasionalisasi industri minyak Iran setalah AIOC (Anglo-Iranian Oil Company) yang saat itu dikuasai perusahaan Inggris sejak 1908. Hal ini menjadikan Inggris marah besar membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional, memberlakukan embargo angkatan laut di Teluk Persia, dan melarang penjualan minyak Iran di pasar global. Akhirnya pendapatan ekspor minyak Iran menurun drastis berpengaruh pada perekonomian negeri ini. Titik baliknya Mossadegh digulingkan melalui operasi yang melibatkan CIA dan intelijen Inggris. Dan atas propaganda AS dan intervensi Inggris kekuasaan dikembalikan ke Shah Mohammad Reza Pahlevi. Pada tahun 1957 AS bekerjasama dengan Iran dalam program nuklir sipil melalui program Atoms for Peace.
Di tahun 1979 kekuasan Shah jatuh dan Republik Islam Iran berdiri, mengakhiri kekuasaan monarki dibawah pimpinan Ayatollah Ruhollah Khomeini. Sejak saat itu pandangan AS terhadap Iran berubah, bukan lagi sebagai sahabat namun sebagai kekuatan yang harus dibatasi. Sebaliknya Iran memandang AS sebagai kekuatan imperialis yang berusaha mengendalikannya. Hubungan dengan Amerika berubah total. Krisis penyanderaan Kedutaan Besar AS berlangsung selama 444 hari, dengan 52 warga Amerika menjadi sandera. Hal ini dikarenakan Presiden AS Jimmy Carter mengijinkan Shah masuk kenegaranya untukpengobatan medis. Masyarakat Iran mengira AS akan membantu Shah berkuasa kembali.
Ketegangan terus berlangsung hingga tahun 2015 menjadi momentum penting ketika Iran dan negara-negara besar mencapai Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Iran bersedia membatasi program nuklirnya dengan imbalan pengurangan sanksi. Iran menyatakan program nuklirnya untuk tujuan damai. Amerika dan sekutunya khawatir kemampuan pengayaan uranium Iran dapat berkembang menjadi kemampuan membuat senjata nuklir. Namun sebenarnya terjadi perebutan pengaruh di Timur Tengah.
AS berkepentingan mempertahankan posisinya di Timur Tengah, khususnya Iran yang dikenal dengan kekayaan sumber daya energinya, posisi geografis strategis, kemampuan militer dan jaringan pengaruh regional. Di sisi lain, Israel mempunyai kepentingan dalam persoalan keamanan strategis. Iran mempunyai Selat Hormuz sebagai lokasi strategis perekonomian global. China dan Rusia merupakan dua negara yang memiliki hubungan strategis dengan Iran. Sehingga perang kepentingan diatara mereka akan menentukan siapa yang akan berpengaruh di kawasan ini.
Pada Juni 2026, AS dan Iran sepakat menandatangani MoU (Memorandum of Understanding) untuk menghentikan perang. Kesepakatan tersebut berupaya mengatur persoalan penghentian operasi militer, program nuklir, sanksi, aset Iran, serta pembukaan kembali jalur pelayaran. Namun kesepakatan tersebut tidak menyelesaikan akar persoalan. Kedua pihak masih mempunyai tujuan berbeda. Amerika menginginkan Iran membatasi kemampuan strategisnya dan memastikan kepentingan keamanan AS serta sekutunya. Iran menginginkan penghentian blokade, pengurangan tekanan ekonomi, pengakuan terhadap kedaulatannya, serta berakhirnya tekanan militer. Karena itu, MoU tersebut lebih tepat dilihat sebagai kompromi sementara berdasarkan posisi tawar, bukan rekonsiliasi mendasar. Dan akhirnya kompromi tersebut runtuh. Tenggat 60 hari berakhir tanpa kesepakatan final. Kedua pihak kembali saling menyalahkan. (Al Jazeera). Ketegangan terus berlangsung, hingga AS memberikan sanksi berat terhadap Iran. Perebutan Selat Hormuz menjadi titik perselisihan. Iran memegang kartu strategis atas kepentingan vital AS. Terbukti meski AS telah memperlakukan Iran sedemikian rupa, namun Iran masih bisa bertahan.
