Oleh Halipah Aulia, S.Pd (Aktivis BMI Comunity Kalsel)
Jakarta, 18 Januari 2019. Aliansi BEM Seluruh Indonesia menggelar aksi di KPU RI sebagai tindak lanjut dari aksi sebelumnya pada debat Capres dan Cawapres di Hotel Bidakara yang bertemakan Debat Capres di Kampus. BEM SI telah mengajukan surat permohonan audiensi dengan Ketua KPU RI pada Jumat, 11 Januari 2019. Namun ditolak, lalu mengajukan surat permohonan audiensi kembali sebanyak 7 kali dari beberapa kampus yang tergabung dalam keanggotaan BEM SI. Yaitu aliansi BEM SI di Jabodetabek Banten pada rentang tanggal 15 – 16 Januari 2019. Namun lagi – lagi surat yang diajukan tidak sampai pada pihak yang dituju menurut pengakuan dari pihak KPU RI karena ada kesalahan teknis administrasi di dalam instansi. Sebelumnya pada tanggal 17 Januari 2019 sejumlah mahasiswa anggota BEM – Seluruh Indonesia melakukan aksi kreatif di sekitar Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan. Maka Mahasiswa Aliansi Badan Eksekutif Seluruh Indonesia meminta dengan tegas : Menuntut KPU untuk menyelenggarakan debat capres dan cawapres di kampus, Capres dan cawapres bersedia untuk mengikuti debat kandidat yang dilaksanakan oleh mahasiswa, Capres dan cawapres berkomitmen dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat Indonesia (Press release BEM SI #DebatCapreDiKampus).
Sebagaimana kita ketahui debat pertama Pilpres 2019 telah usai digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019) kemarin malam dan rangkaian debat akan berakhir pada April 2019. Veri Junaidi –Ketua lembaga kajian Kontitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe Inisiatif)- menyampaikan sangat mungkin ajang debat terjebak dalam formalitas. Apalagi ketika KPU memberikan 20 kisi-kisi pertanyaan pada kubu kedua pasangan calon. Karenanya Ferdinand Hutahaean – pengurus DPP Partai Demokrat- menyimpulkan debat 2019 ini tak bermutu. Disebutnya debat tersebut tak ubahnya ajang lomba menghafal. “Yang pasti KPU tak mampu menjaga kualitas pilpres ini dengan baik untuk menghasilkan pemimpin yang baik, berwawasan dan mampu mengurus negara ini ke depan,” kata Ferdinand. Inilah yang juga menjadi sorotan dari kalangan pemuda khususnya para mahasiswa yang menginginkan performa debat yang berkualitas, yang substansial dan menantang para calon, dibanding sekedar menyiapkan jawaban-jawaban, sehingga lahirlah tuntutan melakukan Debat Capres di Kampus. Sekalipun kita juga harus menggaris bawahi bahwa adanya debat tak mampu memberikan jaminan bahwa pemenangnya akan mampu menjadikan negara lebih baik lagi serta menyelesaikan berbagai macam problematika dalam kehidupan bernegara. Jadi tentu kita tidak akan berharap banyak dari debat-debat pilpres yang akan dilaksanakan beberapa kali lagi.
Tak bisa dipungkiri hari ini bangsa kita memang menantikan sosok pemimpin yang mampu mengayomi rakyatnya, akhirnya berbagai cara dilakukan untuk proses penyeleksian termasuk dengam diadakan Debat Capres. Padahal proses pemilihan pemimpin dalam Islam syaratnya , ‘hanya’ muslim, laki-laki, dewasa, bebas, berakal, adil dan mampu memikul beban dan tugas negara. Dan pemimpin hanya dipilih bagi yang mampu menerapkan aturan Islam dengan berpijak pada Alquran, As-Sunnah, Ijma dan Qiyas karena aturan-aturan ini berasal dari Allah SWT yang menciptakan manusia dan seisinya beserta aturan bagi kehidupan manusia, maka tak elok jika kemudian kita sebagai manusia bersusah-susah kembali merumuskan aturan yang berujung pada kemudharatan dan kehinaan.
Kepemimpinan juga bukan suatu kebanggaan atau prestasi dunia yang patut dikejar, didalam Islam amanah kepemimpinan adalah amanah yang besar yang kelak akan dimintai pertanggungjawabkan diakhirat, oleh karenanya yang memeganya haruslah orang yang mampu mengemban tugas negara dan bertakwa kepada Allah.
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (TQS. An-Nisaa’ayat 58). Maka tuntutan kita tidak hanya sekedar mendampakan debat-debat yang berkualitas, karena retorika dalam berdebat tidak akan mampu menjamin pemimpinnya mampu menyelesaikan problema negara, tuntutan kita adalah bagaimana melahirkan pemimpin yang tidak ingkar janji, yang mampu mengayomi serta menerapkan apa-apa yang ada dalam Al Qur’an dan Assunah. Wallahu’alam.