Oleh. Putri Maharani
Muslimahtimes.com–Pernyataan Kepala Bakesbangpol Kalsel, Heriansyah, mengenai dampak eskalasi geopolitik global terhadap stabilitas daerah adalah sebuah alarm bagi kita semua. Benar bahwa konflik di Timur Tengah bukan sekadar berita mancanegara.
Dilansir dari Media Center Portal Berita Kalimantan Selatan pada 15 April 2026, menurut Heriansyah, situasi global saat ini menunjukkan eskalasi ketegangan geopolitik yang tidak hanya berdampak pada negara-negara yang berkonflik, bahkan juga menjalar sampai ke daerah melalui berbagai sektor, termasuk ekonomi dan sosial. “Fenomena global seperti konflik di Timur Tengah bukan sekadar isu internasional, melainkan memiliki implikasi nyata terhadap kondisi di daerah, baik dari sisi ekonomi maupun stabilitas sosial,” ujarnya di salah satu hotel di Banjarmasin, Rabu (15/4/2026).
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kalimantan Selatan juga menegaskan pentingnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai garda terdepan menjaga stabilitas sosial di tengah dinamika global. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi FKUB se-Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
FKUB didorong menjadi penghubung komunikasi masyarakat, memberikan pemahaman isu global, menjaga situasi tetap kondusif, dan mengantisipasi konflik sosial. Namun, stabilitas sosial tidak cukup jika hanya bergantung pada pendekatan toleransi semata. Dalam sistem sekuler yang kita anut saat ini, standar nilai menjadi sangat relatif. Sistem sekuler tidak memiliki landasan nilai yang kuat karena memisahkan agama dari kehidupan. Akibatnya, tidak ada standar benar dan salah yang baku, dan kerukunan pun sangat bergantung pada siapa yang memegang kendali narasi.
Kondisi ini membuat stabilitas menjadi rapuh. Ketika terjadi gesekan kepentingan ekonomi atau perbedaan pandangan politik global, kerukunan mudah sekali retak. Gejolak global sendiri tidak bisa dilepaskan dari sistem kapitalisme global mulai dari perebutan sumber daya, konflik geopolitik, hingga dominasi ekonomi negara besar. Sistem inilah yang menciptakan ketimpangan dan pada akhirnya memicu konflik yang berdampak hingga ke daerah.
Jika FKUB hanya berperan sebagai “pemadam kebakaran” yang memberikan pemahaman tanpa menyentuh ketidakadilan sistemik, maka stabilitas yang dihasilkan hanyalah stabilitas semu. FKUB hanya menjadi forum diskusi, koordinasi, dan komunikasi, namun tidak memiliki kewenangan sistemik untuk menyelesaikan persoalan hingga ke akar. Akibatnya, solusi yang dihasilkan bersifat sementara.
Karena itu, diperlukan lebih dari sekadar diplomasi antar tokoh agama. Kita membutuhkan sistem yang mampu menghadirkan rasa aman dan keadilan yang nyata bagi seluruh masyarakat, sehingga isu global tidak mudah dipolitisasi menjadi konflik horizontal. Negara harus memiliki landasan akidah yang kuat, hukum syariat sebagai pemersatu, serta kepemimpinan yang menjalankan hukum Allah.
Berbeda dengan sistem sekuler yang menjadikan kerukunan sebagai sesuatu yang relatif, Islam menawarkan standar nilai yang tetap yang bersumber dari wahyu.
Islam memandang bahwa menjaga stabilitas sosial tidak cukup hanya melalui dialog antaragama. Diperlukan upaya sistemik untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan penguatan jati diri masyarakat dengan nilai spiritual yang kokoh, sehingga tidak mudah terprovokasi oleh gejolak global.
Dengan Islam sebagai dasar sistem, kerukunan tidak dibangun atas kompromi semata, tetapi tumbuh secara alami karena adanya keadilan yang ditegakkan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur’an, “Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa” (QS. Al-Ma’idah [5]: 8)
Ayat ini menegaskan bahwa kedamaian hanya bisa berdiri di atas keadilan. Kerukunan bukan berarti mengabaikan perbedaan, tetapi komitmen untuk tetap adil dalam segala kondisi, termasuk saat menghadapi dampak konflik global.
Dalam sistem Islam, negara juga memiliki mekanisme keamanan internal yang kuat. Negara akan mengawasi potensi konflik sejak dini, menindak provokasi, sertai mengontrol propaganda yang dapat memecah belah masyarakat. Menjaga kondisi tetap kondusif di tengah badai global memang sebuah keharusan. Namun, kerukunan yang sejati hanya bisa lahir dari sistem yang memiliki standar nilai yang jelas dan berkeadilan. Tanpa itu, upaya FKUB dan pemerintah daerah hanya akan menjadi tambal sulam di atas kain yang sudah lama rapuh. Untuk menjaga daerah dari badai global, kita butuh lebih dari sekadar dialog kita butuh perubahan paradigma dari sistem yang rapuh menuju sistem Islam yang kokoh.