Jika di telaah aturan hukum di dunia pada saat ini berjalan diatas kekuatan hukum rimba global. PBB sebagai pemilik kekuatan pengendali dunia. Dalam konfrontasi global, kebenaran hukum tidak ditentukanoleh Piagam PBB tetapi oleh siapa yang memiliki hulu ledak nuklir, hak veto dan armada militer paling masif. AS dan Israel secara sepihak menyerang fasilitas kedaulatan Iran dengan klaim pembelaandiri, namun dunia internasional bungkam. Sebaliknya ketika Muslim membalas, Barat langsung melabelinya sebagai agresi ilegal.
Kondisi ini memberikan pelajaran bahwa umat Islam membutuhkan kemandirian politik, ekonomi dan pertahanan, sehingga tidak terus menjadi objek permainan geopolitik negara-negara besar. Dalam pandangan Islam mengenai hubungan Internasional, geopolitik dunia dibagi menjadi dua. Ada wilayah Islam (dar al-Islam) dan wilayah kufur (dar al-kufr). Negeri-negeri kaum muslimin jumlahnya lebih dari 50 negara. Dengan tidak adanya institusi Khilafah yang menaungi mereka, maka wilayah ini termasuk dar al-kufr. Tetapi jika Khilafah tegak maka mereka akan disatukan dalam wilayah dar al-Islam. Karena bergabungnya negeri-negeri tersebut dengan Khilafah, akan menjadi ancaman serius bagi para penjajah dan mengakhiri hegemoni mereka.
Khilafah adalah institusi politik yang menjalankan hukum Islam dan memiliki kebijakan luar negeri berdasarkan syariat Allah Swt. Hubungan dengan negara lain didasarkan pada kemaslahatan umat, dakwah, keamanan negara dan hukum syariat. Membangun politik luar negeri dengan damai atas nama dakwah dan jihad. Memungkinkan untuk terjadi hubungan diplomatik, kerjasama perdagangan maupun ikatan perjanjian. Namun akan ada pengharaman hukum mengikat perjanjian terhadap negara yang secara nyata memerangi kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Mumtahanah ayat 9 :
اِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ
“Sesungguhnya Allah hanya melarangmu (berteman akrab) dengan orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama, mengusirmu dari kampung halamanmu, dan membantu (orang lain) dalam mengusirmu. Siapa yang menjadikan mereka sebagai teman akrab, mereka itulah orang-orang yang zalim.”
Dalam sebuah hadis Rasulullah melarang kaum muslim merasa lemah dan tunduk kepada kaum kafir Barat. Hal ini ditegaskan dalam konsep politik luar negeri
الإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ
“Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengunggulinya” (HR. Ad-Daraquthni)
Oleh karena itu segala bentuk pendudukan militer Barat di kawasan Teluk harus diusir dan kerjasama politik dengan AS harus dihentikan. Karena AS dan Israel terkategori sebagai Kafir Harbi Fi’lan (negara kafir yang secara nyata memerangi kaum muslim).
Jika saat ini Iran berjalan sendiri, sedangkan negeri-negeri muslim sekitarnya seakan bungkam dan tak berdaya karena ketundukan rezim kepada penguasa dunia saat ini (AS) menunjukkan bahwa sekat-sekat nasionalisme menjadi penghalang. Untuk itu konsep penyatuan seluruh negeri kaum muslimin dalam satu bingkai institusi Daulah Khilafah Islamiyah menjadi solusi. Kaum muslimin bersatu, menjadikan kekuatan militer dibawah satu komando kepemimpinan global Khilafah Islamiyah yang akan memberlakukan hukum Islam secara keseluruhan dalam kehidupan geopolitik. Kekuatan besar ini akan mampu menghentikan intervensi imperialisme AS di Timur Tengah.
فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَهُمْ عَمَّا جَاۤءَكَ مِنَ الْحَقِّۗ
“Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu.” (QS. Al Maidah : 48)
