Oleh. Naila Zayyan
Muslimahtimes.com–Belakangan ini perajin tahu-tempe di berbagai daerah kembali menjerit. Penyebabnya sederhana namun berdampak luas: kenaikan harga kedelai impor yang didorong oleh pelemahan nilai tukar rupiah, ditambah naiknya biaya bahan penunjang seperti plastik kemasan. Bagaimana fakta di lapangan terkait hal ini?
Pertama, pelemahan rupiah membuat harga kedelai impor naik dan menekan perajin tahu-tempe di berbagai daerah. Rupiah yang melemah di atas Rp 17.600 per dolar AS pada Mei 2026 memicu kenaikan harga kedelai impor yang sebelumnya sekitar Rp 7.000-8.000 per kilogram kini tembus Rp 10.600-10.700 per kilogram (Kompas.com, 19/5/2026).
Kedua, pedagang mengatasi kenaikan harga dengan memperkecil ukuran tempe dan mengurangi produksi. Pedagang di Pasar Senen, Jakarta Pusat, mengakui ukuran tempe dikurangi sekitar 5 persen lebih kecil dari ukuran normal demi menjaga harga tetap terjangkau (KumparanBisnis, 23 Mei 2026). Perajin tempe di Semarang juga terpaksa memotong ukuran agar tidak gulung tikar (Kompas.com, 19/5/2026). Akibatnya, kebutuhan pangan masyarakat semakin sulit terpenuhi karena produk protein terjangkau menjadi lebih sedikit dan lebih mahal.
Ketiga, kenaikan harga plastik kemasan ikut menambah beban biaya usaha tahu-tempe. Pedagang di Pasar Senen mengakui keuntungannya merosot hingga 30 persen karena beban ganda: harga kedelai naik dan plastik kemasan juga mahal (KumparanBisnis, 23/5/2026).
Keempat, Indonesia masih sangat bergantung pada impor pangan tempe hingga mencapai triliunan rupiah. Data BPS menunjukkan impor kedelai dari Amerika Serikat pada 2023 mencatat 2,27 juta ton dan meningkat pada 2024 menjadi 2,67 juta ton (Kontan, 8/4/2025). Ketergantungan ini membuat Indonesia rentan terhadap guncangan eksternal.
Informasi dari sentra industri tempe Sanan, Kota Malang, bahwa naiknya harga bahan baku tempe yakni kedelai impor sangat berpengaruh terhadap kondisi perajin yang semakin sulit (Kompas.id, 21/5/2026). Anggota DPR pun menyebut perajin tahu dan tempe mulai kelabakan seiring dinamika rupiah (Kompas.com, 17/5/2026).
Penyakit Struktural Ekonomi
Fenomena ini lebih dari sekadar fluktuasi harga komoditas. Pelemahan rupiah dan mahalnya kedelai impor menunjukkan rapuhnya sistem ekonomi Kapitalisme yang melahirkan ketergantungan dan menyulitkan rakyat kecil. Ketika mata uang nasional diperdagangkan sebagai komoditas spekulatif, kelompok paling rentan—UMKM, perajin rumah tangga, dan konsumen berpendapatan rendah—yang paling terdampak.
Selain itu, naiknya harga kedelai dan plastik menunjukkan lemahnya peran negara dalam menjaga keberlangsungan usaha rakyat. Fungsi negara yang seharusnya menjaga stabilitas harga pangan, subsidi strategis, dan perlindungan UMKM terlihat tidak optimal. Ketidakmampuan menstabilkan pasokan dan harga membuat pelaku usaha mikro harus mengambil jalan pintas yang merugikan konsumen. Pedagang kecil pun hanya bisa cemas dan pasrah saat rupiah melemah (Kompas Money, 12/5/2026).
Dari sini bisa kita simpulkan bahwa ketergantungan impor kedelai mencerminkan lemahnya kemandirian pangan dan ekonomi negara. Negara dengan potensi tanah dan tenaga kerja seperti Indonesia seharusnya mampu mengembangkan komoditas strategis seperti kedelai melalui program riset dan hilirisasi produk.
Solusi Sistem Islam Kaffah
Jika kita berpindah dari kritik ke alternatif, sistem Islam kaffah (khilafah) menawarkan solusi teknis dan holistik.
Pertama, stabilitas moneter melalui mata uang emas dan perak. Khilafah menggunakan mata uang berbasis dinar emas dan dirham perak sehingga nilai uang lebih stabil dan tidak mudah dipermainkan spekulan. Dengan nilai uang yang stabil, harga barang impor akan kurang terpengaruh volatilitas mata uang, memberi ruang bagi kebijakan yang lebih terprediksi bagi perajin.
Kedua, menghidupkan lahan pertanian dan membangun produksi kedelai mandiri. Khilafah berfokus pada penghidupan lahan dan tenaga kerja melalui program di sektor riil seperti alokasi lahan produktif, subsidi input pertanian, riset varietas kedelai tahan iklim lokal, dan transfer teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Tujuannya jelas: mengurangi impor dengan membangun rantai pasok kedelai domestik yang kuat sehingga tidak bergantung pada impor.
Ketiga, politik ekonomi Islam berfokus pada pemenuhan kebutuhan pokok tiap individu. Khilafah menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai tujuan negara, termasuk melindungi perajin kecil dari tekanan ekonomi. Kebijakan mencakup subsidi energi dan bahan baku.
Keempat, hilirisasi dan integrasi ekonomi lokal. Sistem mendorong pabrik pengolahan kedelai dalam negeri Daulah, fasilitas pembuatan tempe skala komunitas, dan bisa juga membuat komunitas petani-perajin yang mengikat rantai nilai lokal sehingga keuntungan tetap beredar di komunitas.
Krisis kenaikan harga kedelai yang menekan perajin tempe adalah cermin masalah struktural: ketergantungan impor, peran negara yang lemah, dan sistem ekonomi yang memprioritaskan pasar di atas kebutuhan dasar. Pendekatan Islam kaffah menawarkan kombinasi teknis—stabilitas moneter dengan emas/perak, revitalisasi produksi lokal, proteksi UMKM—dan prinsip holistik—prioritas pemenuhan kebutuhan pokok, distribusi adil—yang jika diimplementasikan dapat mengembalikan kedaulatan pangan dan melindungi pelaku usaha kecil. Wallahu a’lam bish-showwab.[NZ]
